| dc.description.abstract | Disertasi ini membahas model kebijakan alokasi beban pencemaran air di Sungai Cileungsi Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sungai Cileungsi mengalami tekanan pencemaran akibat meningkatnya aktivitas domestik, industri, pertanian, peternakan, perubahan penggunaan lahan, serta lemahnya pengendalian sumber pencemar. Penelitian ini tidak hanya menilai kualitas air, tetapi merumuskan model kebijakan yang menghubungkan kondisi biofisik sungai, sumber pencemar, aktor kelembagaan, instrumen pengendalian, dan prioritas program secara terpadu.
Disertasi ini bertujuan untuk : (1) menganalisis potensi beban pencemaran air di Sungai Cileungsi menurut sektor, distribusi spasial, dan waktu; (2) menyusun model Alokasi Beban Pencemaran Air Cileungsi; (3) menganalisis dinamika peran pembangku kepentingan dalam pengelolaan alokasi beban pencemaran air sungai; dan (4) menyusun model kebijakan alokasi beban pencemaran air sungai yang berkelanjutan.
Kerangka pikir penelitian dibangun dari hubungan antara sistem daratan dan badan air dalam DAS Cileungsi. Kualitas air sungai dipengaruhi oleh batas administrasi, batas DAS, karakteristik badan air, hidrologi, hidrolika, meteorologi, penggunaan lahan, serta sumber pencemar point source dan non-point source. Oleh karena itu, penelitian menggunakan pendekatan integratif yang menggabungkan analisis spasial berbasis SIG, inventarisasi beban pencemaran, pemodelan kualitas air QUAL2Kw, model dinamik Powersim, Load Action Translation, MACTOR, dan PROMETHEE.
Wilayah penelitian berada pada DAS Cileungsi seluas 26.614,68 ha yang terdiri atas Sub DAS Cileungsi, Citeureup, Cijanggel, Ciherang, Cibadak, dan Cikeruh. Sungai dimodelkan dalam empat segmen badan air dengan panjang total 48,93 km. Untuk menghubungkan sumber pencemar di daratan dengan segmen sungai penerima, penelitian menetapkan sembilan Wilayah Pengelolaan Sumber Pencemar, yaitu Citeurep, Cikeruh, Cibadak, Ciherang, Cijanggel, Cileungsi 1, Cileungsi 2, Cileungsi 3, dan Cileungsi 4.
Hasil analisis wilayah menunjukkan bahwa DAS Cileungsi mengalami peningkatan kawasan terbangun, terutama permukiman, tempat kegiatan, dan kawasan industri. Perubahan tutupan vegetatif menjadi lahan terbangun meningkatkan limpasan permukaan, erosi, serta potensi masuknya bahan pencemar ke sungai. Pengukuran kualitas air memperlihatkan bahwa parameter BOD dan COD telah melampaui baku mutu, sedangkan TSS masih memenuhi baku mutu sesaat, tetapi tetap perlu dikendalikan berdasarkan neraca beban agar daya tampung tidak terlampaui pada kondisi hidrologi tertentu.
Potensi Beban Pencemaran Air di DAS Cileungsi menunjukkan bahwa tekanan pencemaran didominasi oleh sektor domestik dan industri. Total potensi beban pencemaran mencapai 31.560,33 kg/hari untuk BOD, 57.947,78 kg/hari untuk COD, dan 29.864,35 kg/hari untuk TSS. Untuk parameter BOD, kontribusi terbesar berasal dari domestik sebesar 59,57%, sedangkan menurut parameter COD didominasi industri sebesar 49,48%, sedangkan berdasatkan parameter TSS didominasi domestik sebesar 59,80% dan diikuti industri. Distribusi Potensi Beban Pencemaran terbesar berada pada wilayah hulu, Segmen 1, dan Segmen 2.
Model Alokasi Beban Pencemaran Air disusun menggunakan QUAL2Kw untuk parameter BOD, COD, dan TSS. Model BOD menunjukkan beban eksisting 4.480,90 kg/hari dan ABPA akhir menuju Kelas II sebesar 2.005,91 kg/hari, sehingga reduksi terutama perlu diarahkan pada non-point source. Model COD menunjukkan beban eksisting 28.199,39 kg/hari dan ABPA akhir 22.119,93 kg/hari, dengan respons yang dipengaruhi distribusi beban, debit, pengenceran, dan degradasi alami. Model TSS menunjukkan beban eksisting 3.632,22 kg/hari dan ABPA Kelas II sebesar 3.287,85 kg/hari, sehingga diperlukan pengendalian preventif sebesar 344,37 kg/hari.Berdasarkan sektor, kebutuhan penurunan beban berbeda antar parameter. untuk BOD total reduksi sebesar 2.492,50 kg/hari, terutama di Segmen 1 dan Segmen 2, dengan sumber utama domestik sebesar 1.474,24 kg/hari dan industri 844,37 kg/hari. Untuk COD, total reduksi mencapai 6.079,46 kg/hari, terutama dari industri 3.007,89 kg/hari dan domestik 2.711,86 kg/hari. Untuk TSS, reduksi mencapai 482,81 kg/hari, didominasi industri 344,37 kg/hari dan peternakan 126,59 kg/hari. Secara ekonomi, pencapaian mutu air Kelas II memerlukan dukungan biaya pengolahan yang relatif besar, dengan estimasi biaya operasional atau operational expenditure (OPEX) sebesar Rp16.633.128,04/hari atau Rp5.987.926.093,75/tahun, serta biaya investasi atau capital expenditure (CAPEX) sebesar Rp19.959.753.645,84. Oleh karena itu, implementasi pengendalian perlu dilakukan secara bertahap melalui model dinamik untuk memantau perubahan beban, menguji skenario intervensi, dan mendukung kebijakan operasional berbasis optimasi biaya.
Model dinamik Powersim dikembangkan untuk menjembatani hasil QUAL2Kw dengan simulasi kebijakan. QUAL2Kw menyediakan informasi teknis tentang kualitas air, beban eksisting, ABPA, dan KPAL, sedangkan model dinamik digunakan untuk memantau perubahan beban, menguji intervensi, dan mendukung simulasi kebijakan secara operasional. BOD ditempatkan sebagai parameter pengendali utama karena paling konsisten menunjukkan kebutuhan reduksi dan berpengaruh langsung terhadap proses deoksigenasi sungai.
Model kebijakan ABPA dirumuskan melalui empat tahapan utama, yaitu identifikasi gap daya tampung dengan QUAL2Kw, translasi kebutuhan reduksi melalui Load Action Translation, analisis dukungan dan pengaruh aktor menggunakan MACTOR, serta prioritisasi program dengan PROMETHEE. Load Action Translation menerjemahkan kebutuhan reduksi menjadi program teknis, antara lain pembangunan dan perbaikan IPAL, pembatasan pembuangan pada segmen kritis, produksi bersih, peningkatan sanitasi domestik, infrastruktur hijau, waduk/kolam retensi, reboisasi lereng curam, dan peningkatan kapasitas masyarakat.
Analisis MACTOR menunjukkan bahwa aktor pemerintah memiliki pengaruh paling kuat dalam regulasi, koordinasi, pengawasan, dan penegakan kebijakan. Aktor strategis meliputi PPA, BPDAS, BBWS-CC, DLH Provinsi, dan DLH Kabupaten. Masyarakat dan pelaku usaha memiliki ketergantungan tinggi terhadap kebijakan pemerintah, sedangkan media berperan sebagai aktor tidak langsung melalui pembentukan opini, tekanan publik, dan pengawasan sosial. Implementasi ABPA karena itu memerlukan kolaborasi pentahelix antara pemerintah, bisnis, akademisi, masyarakat/komunitas, dan media.
Hasil PROMETHEE menunjukkan bahwa prioritas kebijakan utama adalah perbaikan kinerja IPAL bagi usaha yang telah memiliki fasilitas tetapi belum memenuhi baku mutu, diikuti penerapan produksi bersih, dan kewajiban pembangunan IPAL bagi usaha yang belum memiliki pengolahan air limbah. Program menengah seperti infrastruktur hijau, penggunaan pupuk organik, dan reboisasi tetap penting untuk mengendalikan non-point source. Kebijakan pengendalian perlu dilakukan bertahap dari Kelas IV menuju Kelas III dan Kelas II, berbasis segmen, serta dibedakan antara point source dan non-point source.
Kebaruan penelitian terletak pada integrasi analisis dinamika penggunaan lahan, QUAL2Kw, model dinamik, Load Action Translation, MACTOR, dan PROMETHEE ke dalam satu kerangka kebijakan pengelolaan alokasi beban pencemaran air berbasis DAS. Model yang dihasilkan bersifat adaptif, aplikatif, dan implementatif karena tidak berhenti pada simulasi kualitas air, tetapi bergerak sampai pada kuota beban, rencana aksi, prioritas program, dukungan aktor, dan instrumen kebijakan pengendalian pencemaran air Sungai Cileungsi. | |
