| dc.description.abstract | Adanya kebijakan pemerintah yang mewajibkan pemegang Hak Pengnsahaan Hutan (HPH) untuk mendirikan indushi perkaynan telah mendorong proses integrasi dan kosentrasi pemilikan usaha di sektor kehutanan di masa lalu. Sistem pengorganisasian usaha di bidang kehutanan menjadi terintegrasi secara vertikal dimana pemegang HPH harus terintegrasi dengan industri perkayuan dan industri perkayuan hams didnknng oleh HPH. Akibat integrasi vertikal, pengusahaan hutan (HPH) cenderung menjadi us~haya ng hanya mengkonsumsi biaya (Cost Centre). Akibatnya perilaku rasional ekonomi (Economic Rationality Behaviour) para pelaku bisnis kehutanan &an mengarah kepada tnjuan minimasi biaya (Cost Minin~ization),t erutama biaya yang secara internal dapat dikendalikan (Endogenous) dikendalikan (Nugroho, 2001). Menurut Stewel et al. dalam Nugroho (2001) berdasarkan sistem operasinya pemanenan hutan dapat dipilah ke dalam dua kelompok yaitu operasi oleh perusahaan (Company Operation) dan operasi oleh kontraktor (Contract Operation). Di Indonesia operasi oleh perusahaan dilakukan oleh peniegang HPH dimana selmh kegiatan pemanenan mulai dari penyediaan inputs seperti tenaga dan petalatan hingga penjualanlpemanfaatan outputs ditentukan oleh perusahaan. Operasi oleh kontraMor yaitu suatu kegiatan pemanenan yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pemilik lahan hutan (Timberland Owners) atau pemenang lelang pemanenan pada hutan negara dengan kontraktor. Pada saat ini terdapat beberapa HPH yang melakukan kejasama dengan kontraktor dalam ha1 pemanenan dalam bentuk kemitraan atau kerjasama operasional. | id |
