| dc.description.abstract | Penyertaan modal pemerintah daerah pada Bank Pembangunan Daerah
merupakan program pemerintah daerah dalam rangka mendorong kesejahteraan
masyarakat di Indonesia, hal ini mengingat Undang-undang nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang
perbendaharaan negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Tujuan dari penelitian
ini adalah (1). Menganalisis dampak perubahan kebijakan penyertaan modal,
belanja pegawai (beban) Bank BPD dan peningkatan retribusi terhadap kinerja
fiskal provinsi lainnya untuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia; (2).
Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penyertaan modal
provinsi secara simultan terhadap laba Bank Pembangunan Daerah dan kebijakan
fiskal provinsi untuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia; dan (3) Merumuskan
kebijakan fiskal yang tepat dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja Bank
BPD dan optimalnya kinerja fiskal provinsi lainya untuk kesejahteraan masyarakat
di Indonesia.
Penelitian ini diawali dengan kajian literature berkaitan dengan investasi
dan aturan yang memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan
investasi langsung dalam bentuk penyertaan modal. Grand teori yang digunakan
dalam penelitian ini adalah teori investasi beserta hasil-hasil penelitian terdahulu
yang berkaitan dengan investasi pemerintah daerah. Metode yang digunakan adalah
regresi sistem persamaan simultan 2sls (two stage least square) dengan delapan
persamaan struktural dan satu persamaan identitas sebagai alat untuk menganalisis
variabel endogen dan variabel eksogen.
Hasil penelitian menggambarkan delapan persamaan regresi struktural
secara umum baik, variabel eksogen dalam persamaan memiliki kesesuaian dengan
kriteria ekonomi dan statistik. Berdasarkan hal tersebut maka hasil analisisnya
menunjukkan kriteria model statistika nilai R2 antara 39,96% sampai 93,24%,
dengan rincian R2 diatas 70% ada pada enam persamaan, artinya variasi variabel
independen dalam setiap persamaan dapat menjelaskan masing-masing besaran
persentase variasi variabel yang dijelaskan (dependen).
Berdasarkan hasil estimasi tersebut model yang dibangun telah memenuhi
syarat untuk mengestimasi kondisi yang sebenarnya yang ditandai hasil validasi
model seluruh uji U-Theil’s mendekati angka 0 dan R2 mendekati angka 1. Hasil
simulasi kebijakan dirumuskan dalam dua kelompok yaitu kebijakan tunggal dan
kebijakan kombinasi. Dalam praktek nyata pemerintah provinsi atau Gubernur
dalam membuat kebijakan penyertaan modal pemerintah provinsi dilakukan atas
kesepakatan antara eksekutif dan legislatif yang dituangkan kedalam Peraturan
Daerah. Simulasi atas kebijakan dirumuskan untuk mengetahui seberapa besar
pengaruh perubahan atas kebijakan yang menyangkut fiskal daerah terutama
perubahan pada tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama dalam
penetapan kebijakan daerah melalui peran Bank Pembangunan Daerah sebagai
instrumen kebijakan fiskal daerah yang terukur.
Penerapan metode persamaan simultan merupakan salah satu alat analisis
kebijakan fiskal daerah baik kebijakan yang bersifat tunggal maupun kombinasi
secara kuantitatif dapat diprediksi besaran perubahan yang diinginkan dari sebuah
kebijakan. Kebijakan tunggal pada masing-masing variabel eksogen berdampak
secara langsung variabel endogen baik positif maupun negatif. Kebijakan tunggal
apabila koefisien dalam persamaan simultan bernilai positif maka perubahan
variabel endogen seluruhnya bernilai positif, sebaliknya apabila koefisien negatif
maka seluruh variabel endogen akan berubah negatif.
Penerapan kebijakan kombinasi atas variabel yang menjadi kewenangan
Gubernur akan menghasilkan perubahan baik negatif maupun positif. Perubahan
negatif dan/atau positif tergantung pada besaran angka simulasi yang dilakukan
pada masing-masing variabel eksogen. Kebijakan kombinasi secara bersamaan
menaikkan sekaligus tiga variabel kebijakan dengan persentase kenaikan sama
yaitu menaikkan penyertaan modal daerah, menaikkan belanja pegawai bank dan
menaikkan retribusi daerah secara langsung berdampak pada penurunan laba Bank
BPD, peningkatan pendapatan asli daerah. Secara tidak langsung menambah
dividen, realisasi penerimaan daerah, dengan bertambahnya penerimaan daerah
akan bertambahnya penyertaan modal. Bertambahnya pendapatan asli daerah juga
mendorong kenaikan SILPA, belanja modal dengan demikian terjadi kenaikan
pendapatan perkapita. | |
