Kajian Komparatif Tutupan Lahan pada Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Barat

Abstract

Perbedaan definisi hutan oleh Pemerintah Indonesia dan Food and Agriculture Organization (FAO), termasuk regulasi European Union Deforestation-free Regulation (EUDR), berpotensi menimbulkan risiko bagi pelaku usaha kehutanan jika dikaitkan dengan isu deforestasi dan degradasi hutan. Penelitian bertujuan untuk membandingkan tutupan lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan EUDR pada kawasan hutan di Kalimantan Barat, serta mengidentifikasi peluang dan hambatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dalam mengembangkan multiusaha kehutanan. Metode yang digunakan adalah analisis komparatif berbasis data spasial. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian luas hutan antara KLHK dan EUDR di kawasan hutan sebesar 2,08 juta ha. Peta tree cover Hansen digunakan untuk membandingkan tutupan tajuk pada peta KLHK dan EUDR. Tutupan tajuk dari Hansen menunjukkan masih ada 43% areal yang dikategorikan hutan oleh KLHK memiliki kerapatan tajuk <10%, sementara klasifikasi EUDR dengan area <10% hanya mencapai 26%. Perbedaan ini berdampak langsung pada implementasi Multiusaha Kehutanan (MUK), yaitu menciptakan hambatan berupa risiko kepatuhan terhadap EUDR, sekaligus membuka peluang pengembangan usaha pada zona strategis dengan klasifikasi yang berbeda.

Differences in forest definitions between the Indonesian government and the Food and Agriculture Organization (FAO), including the European Union Deforestation-free Regulation (EUDR), have the potential to pose risks to forestry businesses in Indonesia when linked to issues of deforestation and forest degradation. This study aims to compare the forest cover of the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) and the EUDR in forest areas in West Kalimantan, and to identify opportunities and obstacles for Forest Utilization Business Permits (PBPH) in developing multiple forestry businesses. The method used is a comparative analysis based on spatial data. The results show a discrepancy in forest area between the KLHK and the EUDR in forest areas amounting to 2,08 million hectares. Hansen's canopy cover shows that there are still 43% of areas categorized <10%, while the EUDR classification areas <10% only reaches 26%. This difference in definition has a direct impact on the implementation of Forestry Multi-Enterprise (MUK), namely creating obstacles in the form of compliance risks with EUDR, while simultaneously opening up opportunities for business development in strategic zones with different classifications.