Pengaruh Integritas Pemerintah Daerah Terhadap APBD dan Implikasinya Bagi Pembangunan.

Abstract

Pembangunan daerah merupakan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, salah satunya dalam aspek pendapatan (keuangan). Tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah salah satunya dapat diukur dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masing-masing daerah. PDRB dapat menunjukkan tren laju pertumbungan ekonomi dari tahun ke tahun, memberikan informasi kemampuan sumber daya ekonomi suatu daerah, dan lain-lain. Dalam mengukur pembangunan daerah yang berlandaskan PDRB, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) turut berperan sebagai instrumen utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Jika dikaitkan dengan pembelanjaan pemerintah daerah dalam realisasi belanja APBD, semakin besar belanja pemerintah daerah, maka dampak terhadap perekonomian daerah juga semakin besar. Pengelolaan keuangan daerah yang baik merupakan langkah konkret dari mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip good governance. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa APBD dikelola dengan baik, efisien, dan transparan, sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dengan komitmen integritas pemerintah. Dalam instansi pemerintahan yang memiliki integritas tinggi, pegawai publik diharapkan untuk menjalankan tugas mereka dengan profesionalisme, menghindari konflik kepentingan, dan melaporkan pelanggaran etika atau hukum yang mereka temui. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh tingkat integritas pemerintah daerah terhadap pengelolaan APBD dan implikasinya pada kualitas pembangunan daerah di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk data APBD dan PDRB, serta situs Jaringan Pencegahan Korupsi (JAGA) untuk data SPI. Masing-masing data yang digunakan adalah PDRB, SPI, dan APBD pada kota dan kabupaten di Indonesia tahun 2022. Data-data sekunder ini kemudian diolah menggunakan metode analisis SEM-PLS guna melihat pengaruh antara variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi integritas pemerintah daerah akan mampu meningkatkan pengelolaan APBD daerahnya, hal ini berlaku sebaliknya. Pengaruh integritas pemerintah daerah terhadap APBD tergolong kecil, keberhasilan pengelolaan APBD juga dipengaruhi oleh faktor lain di luar lingkup penelitian. Namun, pada hakikatnya pengelolaan APBD membutuhkan komitmen integritas yang tinggi dari pemerintah daerah, karena pada praktiknya proses pengelolaan APBD dapat dimanfaatkan sebagai lahan untuk pencairan dana tertentu. Integritas di lembaga pemerintahan mampu mengurangi risiko munculnya tindak pidana korupsi. Semakin tinggi integritas diprediksi semakin membaik APBD. Dengan demikian, integritas pemerintah daerah memainkan peran kunci dalam menjaga keberhasilan dan keberlanjutan keuangan daerah serta memberikan dampak positif yang luas bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: APBD, Integritas, PDRB, Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah

Regional development involves the utilization of available resources to significantly improve the welfare of the community, including in financial aspects. One of the benchmarks for successful regional development can be measured by the Gross Regional Domestic Product (PDRB) data of each region. PDRB can show the trend of economic growth from year to year, provide information on the economic resource capabilities of a region, and more. In measuring regional development based on PDRB, the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) also plays a key role in the planning and implementation of development programs. In relation to local government spending in the realization of APBD expenditures, the larger the local government spending, the greater the impact on the regional economy. Good regional financial management is a concrete step towards achieving governance with the principles of good governance. Therefore, it is essential to ensure that the APBD is managed properly, efficiently, and transparently, so as to achieve sustainable development goals with the government's commitment to integrity. In government institutions with high integrity, public employees are expected to perform their duties with professionalism, avoid conflicts of interest, and report any ethical or legal violations they encounter. The aim of this study is to analyze the influence of the level of local government integrity on APBD management and its implications for the quality of regional development in Indonesia. The data used in this study are secondary data sourced from the Central Statistics Agency (BPS) for APBD and PDRB data, and from the Corruption Prevention Network (JAGA) website for SPI data. The data used includes PDRB, SPI, and APBD for cities and regencies in Indonesia in 2022. These secondary data are then processed using the SEM-PLS analysis method to see the influence between variables. The results of the study show that higher local government integrity can improve the management of their APBD; conversely, lower integrity can decrease it. The influence of local government integrity on APBD is relatively small, as the success of APBD management is also influenced by other factors beyond the scope of this study. However, in essence, APBD management requires a high commitment to integrity from the local government, as the APBD management process can be exploited as a means for certain funds' disbursement. Integrity in government institutions can reduce the risk of corruption. Higher integrity is predicted to improve APBD. Thus, local government integrity plays a key role in ensuring the success and sustainability of regional finances and provides a broad positive impact on development and community welfare.

Keywords: APBD, Integrity, Local Government, PDRB, Regional Development