Pengaruh Implementasi Kebijakan Keuangan Berkelanjutan terhadap Risiko Perbankan di Indonesia

Abstract

Pergeseran lanskap risiko global yang kini mengintegrasikan perubahan iklim sebagai ancaman sistemik telah mendorong regulator keuangan untuk merumuskan kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan. Di Indonesia, respons tersebut diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 (POJK 51/2017) tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Kebijakan ini mewajibkan bank untuk menyusun rencana aksi keberlanjutan, meningkatkan transparansi, dan mengalihkan sebagian portofolio pembiayaan ke kegiatan usaha berwawasan lingkungan. Transformasi tersebut berpotensi membawa perubahan substansial terhadap profil risiko perbankan, khususnya pada fase awal implementasi ketika penyesuaian kelembagaan masih berlangsung. Penelitian ini dirancang untuk menjawab tiga tujuan utama. Pertama, menilai pengaruh implementasi POJK 51/2017 terhadap risiko bank. Kedua, menelusuri peran rasio kredit hijau dan efisiensi operasional sebagai mekanisme yang menjembatani pengaruh kebijakan terhadap risiko. Ketiga, mengidentifikasi apakah dampak kebijakan berbeda antar kelompok bank berdasarkan kategori Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) dan kepemilikan bank. Ketiga tujuan ini diperlukan untuk memperolah gambaran mengenai dinamika risiko yang muncul selama masa transisi menuju praktik keuangan berkelanjutan di Indonesia. Pendekatan kuantitatif digunakan melalui metode difference-in-differences (DiD), yang memungkinkan analisis kausal terhadap perubahan risiko sebelum dan sesudah implementasi POJK 51/2017. Data panel bank umum kategori usaha 3 dan 4 dianalisis untuk menangkap variasi karakteristik internal bank. Uji mekanisme dilakukan melalui pendekatan dua tahap, sementara analisis heterogenitas digunakan untuk melihat perbedaan respons antar kelompok bank berdasarkan kategori BUKU dan struktur kepemilikan bank. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi POJK 51/2017 meningkatkan risiko perbankan pada fase awal implementasi, yang terlihat dari penurunan indikator stabilitas bank pada kelompok yang terdampak regulasi. Hal ini menggambarkan adanya risiko transisional, yaitu risiko yang muncul sementara selama bank menyesuaikan proses internal, struktur portofolio, dan sistem manajemen risiko untuk memenuhi ketentuan baru. Temuan uji mekanisme mengonfirmasi bahwa rasio kredit hijau merupakan jalur transmisi utama yang menjelaskan peningkatan risiko tersebut. Ekspansi pembiayaan hijau yang masih terkonsentrasi pada segmen usaha dengan tingkat risiko tinggi meningkatkan eksposur risiko bank. Sebaliknya, efisiensi operasional tidak terbukti menjadi jalur transmisi yang signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan risiko lebih terkait dengan karakteristik portofolio hijau dibandingkan perubahan struktur biaya bank. Analisis heterogenitas mengungkapkan bahwa dampak POJK 51/2017 tidak bersifat homogen. Bank BUKU 3 menghadapi peningkatan risiko lebih besar dibandingkan bank BUKU 4, sementara bank BUMN lebih sensitif dibandingkan bank usaha milik swasta. Perbedaan ini mencerminkan variasi kapasitas institusional, kemampuan penyesuaian terhadap standar keberlanjutan, serta struktur insentif yang berbeda antar kelompok bank. Penelitian ini berkontribusi pada untuk memperkaya kajian berkelanjutan di Indonesia. Dari sisi metodologis, penelitian ini merupakan salah satu studi awal yang menggunakan pendekatan DiD untuk mengevaluasi dampak kausal POJK 51/2017 terhadap risiko bank sehingga memberikan bukti empiris lebih kuat dibanding pendekatan deskriptif atau korelasional yang umum digunakan dalam penelitian sebelumnya. Dari sisi teoritis, temuan mengenai peran rasio kredit hijau sebagai mekanisme yang meningkatkan risiko bank pada fase awal implementasi memberikan perluasan pemahaman terhadap teori asimetri informasi dan teori keagenan dalam konteks kebijakan keberlanjutan. Secara empiris, penelitian ini mengidentifikasi bahwa konsentrasi kredit hijau pada segmen UMKM serta ketimpangan kapasitas institusional antar bank menjadi faktor utama yang mendorong risiko transisional. Implikasi praktis yang dihasilkan menunjukkan bahwa peningkatan risiko pada fase awal implementasi POJK51/2017 terutama berkaitan dengan ekspansi pembiayaan hijau dan bukan dengan perubahan efisiensi operasional sehingga bank perlu memprioritaskan penguatan kualitas penilaian dan pengelolaan risiko hijau sebelum mendorong ekspansi pembiayaan secara kuantitatif, khususnya melalui penguatan proses penilaian kredit dan diferensiasi metodologi penyaluran kredit antara pembiayaan hijau berbasis UMKM dan proyek hijau teknis. Temuan uji heterogenitas juga menegaskan bahwa kapasitas institusional memegang peran penting dalam menyerap risiko transisional kebijakan, sehingga strategi implementasi keuangan berkelanjutan perlu disesuaikan dengan karakteristik bank. Bagi regulator, hasil ini menegaskan pentingya penguatan pengawasan berbasis risiko yang berfokus pada kualitas dan profil risiko portofolio pembiayaan hijau guna menjaga stabilitas sistem perbankan selama masa transisi menuju keuangan berkelanjutan.

The growing recognition of climate change as a systemic threat to global financial stability has reshaped the way financial regulators interpret and manage risk. In Indonesia, this shift materialized through the issuance of the Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 on Sustainable Finance, which requires banks to prepare sustainability action plans, enhance transparency, and reorient a portion of their financing portfolios toward environmentally sound activities. Such structural adjustments introduce the possibility of changes in banks’ risk profiles, particularly in the early phase of implementation when internal systems, risk-assessment frameworks, and portfolio strategies are still undergoing adaptation. This study was conducted to achieve three main objectives. The first was to examine the effect of POJK 51/2017 on bank risk. The second was to investigate whether green credit and operational efficiency function as mechanisms that transmission the effect of the regulation. The third was to analyze whether the impact of the regulation varies across banks with different characteristics, particularly in terms of Business Activities of Commercial banks (BUKU) and ownership structure. Together, these objectives enable a comprehensive assessment of the risk dynamics that emerge during the transition toward sustainable finance practices. A quantitative approach was applied using a difference-in-differences design to identify causal changes in risk before and after the implementation of POJK 51/2017. Panel data from commercial banks classified in the third and fourth business activity categories were used to capture variations in internal characteristics. Mechanism testing was carried out through a two-stage regression framework, and heterogeneity analysis was used to explore differences in responses across bank groups. The findings show that POJK 51/2017 increased banking risk during the early period of implementation. This is reflected in the decline in stability indicators among affected banks, indicating the presence of transitional risk that arises when institutions adjust their internal processes and portfolio structures to meet new sustainability requirements. The mechanism analysis revealed that green credit is the primary channel through which the increased risk is transmitted. The expansion of green financing, particularly when concentrated in segments with inherently higher credit risk, appears to elevate banks’ exposure. In contrast, operational efficiency did not emerge as a meaningful transmission channel, suggesting that the change in risk is more closely related to portfolio composition than to cost structure. The heterogeneity assessment further demonstrated that the regulation's impact is not uniform across bank groups. BUKU 3 banks experienced more pronounced increases in risk, while state-owned banks were more sensitive compared with private banks. These differences indicate the role of institutional capacity, readiness to meet sustainability standards, and variation in internal incentive structures in shaping how banks absorb regulatory changes. This research contributes to the enrichment of sustainable studies in Indonesia. Methodologically, it is among the first studies in Indonesia to employ a difference-in-differences approach to evaluate the causal impact of POJK 51/2017 on bank risk, thereby providing stronger empirical evidence than descriptive or correlational studies. Theoretically, the identification of green credit as a mechanism that heightens risk during the early transition period extends the application of information asymmetry and agency theory within the context of sustainable finance regulation. Empirically, the study highlights that the concentration of green lending in micro, small, and medium enterprises, along with disparities in institutional capability, are key factors driving transitional risk. The practical implications of this study indicate that the increase in bank risk during the early phase of POJK 51/2017 implementation primarily arise from shifts in credit allocation through the expansion of the green credit ratio rather than from changes in operational efficiency, implying that banks should prioritize strengthening the quality of green credit risk assessment before pursuing quantitative expansion by tightening ex-ante screening procedures and differentiating underwriting approaches between MSME-based green financing and technical green projects in accordance with institutional capacity, while for regulators these findings underscore the importance of reinforcing risk risk-based supervision that focuses on the quality and risk profile of green loan portfolios in order to safeguard banking stability during the transition toward a sustainable financial system.