Efektivitas Tata Kelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Abstract

Perkembangan zaman yang sangat cepat selalu menuntut adanya perubahan di sektor publik di mana masyarakat ingin agar pemerintahan dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan sebuah tata kelola sektor publik yang baik di mana implementasinya dikembangkan lebih lanjut melalui reformasi birokrasi yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia salah satunya diwujudkan melalui penguatan akuntabilitas kinerja yang merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) menganalisis efektivitas tata kelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, (2) menguji pengaruh penganggaran berbasis kinerja, sistem pengendalian intern dan pelaporan keuangan terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta (3) merumuskan strategi peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan studi kasus di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan objek penelitian yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori pengukuran efektivitas Duncan dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” untuk mengukur efektivitas tata kelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kemudian, menggunakan metode analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh penganggaran berbasis kinerja, sistem pengendalian intern dan pelaporan keuangan terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan populasi yaitu seluruh Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan jumlah sampel sebesar 111 responden. Selanjutnya, dalam perumusan strategi peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menggunakan metode Peta Strategi Balanced Scorecard, dan dalam merumuskan strategi terbaik dalam peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menggunakan metode Analytical Hierarchy Process yang diperoleh melalui pendapat dari 3 (tiga) orang pakar atau ahli yaitu penanggung jawab implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan efektif terutama pada dimensi pengukuran pencapaian tujuan pada indikator capain kinerja/sasaran dengan tingkat efektivitas hanya 68% hingga tahun 2022, sedangkan pada dimensi pengukuran integrasi dan adaptasi sudah berjalan dengan efektif di seluruh indikator pengukuran.

Penganggaran berbasis kinerja dan sistem pengendalian intern merupakan faktor yang berpengaruh terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara parsial, sedangkan sistem pelaporan keuangan merupakan faktor yang tidak berpengaruh terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia secara parsial. Selanjutnya, penganggaran berbasis kinerja, sistem pengendalian intern dan pelaporan keuangan berpengaruh secara simultan terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar 65% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang belum sepenuhnya efektif mendorong Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk merumuskan strategi peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, di mana program/kegiatan pada proses perencanaan kinerja menjadi komponen utama yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dalam jangka waktu dekat dengan dengan bobot penilaian 0,490, diikuti komponen pengukuran kinerja (0,220), pelaporan kinerja (0,156), dan evaluasi kinerja (0,134). Adapun alternatif strategi utama pada komponen perencanaan kinerja yang harus diperhatikan dan dilakukan dalam jangka waktu dekat adalah dengan mereviu perencanaan secara berkala (triwulanan) dan menyusun pohon kinerja berbasis logical framework hingga level paling bawah.