Strategi Dan Kebijakan Membangun Daya Saing Perikanan Kabupaten Natuna

Abstract

Dalam membangun daya saing daerah perbatasan dan tertinggal seperti Kabupaten Natuna di kawasan Laut Cina Selatan yang strategis serta rawan konflik dibutuhkan upaya-upaya untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi setempat dan mewujudkan industri berkeunggulan kompetitif, juga basis produksi dan distribusi yang bertumpu pada potensi komoditas terbaik dan karakteristik daerah setempat. Sesuai hasil data PDRB Natuna 2008-2010, daya saing sektor industri perikanan Natuna dapat menjadi penggerak ekonomi regional Kabupaten Natuna. Disertasi ini bertujuan untuk untuk meninjau dan mengukur posisi daya saing perikanan dengan pendekatan shift share atau SSA dan location quotient atau LQ serta membuat analisis posisi daya saing perikanan Natuna sesuai konsep daya saing Porter (1990). Perumusan strategi dan kebijakan perikanan terkait membangun daya saing perikanan di Kabupaten Natuna dibahas melalui metode analytic network process (ANP) dengan konsep benefit, opportunity, cost dan risk (BOCR) yang berbasiskan data para pakar dari lima kelompok responden yang ahli di bidang bisnis perikanan, kebijakan industrialisasi perikanan serta wilayah Natuna, untuk membangun model jaringan pemilihan strategi dan kebijakan daya saing perikanan di Natuna. Selain itu, dalam penelitian juga dilakukan tinjauan historis kebijakan terkait klaster industri perikanan seperti minapolitan dan kebijakan pengembangan wilayah dan tata ruang yang dapat dikaitkan dengan penyusunan kebijakan Kabupaten Natuna sesuai prinsip nilai tambah, modernisasi sistim produksi, penguatan pelaku usaha, komoditas unggulan, keberlanjutan dan transformasi sosial. Hasil penelitian yang dikaitkan dengan analisis SSA dan LQ menunjukkan bahwa sektor perikanan Natuna memiliki potensi secara komparatif dan kompetitif. Pendekatan model Diamond dan Five-Forces (Porter 1990) menunjukkan bahwa daya saing perikanan Kabupaten Natuna terkendala oleh persaingan perikanan tangkap dan tekanan pembeli serta infrastruktur yang belum memadai. Walaupun demikian, perikanan Natuna dapat dikembangkan melalui hasil pendapatan minyak dan gas Natuna sebagai penggerak awal untuk mendukung pembangunan sektor perikanan melalui pembiayaan infrastruktur dan penguatan kapasitas SDM. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pelembagaan kerjasama antarpelaku usaha serta penataan manajemen perikanan tangkap menjadi prioritas terbesar sesuai perhitungan ANP-BOCR. Selain itu, hasil penelitian juga menekankan perlunya transformasi budaya masyarakat perikanan di Natuna sebagai prioritas peluang yang penting, pembentukan masyarakat perikanan sebagai benefit, penyediaan infrastruktur sebagai biaya, dan kerusakan lingkungan akibat industri perikanan sebagai risiko.