Resiliensi Kelembagaan Lokal dalam Mewujudkan Pengelolaan Mata Air secara Berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur

Abstract

Penelitian ini menganalisis resiliensi kelembagaan lokal dalam mengelola mata air di Kabupaten Manggarai, NTT, di tengah kontestasi penggunaan lahan dengan industri pertambangan. Melalui pendekatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat (PSDABM), studi ini mengungkap bahwa mata air bukan sekadar sumber hidrologis, melainkan simpul kedaulatan hidup melalui konsep wae barong yang mengintegrasikan dimensi domestik, produktif, dan spiritual.

Namun, penelitian di empat desa ini menunjukkan adanya kerentanan struktural. Ditemukan pola "resiliensi defensif-paradoks": kekuatan kultural yang besar tidak dibarengi dengan ketangguhan institusional. Di Kampung Nggalak, penegakan aturan adat lumpuh akibat paradoks kekerabatan, sementara di Jengkalang terjadi defisit legitimasi yang memaksa ketergantungan pada otoritas eksternal. Temuan ini memberikan kritik terhadap model Elinor Ostrom, karena dalam realitasnya, modal sosial berupa kekerabatan justru menghambat imparsialitas aturan.

Sebagai solusi, diperlukan transformasi melalui kodifikasi aturan adat ke dalam hukum formal desa (Perdes) dan pembentukan unit pengelola lintas klan untuk meminimalkan konflik kepentingan. Pemerintah Daerah wajib mereposisi perannya sebagai penjamin keberlanjutan melalui pengakuan yurisdiksi desa atas zona ekologi sensitif. Langkah ini krusial untuk melindungi hak atas air dari eksploitasi industri ekstraktif dan memperkuat resiliensi komunitas yang terfragmentasi secara ekonomi