| dc.description.abstract | Isu terkait ketimpangan dan kemiskinan desa merupakan hal yang terus dikaji. Hal ini dikarenakan dana transfer yang diterima setiap desa setiap tahun terus meningkat namun secara outcome belum menunjukkan hasil maksimal. Kabupaten Cianjur sebagai contoh merupakan salah satu kawasan aglomerasi Kota Jakarta sebagai kota metropolitan di Indonesia. Selain itu Cianjur memiliki wilayah yang cukup luas sebesar 361.434,98 ha dan memiliki 354 Desa. Luasnya wilayah dan banyaknya jumlah desa berbanding lurus dengan besarnya anggaran desa yang diterima setiap tahunnya, pada rentang tahun 2020-2024 misalnya belanja desa Kabupaten Cianjur meningkat dari 746,77 Miliar menjadi 837,83 Miliar. Kebijakan transfer anggaran langsung ke desa memiliki tujuan untuk penurunan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan antara desa dan kota. Melalui transfer anggaran diharapkan desa dapat mempercepat program penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, hingga pelaksanaan pembangunan. Namun berdasarkan data Badan Pusat Statistik mempublikasikan Cianjur masih memiliki angka presentasi penduduk miskin sebesar 10,14 persen pada tahun 2024, nilai ini jauh diatas rata-rata Provinsi Jawa Barat sebesar 7,46 persen dan termasuk tertinggi disandingkan dengan kabupaten/kota lainnya.
Kemiskinan dan pembangunan desa memiliki banyak faktor seperti kualitas sumberdaya manusia dan luasnya karakteristik setiap wilayah sehingga tidak ada formula tunggal dalam penyelesaiannya. Oleh karena itu diperlukan kajian karakteristik ekonomi maupun sosial masyarakat dikaitkan dengan karateristik ruang spasial. Diharapkan pendekatan berbasis lokalitas wilayah menjadi strategi agar kebijakan yang dilaksanakan tidak bersifat umum untuk keseluruhan wilayah. Keunggulan lain melalui pendekatan spasial yaitu efisien secara anggaran, memudahkan dalam penentuan daerah prioritas, serta pemberian bantuan lebih tepat sasaran. Kemiskinan dan Pembangunan desa-desa di Kabupaten Cianjur perlu diidentifikasi dari karakteristik pedesaan, yaitu pedesaan di pesisir pantai barat, dengan wilayah pegunungan hingga pantai yang memiliki kultur masyarakat yang beragam.
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga aspek utama. Pertama yaitu melakukan analisis efektivitas dari belanja desa yang dikeluarkan oleh desa-desa di Kabupaten Cianjur. Kedua yaitu menganalisis pola spasial sebaran kemiskinan hingga pengaruh belanja yang paling signifikan terhadap penurunan kemiskinan dan peningkatan kinerja pembangunan desa di Kabupaten Cianjur. Pendekatan yang dilakukan yaitu menggunakan analisis Moran Global Indeks, Local Indicator Spatial Autocorelation (LISA), dan Geographycally Weighted Regression (GWR). Ketiga yaitu Menyusun alternatif kebijakan untuk mengurangi angka kemiskinan dan percepatan pembangunan perdesaan di Kabupaten Cianjur dikaitkan dengan variabel yang berpengaruh secara signifikan. Pendekatan yang dilakukan yaitu menggunakan analisis cluster.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas belanja desa berdasarkan data realisasi APBDesa belanja setiap bidang secara umum berada pada kategori efektif yaitu 91,13 persen. Belanja bidang terendah terdapat pada bidang pembinaan dengan tingkat efektivitas sebesar 73,55 persen. Nilai Indeks Moran pada kemiskinan diperoleh sebesar 0,420 dan IDM sebesar 0,594 menunjukkan pengaruh spasial yang kuat tiap desa dalam mempengaruhi desa sekitarnya (Clustered). Identifikasi hasil LISA kemiskinan menunjukkan terdapat 29 desa di daerah Cianjur bagian tengah hingga sebagian daerah selatan yang berkategori High-high, sedangkan IDM sebanyak 64 desa kategori low-low atau desa dengan kemiskinan tinggi dan pembangunan rendah dikelilingi oleh desa yang kemiskinan tinggi dan pembangunan rendah. Hasil GWR Pengaruh belanja desa terhadap penurunan kemiskinan dan peningkatan kinerja pembangunan menunjukkan variabel kemiskinan sangat dipengaruhi pada belanja bidang pemerintahan dan pemberdayaan. Sedangkan variabel pembangunan menunjukkan belanja bidang pemerintahan, dan pemberdayaan signifikan dalam peningkatan nilai IDM. Sebaran wilayah pada GWR tersebar tidak hanya pada Cianjur bagian Tengah dan sebagian Selatan yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi dan IDM rendah, namun juga sebagian Cianjur bagian utara yang dekat dengan pusat kota. Alternatif kebijakan untuk penurunan kemiskinan dan peningkatan kinerja pembangunan difokuskan kepada dengan yang berkategori (high-high), serta memiliki efektivitas rendah, kemiskinan tinggi, dan IDM rendah dengan memperhatikan variabel yang berpengaruh signifikan. | |
| dc.description.abstract | The issue of rural inequality and poverty remains a subject of ongoing study. This is because the transfer funds received by villages each year continue to increase, yet the outcomes have not yet shown optimal results. Cianjur Regency, for example, is part of the agglomeration area of Jakarta, Indonesia's metropolitan capital. Additionally, Cianjur has a vast area of 361,434.98 hectares with 354 villages. The large area and high number of villages correlate directly with the substantial village budget received annually. For instance, between 2020 and 2024, Cianjur's village expenditure increased from IDR 746.77 billion to IDR 837.83 billion. The policy of direct budget transfers to villages aims to reduce poverty and narrow the inequality gap between rural and urban areas. Through these fiscal transfers, villages are expected to accelerate governance programs, community empowerment, and development initiatives. However, according to data published by the Central Statistics Agency (BPS), Cianjur's poverty rate remained high at 10.14% in 2024, significantly above West Java Province's average of 7.46% and among the highest compared to other regencies/cities.
Poverty and rural development are influenced by multiple factors, such as human resource quality and the broad spatial characteristics of each region, making a single solution formula unfeasible. Therefore, it is necessary to examine the economic and social characteristics of communities in relation to their spatial attributes. A locality-based approach is expected to serve as a strategy to ensure policies are tailored rather than uniformly applied across all regions. Another advantage of the spatial approach is budgetary efficiency, simplified prioritization of target areas, and more precise allocation of assistance. Poverty and development in the villages of Cianjur Regency must be analyzed through the lens of rural characteristics, including coastal villages in the west, mountainous zones, and coastal areas, each with distinct socio-cultural dynamics.
This study aims to address three main aspects. First, it analyzes the effectiveness of village expenditure allocated by villages in Cianjur Regency. Second, it examines the spatial distribution patterns of poverty and identifies the most significant expenditure impacts on poverty reduction and the improvement of rural development performance in Cianjur Regency. The methodological approach employs Global Moran’s Index, Local Indicators of Spatial Association (LISA), and Geographically Weighted Regression (GWR). Third, it formulates policy alternatives to reduce poverty rates and accelerate rural development in Cianjur Regency, focusing on statistically significant influencing variables. This stage utilizes cluster analysis as the analytical approach.
The study results demonstrate that the effectiveness of village expenditure, based on APBDesa realization data across all sectors, generally falls into the effective category at 91.13%. The lowest expenditure effectiveness was observed in the capacity-building sector at 73.55%. A Moran's Index value poverty of 0.420 while IDM 0,594 indicates strong spatial influence among villages, demonstrating a clustered pattern. LISA analysis identified 29 villages in central to southern Cianjur as High-High clusters, where high-poverty and low development villages are surrounded by other high-poverty and low development villages. GWR results reveal that village expenditure's impact on poverty reduction and development performance shows poverty variables are significantly influenced by governance and empowerment expenditures, while development variables indicate that governance, capacity-building, and empowerment expenditures significantly affect the Village Development Index (IDM). The GWR spatial distribution extends beyond central and southern Cianjur (areas with high poverty and low IDM) to include parts of northern Cianjur near urban centers. Policy alternatives for poverty reduction and development improvement should prioritize High-High cluster villages exhibiting low effectiveness, high poverty, and low IDM, while accounting for statistically significant influencing variables. | |
