Strategi Penguatan Kelembagaan Koperasi Perikanan Untuk Hilirisasi Berorientasi Pasar dengan Pendekatan Soft System

Abstract

Sumber daya perikanan Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan nelayan. Namun, nelayan individu memiliki keterbatasan kapasitas dan sumber daya untuk mengaksesnya. Untuk itu, dibutuhkan peran dan fungsi kelembagaan koperasi perikanan sebagai sarana peningkatan kapasitas diri nelayan. Beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa nelayan yang bergabung menjadi anggota koperasi perikanan terbukti dapat meningkatkan taraf hidup nelayan perikanan tangkap. Tidak terbatas pada usaha penangkapan saja, koperasi perikanan diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan melalui hilirisasi. Dalam implementasinya, masih terdapat koperasi yang tidak menjalankan prinsip tata kelola dan kelembagaan yang baik. Hal ini berdampak pada kemampuan koperasi dalam menjalankan fungsinya, baik sebagai organisasi berbasis anggota maupun sebagai organisasi bisnis. Jumlah koperasi perikanan di Indonesia tahun 2024 tercatat sebanyak 3.308 unit, aktif sebanyak 1.933 unit (58,43%). Adapun koperasi perikanan yang menjalankan Rapat Anggota Tahunan sebanyak 619 unit atau 32,02% dari total koperasi perikanan aktif. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam pengambilan keputusan di koperasi, sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola koperasi. Dilihat dari kontribusi ekonomi, total volume usaha koperasi perikanan tahun 2023 yaitu Rp546,9 miliar atau sekitar 0,26% dari nilai produksi perikanan tangkap laut nasional 2023 senilai Rp206,31 triliun. Dari data realisasi pelaksanaan RAT dan kontribusi ekonomi menunjukkan masih lemahnya peran kelembagaan koperasi perikanan dalam mendukung kesejahteraan nelayan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan kelembagaan koperasi perikanan agar dapat mengikuti perkembangan industri perikanan tangkap. Keberhasilan koperasi sebagai organisasi bisnis jika bisnis mereka menguntungkan serta memiliki kinerja ekonomi yang baik, dan keberhasilan sebagai organisasi berbasis anggota jika koperasi mampu bekerja dengan baik atas nama anggotanya dan tujuan-tujuan anggota tercapai. Studi kasus dilakukan di Koperasi Mina Muara Sejahtera, Lebak, Banten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor internal dan eksternal koperasi perikanan, model konseptual, serta strategi yang diperlukan dalam penguatan kelembagaan koperasi perikanan untuk hilirisasi berorientasi pasar. Menggunakan pendekatan Soft System Methodology, dipadu dengan kerangka VRIO dan PESTLE untuk identifikasi faktor internal dan eksternal, analisis SWOT dan analisis CATWOE untuk penyusunan model konseptual, analisis Interpretive Structural Modeling untuk penentuan sub elemen kunci, dan analisis Analytic Hierarchy Process untuk menentukan strategi. Hasil akhir strategi dituangkan kedalam Business Model Canvas untuk memudahkan pengurus koperasi memahaminya. Pendekatan Soft System Methodology (SSM) dipadu dengan alat analisis tambahan, terbukti dapat mengurai permasalahan kelembagaan koperasi perikanan yang kompleks dan menjadikan temuan tersebut sebagai dasar penyusunan model konseptual yang logis. Tahapan perbandingan model konseptual dan dunia nyata pada pendekatan ini membantu untuk menemukan aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan sebagai langkah awal dalam penentuan strategi. Temuan pada penelitian ini yaitu (1) pengelolaan organisasi bisnis hilirisasi dan pelaksanaan pendidikan bagi anggota merupakan faktor internal, sedangkan kondisi TPI dan kawasan pelabuhan merupakan faktor eksternal utama yang menjadi kelemahan dan ancaman dalam kemampuan koperasi perikanan untuk hilirisasi, (2) tiga model konseptual telah dihasilkan yaitu model pengembangan organisasi bisnis koperasi, model peningkatan kapasitas dan kompetensi anggota, dan model koordinasi perbaikan TPI dan penataan kawasan pelabuhan, (3) strategi penguatan kelembagaan koperasi perikanan untuk hilirisasi berorientasi pasar terdiri dari penguatan akses pasar (0,204) atas produk fillet beku (0,529) prioritas pada industri pengolahan (0,340), penguatan sumber bahan baku (0,193) prioritas yang berasal dari kapal milik koperasi (0,443) dan anggota (0,282), dan pengembangan kapasitas SDM (0,167). Peneliti menyarankan agar pengurus dan pengelola koperasi untuk fokus pada penguatan organisasi bisnis dengan melakukan perluasan pasar produk fillet beku, penguatan sumber bahan baku yang berasal dari kapal koperasi dan anggota, serta pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM koperasi dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku yang berkualitas, pengolahan produk turunan sesuai standar, dan pemasaran produk olahan. Adapun pemenuhan kebutuhan modal kerja untuk hilirisasi dapat dioptimalkan dari dana sendiri dan dana investor. Secara paralel, koperasi perlu melakukan koordinasi untuk perbaikan TPI dan kawasan pelabuhan dengan berpedoman pada model konseptual yang dihasilkan pada penelitian ini.

Indonesia's fisheries resources possess significant economic potential for the welfare of fishermen. However, individual fishermen face limitations in terms of capacity and resources that hinder their access to these opportunities. Therefore, the role and function of fisheries cooperatives are needed as institutions that enhance fishermen's capacity. Previous studies have shown that fishermen who join fisheries cooperatives experience improvements in their standard of living in capture fisheries. Beyond capture activities, fisheries cooperatives are also expected to increase the added value of catches through downstream processing. In practice, some cooperatives still fail to implement sound governance and institutional principles. This condition affects their ability to function both as member-based organizations and as business entities. In 2024, Indonesia recorded 3,308 fisheries cooperatives, of which 1,933 units (58.43%) were active. Among these, only 619 units (32.02%) held Annual Member Meetings. Such meetings represent the highest authority in cooperative decision-making, embodying the principles of democracy, transparency, and accountability in cooperative governance. From an economic perspective, the total business volume of fisheries cooperatives in 2023 reached IDR 546.90 billion, equivalent to about 0.26% of the national marine capture fisheries production value of IDR 206.31 trillion. These figures indicate that the institutional role of fisheries cooperatives in supporting fishermen's welfare remains weak. Strengthening cooperative institutions is therefore necessary to keep pace with the development of the capture fisheries industry. A cooperative's success as a business organization depends on profitability and sound economic performance. In contrast, its success as a member-based organization depends on its ability to serve members effectively and achieve their goals. A case study was conducted at Mina Muara Sejahtera Cooperative in Lebak, Banten. This research aims to identify the internal and external factors influencing fisheries cooperatives, develop conceptual models, and formulate strategies to strengthen the institutional framework of fisheries cooperatives, thereby facilitating market-oriented downstream processing. The study employed the Soft System Methodology approach, combined with the VRIO and PESTLE frameworks, to identify internal and external factors. SWOT and CATWOE analyses were used to construct conceptual models, while Interpretive Structural Modelling was employed to determine key sub-elements. The Analytic Hierarchy Process was utilized to establish strategies. The final strategies were presented in a Business Model Canvas to facilitate cooperative management understanding. The integration of SSM with additional analytical tools proved effective in addressing the complex institutional challenges faced by fisheries cooperatives, providing a logical foundation for developing a conceptual model. The comparison between conceptual models and real-world conditions helped identify necessary activities as initial steps in strategy formulation. The findings of this study are as follows (1) management of downstream business organizations and the implementation of member education are internal factors. At the same time, the condition of the fish landing sites (TPI) and port areas constitutes the primary external factor that serve as weaknesses and threats to the capacity of fisheries cooperatives in undertaking downstream activities, (2) three conceptual models were developed: a cooperative business organization development model, a member capacity and competency enhancement model, and a coordination model for improving fish landing sites and port area management, (3) strategies for strengthening fisheries cooperative institutions toward market-oriented downstream processing include: enhancing market access (0.204), with frozen fillet products (0.529) prioritised in processing industries (0.340); strengthening raw material sources (0.193), with a priority from cooperative-owned vessels (0.443) and member-owned vessels (0.282); and developing human resource capacity (0.167). The study recommends that cooperative leaders and managers focus on strengthening business organizations by expanding the market for frozen fillet products, securing raw material sources from cooperative and member vessels, and enhancing the capacity and competence of cooperative human resources to meet the demand for high-quality raw materials, produce derivative products in accordance with standards, and market processed products effectively. Additionally, the cooperative can optimize the fulfillment of working capital requirements for downstream activities by utilizing internal funds and external investor contributions. In parallel, the cooperative should coordinate improvements to fish landing sites and port areas, guided by the conceptual models generated in this research.