Model Kelembagaan Public Private Partnership Digital Marketing Usaha Mikro Kecil Menengah

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are a critical engine for Indonesia's economy. We are currently in an era where global economic networks continue to grow through collaborative processes (alliances). MSMEs can compete more effectively against larger organizations if they adopt marketing alliance strategies, which involve simultaneous cooperation between MSMEs and the government or large companies. One form of marketing alliance is the Public-Private Partnership (PPP), which is a collaboration between the government and private sectors aimed at sharing risks, costs, benefits, resources, and responsibilities. Public-Private Partnership (PPP) refers to the procurement process of a project between the public and private sectors for the provision of public assets and services. Currently, PPPs have not yet reached their optimal benefits for the public due to a lack of incentive implementation, unsatisfactory results, and commitment issues. There are risks associated with PPP, including limitations on competition and choice, increased costs for consumers, and restrictions on innovation. Based on this urgency, this study will focus on modeling PPP institutions that optimize the role of government and private collaboration in MSME digital marketing. This collaborative model is expected to serve as a reference for the implementation of MSME digital marketing PPP for all stakeholders, providing solutions to the institutional challenges of PPP that have been implemented so far. The objectives of this study are (1) To analyze the current (existing) availability of PPP related to MSME digital marketing, (2) To analyze the institutional model of MSME digital marketing PPP, (3) To analyze scenarios for the institutional implementation of MSME digital marketing PPP, (4) To formulate priority strategies for the development of PPP institutions in MSME digital marketing. The research is carried out using a qualitative and quantitative methodological approach. The qualitative method uses a Soft System Methodology (SSM) approach. The qualitative method is applied in the formation of the PPP model. The quantitative method is applied in Strategic Assumption Surfacing and Testing (SAST), scenario planning, and Fuzzy AHP. The respondents consist of experts from public and private representatives related to SMEs and PPPs. In the first finding, the analysis of the current situation shows that there are several key needs that must be met to form a PPP institution in digital marketing for MSMEs. Among them, MSMEs require competent human resources in the application of digital marketing, efficient digitalization mechanisms, and a structured monitoring system. The second finding then identifies that the PPP institutional model in MSME digital marketing involves various key actors. The government, through institutions such as Bappenas, plays a role in formulating regulations and following up on PPP feasibility studies. Based on the third finding, there are four strategic scenarios in developing digital marketing PPPs for MSMEs. First, the preparation of institutional guidelines as a strong and sustainable working guide. Second, the establishment of a task force to strengthen coordination between parties and prevent conflicts of interest. Third, strengthening synergy and commitment between the public and private sectors to support infrastructure development and economic growth. Recent findings indicate that the development of PPP schemes is a priority strategy in accelerating the implementation of digital marketing for MSMEs.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan critical engine bagi perekonomian Indonesia. Saat ini adalah era dimana jaringan ekonomi global terus berkembang melalui proses kolaborasi (alliance). UMKM dapat bersaing lebih efektif dalam menghadapi persaingan jika mereka mengadopsi strategi aliansi pemasaran, yaitu, kerjasama simultan antara UMKM dengan pemerintah atau pun perusahaan besar. Salahsatu bentuk aliansi pemasaran yaitu Public Private Partnership (PPP) sebagai bentuk kerjasama antara pihak pemerintah dan swasta dengan tujuan berbagi resiko, biaya, manfaat, sumberdaya dan kewajiban. Public Private Partnership (PPP) mengacu pada proses pengadaan (procurement) pada sebuah proyek antara publik dan swasta untuk penyediaan asset dan layanan publik. Saat ini, PPP belum dapat mencapai manfaat optimal bagi publik yang diakibatkan kurangnya implementasi insentif, hasil yang belum sesuai dan permasalahan komitmen. Terdapat resiko PPP meliputi pembatasan kompetisi dan pilihan, peningkatan biaya pada konsumen dan pembatasan inovasi. Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini akan fokus pada pemodelan kelembagaan PPP yang mengoptimalkan peran kolaborasi pemerintah dan swasta dalam digital marketing UMKM. Model kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi rujukan pada pelaksanaan PPP digital marketing UMKM bagi seluruh pemangku kepentingan, memberikan solusi pada tantangan kelembagaan PPP yang selama ini dilaksanakan. Tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis kondisi saat ini (existing) ketersediaan PPP terkait digital marketing UMKM (2) menganalisis model kelembagaan PPP digital marketing UMKM (3) menganalisis skenario kelembagaan PPP pelaksanaan digital marketing UMKM (4) memformulasikan strategi prioritas pengembangan kelembagaan PPP pada digital marketing UMKM. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif melakukan pendekatan Soft System Methodology (SSM). Metode kualitatif dilakukan pada pembentukan model PPP. Metode kuantitatif dilakukan pada Strategic Assumption Surfacing and Testing (SAST), scenario planning, dan Fuzzy AHP. Para responden terdiri atas pakar dari perwakilan publik dan private yang terkait dengan UMKM dan PPP. Pada hasil pertama, hasil analisis terhadap kondisi saat ini menunjukkan bahwa terdapat sejumlah kebutuhan utama yang harus dipenuhi untuk membentuk kelembagaan PPP dalam digital marketing bagi UMKM. Di antaranya, UMKM membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dalam penerapan digital marketing, mekanisme digitalisasi yang efisien, serta sistem pengawasan yang terstruktur. Selanjutnya hasil kedua menemukan model kelembagaan PPP dalam digital marketing UMKM melibatkan berbagai aktor kunci. Pemerintah, melalui lembaga seperti Bappenas, berperan dalam merumuskan regulasi dan menindaklanjuti studi kelayakan PPP. Berdasarkan hasil ketiga, terdapat empat skenario strategis dalam pengembangan PPP digital marketing untuk UMKM. Pertama, penyusunan pedoman kelembagaan sebagai panduan kerja yang kuat dan berkelanjutan. Kedua, pembentukan gugus tugas untuk memperkuat koordinasi antar pihak dan mencegah konflik kepentingan. Ketiga, penguatan sinergi dan komitmen antara sektor publik dan swasta untuk mendukung pembangunan infrastruktur serta pertumbuhan ekonomi. Hasil temuan terakhir menunjukkan bahwa pengembangan skema PPP merupakan strategi prioritas dalam percepatan implementasi digital marketing UMKM.