Strategi Kebijakan Pertanahan di Lahan Gambut Kasus Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Abstract

DWI NILA WAHYUNINGSIH. Strategi Kebijakan Pertanahan di Lahan Gambut Kasus Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dibimbing oleh ERNAN RUSTIADI dan DIDIT OKTA PRIBADI. Lahan gambut di beberapa tempat menjadi sumberdaya lahan alternatif yang mendukung berkembangnya suatu wilayah. Seperti Kabupaten Tanjung Jabung Timur 62% dari total luas daratan terkategori lahan gambut. Penempatan transmigrasi menjadi sejarah panjang berkembangnya wilayah di lahan gambut Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Desa Pandan Sejahtera adalah salah satu desa yang berkembang sebagai administrasi desa karena program prioritas tersebut. Dalam proses perkembangannya, masyarakat transmigran mengawali membuka lahan yang dominan rawa dengan membabat hutan dan membuat parit. Hingga kini penguasaan dan penggunaan tanah di lahan gambut Desa Pandan Sejahtera terus berkembang tidak hanya dari penetapan transmigrasi saja. Sementara dilain sisi, lahan gambut yang rentan rusak dan mudah terbakar kini menjadi perhatian pemerintah. Regulasi terkait perlindungan dan pengelolaan di lahan gambut, serta moratorium pemberian izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut (PIPPIB) adalah bukti keseriusan pemerintah. Terbitnya regulasi tersebut tentunya menimbulkan kompleksitas penguasaan dan penggunaan tanah di lahan gambut Desa Pandan Sejahtera. Hal ini mengindikasikan pentingnya lahan gambut baik secara fungsi ekologis maupun fungsi sosial dan ekonomi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi struktur penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah di Desa Pandan Sejahtera; mengidentifikasi bidang tanah di Desa Pandan Sejahtera dengan data luasan lahan gambut (secara spasial); menganalisis mekanisme akses penguasaan tanah di lahan gambut; dan menyusun strategi kebijakan pertanahan di lahan gambut Desa Pandan Sejahtera. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kombinasi kuantitatif dan kualitatif dengan analisis deskriptif struktural. Analisis deskriptif struktural digunakan untuk menggambarkan secara rinci dan sistematis kebijakan pertanahan yang dapat dilakukan pada lahan gambut melalui status penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah di lahan gambut Desa Pandan Sejahtera. Data dan informasi penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah dalam satuan bidang diidentifikasi dengan pemetaan partisipatif di lapangan sebagai dasar analisis. Peraturan dan regulasi yang mendasari moratorium penggunaan di lahan gambut (PIPPIB), batas kawasan hutan, dan pola ruang kabupaten turut menjadi bahan rujukan dan pertimbangan dalam penentuan bidang tanah non PIPPIB, legal atau tidak legal. Teori akses Ribot dan Peluso (2003) digunakan sebagai pendekatan untuk dapat mengurai mekanisme akses penguasaan para aktor di lahan gambut. Analisis AWOT sebagai solusi untuk menyusun rekomendasi kebijakan pertanahan yang dapat dilakukan di lahan gambut dengan pertimbangan analisis sebelumnya. Hasil identifikasi penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah di Desa Pandan Sejahtera berdasarkan pemetaan partisipatif dan interpretasi citra diperoleh 2.111 bidang tanah dengan 4.291,58 Ha. Penguasaan tanah cukup variatif dengan status pemilik yang lebih dominan (45,87 Ha), badan hukum (31%), negara (18,48%) dan pemerintah desa (4,39%), sebagian kecil pemerintah daerah (0,26%). Pemilikan tanah dengan status tanah terdaftar di Desa Pandan Sejahtera teridentifikasi tidak mencapai 30% dari total jumlah bidang tanah. Melihat dari luasan, bahkan 23% dari total tersebut merupakan status tanah yang terdaftar sebagai Hak Guna Usaha oleh 2 konsesi perusahan. Berdasarkan identifikasi penggunaan tanah, Desa Pandan Sejahtera didominasi oleh kebun campuran, perkebunan sawit, sebagian permukiman, fasilitas umum, dan pemerintahan. Pola hubungan dari ketiganya menunjukkan, penguasaan pemilik dengan status tanah belum terdaftar yang digunakan sebagai kebun campuran menggambarkan struktur dari legalitas tanah belum banyak yang terdaftar secara sah di Desa Pandan Sejahtera. Hasil sinkronisasi antara batas PIPPIB, kawasan hutan, dan pola ruang kabupaten menunjukkan batas yang sinkron antara PIPPIB dan kawasan hutan. Namun pada batas pola ruang, peruntukan kawasan lindung tidak sinkron dengan batas kawasan lindung pada batas kawasan hutan. Menurut hasil sinronisasi, ditemukan adanya 15 pola hubungan dengan 6 pola hubungan dikatakan sebagai legal. Penetapan legal sesuai dengan pendekatan status pemilikan tanah saat ini yang sudah terdaftar dengan data PIPPIB berupa lahan gambut dan baik batas kawasan hutan maupun RTRW kabupaten teridentifikasi non kawasan hutan/ masuk kawasan budidaya. Terdapat anomali yang ditunjukkan pada penguasaan badan hukum-status tanah terdaftar-PIPPIB kawasan hutan konservasi-kawasan hutan-namun pada peta pola ruang menunjukkan kawasan budidaya. Begitupun anomali lain status pemilik-PIPPIB lahan gambut-APL-namun pola ruang berupa kawasan budidaya. Berdasarkan anomali tersebut, melalui Teori Akses (Ribot dan Peluso, 2003) diketahui mekanisme akses otoritas yang memberikan kewenangan hak/ legal atas tanah tersebut. Sementara penguasaan pada lahan gambut yang belum dilekati hak di Desa Pandan Sejahtera diperoleh melalui mekanisme akses kemampuan terhadap informasi pasar tanah dan kemampuan membeli lahan atau modal. Hasil analisis Awot menunjukkan strategi prioritas kebijakan pertanahan yang dapat disusun adalah strategi SO, kombinasi S1, S2 dengan O2, O3 dan strategi WT. Pemanfaatan peraturan dan regulasi yang sudah ada dengan dukungan teknis dari lembaga dalam hal restorasi gambut dapat menjadi peluang pelaksanaan kebijakan pertanahan di lahan gambut. Dengan memaksimalkan pendataan penguasaan di lahan gambut sebelum terbitnya aturan moratorium ditambah dukungan teknis terkait restorasi gambut yang fokus pada pengelolaan gambut dapat berimplikasi pada peningkatan potensi ekonomi berkelanjutan dan menekan degradasi lahan gambut serta meminimalisir terjadinya kebakaran di lahan gambut.

DWI NILA WAHYUNINGSIH. Land Policy Strategy in Peatland in the Case of Pandan Sejahtera Village, Geragai District, East Tanjung Jabung Regency. Supervised by ERNAN RUSTIADI and DIDIT OKTA PRIBADI.

Peatlands in some areas serve as an alternative land resource that supports regional development. For example, in East Tanjung Jabung Regency, 62% of the total land area is categorized as peatland. Transmigration has been a long-standing factor in the development of peatland areas in East Tanjung Jabung Regency. Pandan Sejahtera Village is one of the villages that developed as a village administration thanks to this priority program. During its development, the transmigrant community began clearing swampy areas by clearing forests and digging ditches. To date, land ownership and use in the peatlands of Pandan Sejahtera Village continue to expand, not only through transmigration. Meanwhile, peatlands, which are vulnerable to damage and fire, are now a government concern. Regulations related to peatland protection and management, as well as a moratorium on granting new permits for primary natural forests and peatlands (PIPPIB), demonstrate the government's commitment. The issuance of these regulations has undoubtedly created complexities in land ownership and use in the peatlands of Pandan Sejahtera Village. This indicates the importance of peatlands for both ecological and social and economic purposes. Based on these considerations, the objectives of this study are to identify the structure of land control, ownership, and use in Pandan Sejahtera Village; identify land parcels in Pandan Sejahtera Village using peatland area data (spatially); analyze the mechanism of land control access in peatlands; and develop a land policy strategy in the peatlands of Pandan Sejahtera Village. The research method used in this study is a combination of quantitative and qualitative with structural descriptive analysis. Structural descriptive analysis is used to describe in detail and systematically the land policies that can be implemented on peatlands through the status of control, ownership, and land use in the peatlands of Pandan Sejahtera Village. Data and information on control, ownership, and land use in plot units are identified through participatory mapping in the field as the basis for the analysis. The rules and regulations underlying the moratorium on use on peatlands (PIPPIB), forest area boundaries, and district spatial patterns also serve as reference materials and considerations in determining whether non-PIPPIB land plots are legal or not. Ribot and Peluso's (2003) access theory is used as an approach to unravel the mechanisms of access control of actors in peatlands. AWOT analysis is a solution to formulate land policy recommendations that can be implemented on peatlands, taking into account the previous analysis. The results of the identification of control, ownership, and land use in Pandan Sejahtera Village based on participatory mapping and image interpretation obtained 2,111 plots of land with 4,291.58 Ha. Land control is quite varied with the status of the more dominant owner (45.87 Ha), legal entities (31%), the state (18.48%) and the village government (4.39%), a small portion of the local government (0.26%). Land ownership with registered land status in Pandan Sejahtera Village was identified as not reaching 30% of the total number of land plots. Looking at the area, even 23% of the total is land status registered as Land Use Rights by 2 company concessions. Based on the identification of land use, Pandan Sejahtera Village is dominated by mixed gardens, oil palm plantations, some settlements, public facilities, and government. The relationship pattern of the three shows, the control of the owner with the status Unregistered land used as mixed gardens illustrates the structure of the legality of land that has not been legally registered in Pandan Sejahtera Village. The synchronization results between the PIPPIB boundaries, forest areas, and the district spatial pattern show synchronous boundaries between PIPPIB and forest areas. However, in the spatial pattern boundaries, the protected area designation is not synchronized with the protected area boundaries on the forest area boundaries. According to the synchronization results, 15 relationship patterns were found, with 6 relationship patterns being said to be legal. The legal determination is in accordance with the current land ownership status approach that has been registered with PIPPIB data in the form of peatland and both the forest area boundaries and the district RTRW are identified as non-forest areas/ included in cultivation areas. There is an anomaly shown in the control of legal entities - registered land status - PIPPIB conservation forest area - forest area - but on the spatial pattern map it shows a cultivation area. Likewise, another anomaly is the owner status - PIPPIB peatland - APL - but the spatial pattern is a cultivation area. Based on this anomaly, the Access Theory (Ribot and Peluso, 2003) identifies the mechanism of authority access that grants legal rights over the land. Meanwhile, control of the untitled peatland in Pandan Sejahtera Village is obtained through access to land market information and the ability to purchase land or capital. Awot's analysis indicates that the priority land policy strategy that can be formulated is the SO strategy, a combination of S1, S2 with O2, O3. Utilizing existing rules and regulations with technical support from institutions related to peat restoration can provide an opportunity to implement land policies on peatlands. Maximizing data collection on peatland ownership before the issuance of the moratorium regulation, coupled with technical support related to peat restoration that focuses on peat management, can have implications for increasing sustainable economic potential and suppressing peatland degradation and minimizing the occurrence of peatland fires.