Tata Kelola Pemanfaatan Ruang Laut Kegiatan Ekowisata di Kawasan Konservasi Pulau Gili Matra Provinsi Nusa Tenggara Barat

Abstract

RINGKASAN MUHANDIS SIDQI. Tata Kelola Pemanfaatan Ruang Laut Kegiatan Ekowisata di Kawasan Konservasi Pulau Gili Matra Provinsi Nusa tenggara Barat, dibimbing oleh DIETRIECH GEOFFREY BENGEN, MARET PRIYANTA, dan EVA ANGGRAINI.

Kawasan Konservasi Pulau Gili Matra (KKP Gili Matra) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menghadapi tekanan pemanfaatan ruang laut yang semakin meningkat seiring intensifikasi kegiatan ekowisata bahari. Tekanan tersebut tercermin pada gejala degradasi lingkungan dan meningkatnya eksternalitas pemanfaatan ruang laut, yang pada dasarnya berakar pada persoalan kelembagaan dan tata kelola multilevel. Permasalahan utama yang teridentifikasi meliputi: (1) tumpang tindih kewenangan dan ketidakjelasan relasi kerja antarinstansi dalam implementasi kebijakan pengelolaan kawasan; (2) lemahnya koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengaturan akses, aktivitas, serta pengendalian pemanfaatan ruang; (3) rendahnya partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan, pengawasan, dan penegakan aturan; (4) masih terjadinya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan zonasi konservasi; dan (5) keterbatasan kapasitas kelembagaan serta sumber daya (SDM, pendanaan, sarana-prasarana) untuk mendukung pengelolaan adaptif dan berkelanjutan. Akumulasi persoalan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kelembagaan pengelolaan KKP Gili Matra belum optimal, sehingga capaian pembangunan berkelanjutan, terutama keseimbangan antara perlindungan ekosistem dan manfaat ekonomi ekowisata belum sepenuhnya tercapai. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif tata kelola pemanfaatan ruang laut dalam mendukung ekowisata bahari berkelanjutan di KKP Gili Matra, serta merumuskan strategi pengelolaan yang kolaboratif, adaptif, dan berkelanjutan untuk memperkuat pengembangan ekonomi ekowisata tanpa mengorbankan mandat konservasi. Secara konseptual, penelitian memanfaatkan kerangka kerja Institutional Analysis and Development (IAD) Framework untuk membaca hubungan kausal antara variabel eksogen (karakteristik sumber daya, atribut komunitas, dan rules-in-use) dengan arena aksi (situasi aksi dan interaksi antaraktor) serta outcomes (khususnya dampak ekonomi ekowisata berkelanjutan), yang kemudian dinilai menggunakan kriteria evaluasi sebagai dasar umpan balik perbaikan tata kelola kawasan konservasi. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme kelembagaan yang menentukan kinerja pengelolaan KKP Gili Matra, sekaligus menjadi dasar penguatan desain tata kelola pada kawasan konservasi perairan di Indonesia. Berdasarkan tujuan umum tersebut, penelitian dijabarkan ke dalam 5 (lima) tujuan khusus yang saling terkait: (1) menganalisis diskrepansi (kesenjangan) antara capaian administratif-prosedural dengan efektivitas outcome ekologis dan sosial-ekonomi guna mengungkap akar penyebab inefisiensi pengelolaan KKP Gili Matra; (2) mendiagnosis konfigurasi 7 (tujuh) kategori rules-in-use (Ostrom) dan keterkaitannya dengan atribut fisik-biologis serta karakteristik komunitas dalam Action Arena tata kelola ekowisata di KKP Gili Matra; (3) menganalisis pengaruh, kepentingan dan keterkaitan antar pemangku kepentingan (stakeholder) dalam arena aksi terkait tata kelola pemanfaatan ruang laut kegiatan ekowisata di KKP Gili Matra; (4) mengonstruksi nilai ekonomi total melalui Travel Cost Method (TCM) sebagai basis justifikasi saintifik dalam perumusan instrumen kebijakan pembiayaan konservasi mandiri; dan (5) merumuskan strataegi transformasi tata kelola yang integratif berbasis Institutional Hybridity (sinkronisasi regulasi formal dan norma local/awig-awig) untuk menjamin keberlanjutan ekosistem dan resiliensi ekonomi masyarakat. Penelitian dilaksanakan pada Bulan Agustus sampai Desember 2024 di KKP Gili Matra, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi NTB, dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan yang terintegrasi: (1) Analisis diskrepansi evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan konservasi (EVIKA), dengan gap analysis, membandingkan capaian pada kriteria input–proses–output-outcome untuk KKP Gili Matra; (2) identifikasi dan analisis rules-in-use (melalui telaah dokumen-dokumen regulasi terkait, praktek lapangan, dan wawancara/konfirmasi aktor terkait), (3) analisis stakeholder untuk memetakan posisi, kepentingan, pengaruh, dan hubungan antaraktor dalam arena aksi, kemudian untuk melihat keterikatan antar aktor, dianalisis menggunakan Social Network Analyisis (SNA) (iii) Analisis dampak ekonomi ekowisata, dengan menggunakan Travel Cost Method (TCM), dan (iv) sintesis perumusan strategi melalui SWOT dan Interpretive Structural Modeling (ISM) untuk menstrukturkan faktor kunci, menentukan hierarki pengungkit, dan menyusun strategi prioritas penguatan kelembagaan. Rangkaian metode ini memungkinkan identifikasi mekanisme kelembagaan, dinamika aktor, dan faktor penentu yang memengaruhi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan. Kerangka kerja IAD Ostrom menjadi landasan penting dalam tulisan disertasi ini untuk menjelaskan rantai keterkaitan tata kelola pemanfaatan ruang laut untuk ekowisata di KKP Gili Matra secara sistematis, dari faktor pembentuk, proses kelembagaan, hingga dampaknya serta menyediakan kerangka kerja untuk perbaikan adaptif. Analisis dimulai dari variabel eksogen, yang terdiri dari atribut komunitas, karakteristik sumber daya dan rules-in-use (aturan yang dijalankan). Kombinasi faktor ini membentuk situasi aksi, yakni arena interaksi antar aktor multipihak (pengelola kawasan, kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan desa, pelaku usaha, Universitas, media massa, serta masyarakat) yang menentukan pola koordinasi, kepatuhan, konflik, dan kolaborasi (co-management). Dari interaksi tersebut dihasilkan output, yaitu kegiatan ekowisata menghasilkan manfaat ekonomi, namun juga dapat meningkatkan tekanan ekologis dan konflik ruang apabila aturan tidak operasional, kewenangan tumpang tindih, informasi tidak transparan dan monitoring serta penegakkan lemah. Kerangka Kerja IAD kemudian menekankan adanya feedback loop (umpan balik) untuk memperbaiki desain institusi dan praktik pengelolaan dan juga berfungsi sebagai pengukur capaian dan gap implementasi, sekaligus mekanisme pembelajaran untuk memastikan perbaikan tata kelola yang adaptif dan berkelanjutan. Penggunaan rules-in-use dalam kerangka kerja IAD memberikan pemahaman mendalam mengenai aturan-aturan yang mengatur perilaku aktor dalam pemanfaatan ruang laut untuk ekowisata di KKP Gili Matra. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat kerangka regulasi formal yang komprehensif, namun implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional. Hasil penelitian dari analisis 7 (tujuh) kategori rules-in-use antara lain: (1) boundary rules belum tegas menentukan “siapa berhak apa” di ruang laut, sehingga memicu kontestasi akses; (2) position rules memperlihatkan masih terdapat tumpang tindih peran dan kewenangan lintas level (pusat–provinsi–kabupaten) yang melemahkan kepastian hukum; (3) choice rules belum diterjemahkan menjadi pedoman operasional per-zona dalam pemanfaatan ruang laut, menyebabkan interpretasi berbeda terhadap aktivitas yang boleh/larang; (4) information rules masih lemah karena informasi rencana pengelolaan dan zonasi (RPZ), prosedur, hak dan kewajiban belum transparan dan mudah diakses; (5) aggregation rules belum mengunci mekanisme keputusan kolektif yang inklusif; forum multipihak ada, tetapi belum menjadi arena negosiasi rutin sehingga suara masyarakat dan usaha kecil sering terpinggirkan; (6) payoff rules belum efektif: insentif dan sanksi tidak konsisten dan beban pungutan tidak berbanding dengan manfaat yang dirasakan, sehingga kepatuhan tidak terbentuk; dan (7) scope rules belum menyediakan mekanisme koreksi atau exit strategy yang jelas bagi kegiatan tidak sesuai zonasi atau berdampak ekologis.Temuan tambahan memperkuat argumen Ostrom bahwa efektivitas aturan bergantung pada legitimasi dan pengawasan: praktik co-management masih ad-hoc, sementara aturan lokal (norma adat) justru lebih dipatuhi daripada regulasi top-down. Monitoring dan penegakan sudah berjalan tetapi kapasitas terbatas dan pengawasan partisipatif belum optimal. Penggunaan rules-in-use efektif sebagai alat diagnosis untuk menilai regulasi tidak hanya dari kelengkapan dokumen, tetapi dari kejelasan akses, pembagian peran, operasionalisasi zonasi, transparansi, inklusivitas keputusan, struktur insentif–sanksi, dan mekanisme koreksi, yang semuanya perlu diperkuat agar tata kelola pemanfaatan ruang laut kegiatan ekowisata di KKP Gili Matra berjalan patuh, adil, dan berkelanjutan. Hasil analisis pemangku kepentingan menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola KKP Gili Matra sangat ditentukan oleh kualitas kolaborasi antaraktor, keseimbangan kepentingan, serta distribusi pengaruh dalam pengambilan keputusan. Pemetaan stakeholder memperlihatkan adanya dua orientasi dominan: kelompok yang berorientasi ekologis (perlindungan dan pemulihan ekosistem) dan kelompok yang berorientasi ekonomis (pemanfaatan jasa lingkungan melalui ekowisata). Keduanya menempati posisi strategis sebagai aktor kunci yang perlu dilibatkan secara aktif dalam desain aturan operasional, pengendalian pemanfaatan ruang, dan mekanisme pembiayaan pengelolaan. Namun, temuan juga mengindikasikan adanya ketimpangan partisipasi dan pengaruh, terutama pada masyarakat lokal dan pemerintah desa yang memiliki kepentingan tinggi tetapi pengaruh relatif rendah dalam arena aksi. Kondisi ini menegaskan kebutuhan penguatan kelembagaan kolaboratif yang adaptif, transparan, dan inklusif melalui forum multi-stakeholder, peningkatan kapasitas lokal, serta mekanisme komunikasi yang efektif. Penguatan tersebut diharapkan meningkatkan konektivitas antarpemangku kepentingan secara horizontal dan vertikal, memperbaiki kepatuhan terhadap zonasi, serta memastikan masyarakat lokal berperan sebagai subjek aktif dalam pengelolaan dan pembangunan berkelanjutan di KKP Gili Matra. Hasil analisis dampak ekonomi ekowisata di KKP Gili Matra menegaskan bahwa ekowisata di KKP Gili Matra memiliki nilai ekonomi yang sangat besar, namun keberlanjutannya ditentukan oleh kemampuan tata kelola dalam mengelola trade-off antara pertumbuhan ekonomi dan konservasi ekosistem, sekaligus memastikan distribusi manfaat yang adil dan inklusif. Estimasi hasil TCM menunjukkan bahwa permintaan wisatawan domestik dipengaruhi terutama oleh jarak tempuh, sedangkan wisatawan mancanegara dipengaruhi oleh jarak tempuh dan tingkat pendidikan; nilai manfaat yang dirasakan pengunjung juga tinggi, tercermin dari surplus konsumen rata-rata wisatawan domestik sebesar Rp712.221,07/individu dengan total nilai ekonomi sekitar Rp467,53 miliar/tahun, serta wisatawan mancanegara sebesar US$25,41/individu dengan total nilai ekonomi US$16,68 juta/tahun. Besarnya surplus konsumen mengindikasikan bahwa daya tarik kawasan memberikan manfaat yang melampaui biaya kunjungan, sehingga terdapat peluang optimalisasi penerimaan melalui pricing strategy yang lebih progresif, namun harus dirancang berbasis analisis ekonomi dan pemangku kepentingan agar mampu meningkatkan multiplier effect lokal, mengurangi kebocoran ekonomi, dan tetap menjaga keberlanjutan ekologis serta keadilan sosial-ekonomi. Sebagai feedback atau umpan balik dalam kerangka kerja IAD, dan dari hasil penilaian EVIKA 2025 menempatkan KKP Gili Matra pada skor 92,51 dengan status “Dikelola Berkelanjutan (Emas)”, naik dari Perak, dengan capaian input 91%, proses 100%, dan output 95%, namun outcome hanya 72%, menunjukkan kinerja administratif–manajerial sangat kuat, tetapi dampak jangka panjang pada ekosistem dan kesejahteraan masyarakat belum optimal. SWOT mengonfirmasi kekuatan (legalitas kawasan, ekosistem bernilai tinggi, destinasi internasional, komitmen multipihak), kelemahan (kapasitas SDM, tumpang tindih kewenangan, partisipasi rendah, infrastruktur terbatas), peluang (tren ekowisata, agenda ekonomi biru, pendanaan payment for ecosystem services (PES)/carbon, kesadaran wisatawan), dan ancaman (over-tourism, perubahan iklim, konflik ruang, ketidakpastian global), yang kemudian diturunkan menjadi strategi SO–ST–WO–WT. Melalui ISM, prioritas perbaikan diarahkan pada driver (penguatan regulasi–penegakan, peningkatan kapasitas SDM, sistem informasi/monitoring) dan linkage (forum multipihak, benefit-sharing, partisipasi) sebagai prasyarat agar dependent outcomes pemulihan ekosistem, peningkatan kesejahteraan lokal, dan daya saing destinasi berkelanjutan benar-benar tercapai. Integrasi EVIKA dengan SWOT–ISM menegaskan perlunya menggeser fokus kebijakan dari menjaga input–proses menuju akselerasi outcome, melalui langkah kunci seperti operasionalisasi (PES, pengembangan paket wisata berbasis konservasi, diversifikasi ekonomi lokal non-ekstraktif, serta monitoring partisipatif yang melibatkan masyarakat sebagai penjaga ekosistem. Dalam kerangka kerja IAD, sebagai simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola pemanfaatan ruang laut untuk ekowisata di KKP Gili Matra ditentukan oleh keterkaitan antara variabel eksogen, situasi aksi dan interaksi antar aktor yang terlibat dan hasil (output), serta feedback atau umpan balik dalam tata Kelola tersebut. Variabel eksogen (atribut komunitas, karakteristik sumber daya dan rules-in-use) membentuk situasi aksi berupa interaksi antar actor multipihak yang menghasilkan praktik co-management, baik dalam monitoring dan penegakan sudah berjalan namun kapasitas terbatas dan pengawasan partisipatif belum optimal. Dampaknya, kinerja administrative dan manajerial tampak kuat (EVIKA 2025 status Emas, skor tinggi pada input–proses–output), tetapi outcome masih tertinggal, yakni manfaat nyata bagi pemulihan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat belum maksimal. Di sisi ekonomi, estimasi TCM menunjukkan nilai ekowisata sangat besar (surplus konsumen tinggi), namun keberlanjutan bergantung pada kemampuan tata kelola mengelola trade-off ekonomi–konservasi, memperkuat multiplier effect lokal, mengurangi kebocoran ekonomi, dan memastikan benefit-sharing yang adil. Karena itu, umpan balik dari kesenjangan outcome mengarahkan prioritas kebijakan pada penguatan “driver–linkage” tata kelola (regulasi–penegakan, kapasitas SDM, sistem informasi/monitoring; forum multipihak, partisipasi, benefit-sharing) agar outcome meningkat melalui langkah nyata seperti operasionalisasi PES, pengembangan ekowisata berbasis konservasi, diversifikasi ekonomi non-ekstraktif, serta monitoring partisipatif. Kata kunci: ekowisata berkelanjutan, IAD Framework, KKP Gili Matra, pemanfaatan ruang laut, tata kelola kelembagaan.