Model Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Kerangka Social-Ecological System di Labuan Bajo, Indonesia

Abstract

Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata premium super prioritas, menghadapi tantangan serius dalam pembangunan berkelanjutan akibat peningkatan jumlah wisatawan dan infrastruktur yang cepat. Tantangan ini mencakup dampak negatif terhadap lingkungan, ketimpangan sosial-ekonomi, dan konflik antara konservasi Taman Nasional Komodo dengan pengembangan pariwisata. Oleh karena itu, diperlukan model pengelolaan pariwisata berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek sosial dan ekologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel kunci dan menemukan alternatif Kebijakan, serta mengintegrasikan variabel dan kebijakan ke dalam komponen social-ecological system sebagai model pengembangan pariwisata berkelanjutan di Labuan Bajo. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkuantifikasi data kualitatif melalui metode analisis multi kriteria policy (MULTIPOL). Variabel kunci yang mempengaruhi pengembangan pariwisata dianalisis menggunakan Matrix of Cross Impact Multiplication Applied to a Classification (MICMAC). Data dikumpulkan melalui diskusi kelompok terarah (FGD), wawancara, dan diskusi pakar dengan para pemangku kepentingan di kawasan strategis nasional, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, pakar/profesional pengelolaan konservasi, otoritas pariwisata, dan masyarakat. Temuan penelitian ini menyiratkan bahwa perencanaan tata ruang laut (V4) yang terintegrasi dengan dengan penataan Kawasan Pesisir Labuan Bajo, merupakan variabel krusial dan faktor pendorong yang akan memengaruhi aspek kepastian kebijakan dan implementasi kegiatan pariwisata berkelanjutan. Secara khusus, penelitian ini memberikan kontribusi untuk mencegah pengambilan kebijakan menggunakan variabel otonom, dalam hal ini vaariaabel kesetaraan ekonomi antarwilayah (V10) yang memiliki potensi rendah untuk menyebabkan perubahan terhadap sistem. Kerangka kerja SES menggunakan MICMAC memberikan wawasan kebijakan yang berfungsi sebagai peta jalan, mengurangi distorsi dalam proses pengambilan keputusan untuk mengembangkan pariwisata dan pembangunan perkotaan di Labuan Bajo secara berkelanjutan. Variabel-variabel kunci yang penting bagi pengelolaan pariwisata pesisir yang berkelanjutan dapat dilanjutkan sebagai kriteria dalam penyusunan kajian kebijakan pengambilan keputusan pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui kerangka sistem sosial-ekologis. Selanjutnya, hasil analisis dengan multi kriteria kebijakan menunjukkan bahwa kerangka kerja sosial-ekologis dapat mendukung inisiatif kebijakan pariwisata dan pembangunan ekonomi dengan tiga alternatif kebijakan dalam skenario terpadu: skenario status-quo situasi saat ini (SQ), skenario konservasi moderat (SMK), dan skenario ekonomi optimis (SOE). Kebijakan konkret yang mencakup integrasi ekonomi kelautan, dan regulasi tata ruang laut (P1) merupakan prioritas kebijakan utama yang diikuti kebijakan Penguatan Kerjasama dan Kolaborasi (Infrastruktur, Kelembagaan, Sosial Ekonomi, Lingkungan) (P2) sebagai kebijakan pendukung, sedangkan Kebijakan Penguatan TIK dan Kesadaran untuk Pariwisata Berkelanjutan (P3) merupakan Kebijakan yang paling tidak diunggulkan. Dalam skenario lingkungan SMK dan SOE yang sempurna, kebijakan integrasi sektor-ke-sektor dapat membantu pariwisata Labuan Bajo tumbuh. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan dalam mengembangkan pariwisata di Labuan Bajo, terutama dalam rangka menjaga keberlanjutan konservasi ekosistem Komodo dan mengembangkan potensi ekonomi berbasis konservasi berdasarkan kerangka sosial-ekologis. penelitian lebih lanjut terkait peran stakeholder/actor dalam menggerakkan potensi variable kunci serta alternatif kebijakan sangat diperlukan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Labuan Bajo bagian dari Kawasan strategis nasional Taman Nasional Komodo. Integrasi kerangka SES, variabel kunci dari analisis MICMAC, dan kebijakan dari analisis MULTIPOL menciptakan pendekatan menyeluruh untuk pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Dengan memahami dampak dan saling ketergantungan antara elemen-elemen ini, pemangku kepentingan dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Implementasi sinergis dari kebijakan ini dapat meningkatkan keberlanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, dan melindungi keanekaragaman hayati yang merupakan aset berharga bagi destinasi wisata. Model inSmart-Labuan Bajo (Integrated Social-Ecological System of Marine Tourism in Labuan Bajo, Indonesia) merupakan salah satu kebaruan utama, menawarkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan elemen analisis (kerangka SES, MICMAC, dan MULTIPOL) ke dalam satu model konseptual dan kerangka kerja yang solid untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan di Labuan Bajo. Model ini tidak hanya menawarkan pemahaman teoretis tetapi juga memberikan panduan praktis dan dapat diadaptasi untuk analisis dan pengembangan pariwisata berkelanjutan di daerah lain yang memiliki karakteristik serupa. Dengan pengelolaan yang baik dan partisipasi aktif dari masyarakat, sektor pariwisata dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Pendekatan holistik dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan diharapkan dapat memastikan manfaat ini tetap terjaga untuk generasi mendatang.

Labuan Bajo, a premium, super-priority tourism destination, faces serious challenges to sustainable development due to the rapid increase in tourist numbers and infrastructure. These challenges include negative environmental impacts, socio-economic inequality, and conflicts between Komodo National Park conservation and tourism development. Therefore, a sustainable tourism management model that integrates social and ecological aspects is needed. This study aims to analyze key variables and identify policy alternatives, as well as integrate these variables and policies into the socio-ecological system components as a model for sustainable tourism development in Labuan Bajo. The approach used in this study was to quantify qualitative data using the multi-criteria policy analysis (MULTIPOL) method. Key variables influencing tourism development were analyzed using the Matrix of Cross-Impact Multiplication Applied to a Classification (MICMAC). Data were collected through focus group discussions (FGDs), interviews, and expert discussions with stakeholders in the national strategic area, such as the central government, local governments, universities, conservation management experts/professionals, tourism authorities, and the community. The findings of this study imply that marine spatial planning (V4), integrated with the management of the Labuan Bajo Coastal Area, is a crucial variable and driving factor that will influence policy certainty and the implementation of sustainable tourism activities. Specifically, this study contributes to preventing policymaking from using autonomous variables, in this case interregional economic equality (V10), which has low potential to cause system-wide change. The SES framework using MICMAC provides policy insights that serve as a roadmap, reducing distortions in the decision-making process for sustainable tourism and urban development in Labuan Bajo. Key variables essential for sustainable coastal tourism management can be used as criteria in developing policy studies for sustainable tourism development decision-making through a socio-ecological systems framework. Furthermore, the results of the multi-criteria policy analysis indicate that the socio-ecological framework can support tourism and economic development policy initiatives with three policy alternatives in an integrated scenario: the current status-quo scenario (SQ), the moderate conservation scenario (SMK), and the optimistic economic scenario (SOE). Concrete policies encompassing marine economic integration and marine spatial planning regulations (P1) are the top policy priorities, followed by the Strengthening Cooperation and Collaboration (Infrastructure, Institutions, Socio-Economic, and Environmental) (P2) policy as a supporting policy. The Strengthening ICT and Awareness Policy for Sustainable Tourism (P3) is the least favored policy. In a perfect SMK and SOE environment scenario, sector-to-sector integration policies can help Labuan Bajo tourism grow. The results of this study are expected to be used by policymakers in developing tourism in Labuan Bajo, particularly in maintaining the sustainability of the Komodo ecosystem and developing conservation-based economic potential based on a socio-ecological framework. Further research on the role of stakeholders/actors in mobilizing potential key variables and policy alternatives is essential for sustainable tourism development in Labuan Bajo, which is part of the Komodo National Park National Strategic Area. The integration of the SES framework, key variables from the MICMAC analysis, and policies from the MULTIPOL analysis creates a comprehensive approach to sustainable tourism management. By understanding the impacts and interdependencies between these elements, stakeholders can formulate more effective policies. The synergistic implementation of these policies can improve sustainability, enhance the welfare of local communities, and protect biodiversity, which is a valuable asset for tourist destinations. The inSmart-Labuan Bajo (Integrated Socio-Ecological System of Marine Tourism in Labuan Bajo, Indonesia) model represents a major innovation, offering a holistic approach that integrates analytical elements (SES, MICMAC, and MULTIPOL frameworks) into a single conceptual model and a robust framework for sustainable tourism development in Labuan Bajo. This model not only offers theoretical insights but also provides practical guidance and can be adapted for the analysis and development of sustainable tourism in other areas with similar characteristics. With proper management and active community participation, the tourism sector can be a key driver of sustainable economic growth without damaging the environment. A holistic approach to policy planning and implementation is expected to ensure these benefits are maintained for future generations.