Pengaruh Reformasi Perpajakan Terhadap Kinerja Pegawai Pajak Dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak (Kasus Pada: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus)

Abstract

Reformasi perpajakan merupakan program pemerintah untuk meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Reformasi perpajakan dapat berbentuk reformasi kebijakan pajak dan/atau reformasi administrasi perpajakan. Penelitian tentang reformasi perpajakan banyak didominasi oleh tema reformasi kebijakan. Sedikitnya penelitian tentang reformasi administrasi perpajakan telah mendorong penelitian ini dilakukan. Penelitian ini mengkaji bagaimana pengaruh reformasi perpajakan terhadap kinerja pegawai dan pada akhirnya kinerja organisasi administrasi perpajakan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa sebelum reformasi perpajakan, kinerja DJP dinilai belum optimal oleh banyak pihak yang ditandai dengan belum puasnya masyarakat akan pelayanan perpajakan dan kinerja penerimaan pajak. Kinerja pegawai juga dinilai belum optimal yang ditandai dengan penyelahgunaan wewenang seperti praktek korupsi dan kolusi. Beberapa permasalahan yang dihadapi DJP pada masa sebelum dilakukannya reformasi perpajakan meliputi: (1) Kesulitan untuk mengetahui besarnya potensi pajak. Dengan mengetahui potensi pajak yang ada, dapat direncanakan besarnya target penerimaan pajak yang mungkin dicapai, sehingga penetapan target penerimaan pajak tidak hanya menambahkan suatu persentase tertentu terhadap realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya. (2) Persepsi masyarakat tentang pajak cenderung negatif. Masyarakat mempertanyakan ke mana uang pajak dialirkan, karena pihak-pihak yang telah membayar pajak tidak merasakan manfaat membayar pajak. Kurangnya transparansi dalam pemungutan pajak, tidak jelasnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang multi tafsir, image umum bahwa petugas pajak cenderung mempersulit urusan pembayaran pajak, petugas pajak cenderung otoriter bukan melayani masyarakat, segala sesuatu dapat dinegosiasikan, merupakan sebagian persepsi negatif yang melekat pada aparatur perpajakan di masa sebelum dilakukannya reformasi perpajakan. (3) Dilihat dari sisi pemenuhan kewajiban perpajakan, tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah dan DJP belum mempunyai metodologi penggalian potensi pajak yang baku, sehingga upaya intensifikasi perpajakan menjadi terkendala. (4) Organisasi dan jumlah pegawai DJP yang sangat besar (pada awal tahun 2000-an sekitar 30.000 pegawai) dengan manajemen SDM yang secara umum belum baik menyangkut: career path, reward and punishment, sistem mutasi dan promosi, maupun pendidikan dan pelatihan menyebabkan kualitas Sumber Daya Manusia DJP masih rendah. Salah satu hal mendasar dalam reformasi perpajakan adalah adanya perubahan paradigma dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan perpajakan. Perubahan paradigma tersebut menyangkut hal-hal berikut: (1) Organisasi, diubah dari semula “berdasarkan jenis pajak” menjadi berdasarkan “fungsi”. Sebelum dilaksanakannya modernisasi, struktur organisasi DJP dikelompokan berdasarkan tiga jenis pajak yang dikelola yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Melalui modernisasi, demi memberikan pelayanan yang lebih baik, struktur organisasi DJP disempurnakan menjadi struktur organisasi yang berbasis fungsi, yaitu berdasarkan fungsi pelayanan, fungsi pengawasan dan fungsi perencanaan. Akibat perubahan struktur berdasarkan fungsi ini seluruh kantor pajak di seluruh Indonesia dilebur menjadi satu. Semula terdapat Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan kemudian dilebur menjadi satu, yaitu Kantor Pelayanan Pajak yang dibedakan menurut jenis strata WPnya yaitu, KPP Pratama, KPP Madya dan KPP WP Besar. Sebelum dilakukan reformasi, struktur organisasi DJP masih bersifat struktural, sehingga terjadi penguasaan oleh jabatan tertentu sampai ke tingkat lapangan. (2) Sistem dan proses kerja, diubah dari semula “manual” menjadi berdasarkan “sistem” dengan “case management”. (3) Pelayanan dengan mengedepankan aspek pelayanan kepada Wajib Pajak (costumer oriented). (4) Penanganan keluhan dan pengaduan, dengan membentuk unit khusus yang menangani keluhan dan pengaduan (complaint centre). (5) Profesionalisme menjadi tuntutan semua pegawai. (6) Good governence, antara lain dengan membuat Kode Etik Pegawai. Sejak tahun 2002, reformasi perpajakan diterapkan di DJP, namun belum memberikan hasil yang optimal. Hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak belum memenuhi target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kondisi ini juga yang mendorong untuk dilakukannya penelitian tentang reformasi perpajakan di DJP ini. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengkaji penerapan reformasi perpajakan di DJP, (2) Menganalisis dan menjelaskan pengaruh reformasi perpajakan terhadap kinerja pegawai, dan (3) Mengkaji implikasi reformasi perpajakan terhadap penerimaan pajak. Reformasi perpajakan dalam penelitian ini diwakili oleh variabel kebijakan pajak, SDM, struktur organisasi, sistem informasi dan administrasi perpajakan, sistem pengawasan pegawai dan sistem remunerasi. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil survei dengan menggunakan kuesioner, sedangkan untuk responden pakar dengan menggunakan focus group discussion (FGD) dan individual depth interview (IDI). Ukuran jumlah sampel (responden) ditentukan dengan metode Slovin untuk pegawai eselon IV dan staf, sedangkan pegawai eselon II dan III diambil secara sampling jenuh. Jumlah responden yang disurvei adalah 252 orang menurut teknik sampling purposif yang meliputi pegawai DJP pada tingkat pelaksana sampai ketingkatan eselon dua, sedangkan responden pakar ditentukan berdasarkan kepakarannya sebanyak tujuh orang. Pengolahan dan analisis data menggunakan analisis deskriptif, analisis regresi logistik dan analisa kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan reformasi perpajakan di DJP secara umum belum optimal. Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa perubahan undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan belum memberikan pengaruh signifikan terhadap pencapaian target penerimaan pajak. Selain itu, reformasi perpajakan DJP belum memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai secara keseluruhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Sedangkan kebijakan pajak, sistem informasi dan administrasi perpajakan, sistem pengawasan pegawai dan sistem remunerasi memiliki hubungan yang negatif, tetapi nyata (signifikan) dan juga berpengaruh terhadap kinerja, sedangkan variabel SDM tidak berpengaruh secara signifikan.