Gender dalam Program Perhutanan Sosial (Kasus LMDH Wono Lestari Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang).

Abstract

Program Perhutanan Sosial (PS) dirancang untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan serta mengurangi konflik tenurial. Partisipasi perempuan dalam program PS masih sangat rendah dan keterlibatan perempuan cenderung bersifat simbolik meskipun tercatat hadir dalam berbagai forum, peran mereka lebih banyak terbatas pada tugas-tugas administratif dan domestik. Mereka jarang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan strategis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran laki-laki dan perempuan dalam kegiatan produktif, peran pemangku kepentingan serta merumuskan strategi untuk meningkatkan peran gender dalam PS. Penelitian dilakukan di Desa Burno, LMDH Wono Lestari, dengan cara survey melibatkan 71 pasangan suami istri yang dipilih secara purposive dan 15 stakeholder yang dipilih secara snowball. Analisis data dilakukan menggunakan analisis gender dalam kegiatan produktif, analisis stakeholder dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan peran gender dalam kegiatan produktif, di mana laki-laki lebih banyak terlibat dalam tugas fisik seperti pengelolaan lahan, sementara perempuan lebih banyak terlibat dalam pekerjaan yang memerlukan ketelitian, seperti pemeliharaan tanaman. BAPPEDA Kabupaten Lumajang, Cabang Dinas Kehutanan, LMDH, dan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang berperan strategis dalam mengambil keputusan dan melaksanakan kebijakan. LMDH saat ini menghadapi ancaman eksternal yang signifikan sehingga strategi prioritas berada pada kuadran II yaitu strategi diversifikasi. Untuk itu LMDH Wono Lestari perlu mengoptimalkan. pengelolaan perhutanan sosial berbasis gender melalui empat strategi prioritas yaitu: (1) Transformasi kebijakan dilakukan dengan merevisi AD/ART untuk menjamin kuota 30% hak kelola lahan bagi perempuan; (2) Dekonstruksi stereotip budaya dijalankan dengan membuktikan kontribusi ekonomi perempuan melalui produk unggulan untuk menyeimbangkan peran domestik dan publik; (3) Advokasi stakeholder memperkuat posisi tawar melalui laporan kemajuan gender dan sertifikasi produk guna menarik investasi inklusif dan (4) Resolusi konflik inklusif yang diterapkan dengan melibatkan perempuan sebagai penengah konflik internal untuk menjaga stabilitas dan legitimasi kelembagaan.