Model Konseptual Pengelolaan Perikanan Tangkap Berkelanjutan Berbasis Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di Sulawesi Utara

Abstract

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah diterapkan melalui Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, salah satunya di Provinsi Sulawesi Utara yang mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Zonasi ini mengatur pemanfaatan ruang laut untuk berbagai sektor seperti perikanan, pariwisata, dan pertambangan. Namun, penerapan RZWP-3-K telah menimbulkan konflik, terutama antara nelayan skala kecil dan sektor pariwisata, akibat dari pengalihan beberapa Daerah Penangkapan Ikan (DPI) menjadi zona non perikanan. Nelayan skala kecil di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 716 harus mencari DPI baru yang lebih jauh, sehingga menambah biaya operasional dan memicu perselisihan dengan sektor lain. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk: 1) Memvalidasi terjadinya dampak dari implementasi RZWP-3-K terhadap perikanan skala kecil di Sulawesi Utara; 2) identifikasi karakteristik DPI; 3) Merumuskan opsi kebijakan pengelolaan terbaik yang harus diterapkan pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan perikanan tangkap; dan 4) Menyusun model konseptual perikanan berkelanjutan berdasarkan dinamika perikanan tangkap skala kecil. Metode yang digunakan meliputi analisis spasial dengan pendekatan tumpang-tindih (overlay) menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) serta alat ukur “The Fisheries Livelihoods Resilience Communities Check (FLIRES Check)” untuk mengukur ketahanan usaha nelayan. Selain itu, metode Strategic Assumption Surfacing and Testing (SAST) dan Interpretative Structural Modelling (ISM) diterapkan untuk membangun model konseptual. Data dikumpulkan melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan nelayan, pemerintah, serta sektor pariwisata dan pertambangan.

Validasi implementasi RZWP-3-K di Sulawesi Utara menunjukkan dampak signifikan terhadap nelayan kecil, terutama dalam mengakses daerah penangkapan ikan. Zonasi tersebut menyebabkan tumpang tindih dengan sektor lain seperti pariwisata dan pertambangan, memicu konflik antar pemangku kepentingan. Selain itu, sistem zonasi yang tidak melibatkan stakeholder secara memadai dan tidak sesuai dengan kondisi aktual di lapangan mendorong perlunya revisi kebijakan untuk mengakomodasi kepentingan nelayan kecil serta memastikan keberlanjutan perikanan. Di Minahasa Utara, wilayah ini memiliki potensi besar untuk penangkapan ikan pelagis seperti tuna dan cakalang, namun nelayan skala kecil menghadapi keterbatasan teknologi dan persinggungan dengan zona pemanfaatan lain. Oleh karena itu, penyesuaian zonasi yang mempertimbangkan aspek ekologis dan sosial perlu dilakukan agar aktivitas penangkapan ikan lebih mendukung keberlanjutan.

Keberlanjutan nelayan di Minahasa Utara bervariasi pada berbagai dimensi. Dimensi manusia, institusi, dan ekonomi berada pada status kurang berkelanjutan, sementara dimensi alam, fisik, keuangan, dan sosial tergolong cukup berkelanjutan. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan infrastruktur, seperti akses pelabuhan, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih kuat dalam mendukung nelayan skala kecil. Terakhir, pengembangan model keberlanjutan perikanan di Minahasa Utara dirancang dengan mempertimbangkan enam dimensi utama, seperti alam, manusia, fisik, keuangan, sosial, dan institusi. Model ini diharapkan dapat mengurangi konflik antar pemangku kepentingan serta memastikan zonasi penangkapan ikan yang lebih sesuai dengan kondisi ekologi dan sosial. Model ini menjadi panduan strategis bagi pemerintah dan stakeholder dalam mengelola sumber daya perikanan secara optimal serta meningkatkan kesejahteraan nelayan. Kata kunci: model, perikanan tangkap, Sulawesi Utara, skala kecil, zonasi, pesisir dan pulau-pulau kecil.