Model Kebijakan Pengelolaan Air Tanah di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur

Abstract

Pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air baku semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk di Kota Kupang. Kondisi ini mendorong pemerintah merasa perlu memberlakukan pajak air tanah sebagai kompensasi nilai rupiah terhadap jasa lingkungan. Selain itu, ijin pemanfaatan air tanah bagi perseorangan yang dijadikan sebagai usaha pribadi akan semakin menggeser akses masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk mendapatkan hak atas air. Pemerintah dalam menyelesaikan persoalan air bersih mengeluarkan kebijakan membeli air pada pemilik sumur bor dan didistribusikan untuk masyarakat marginal yang mengalami krisis air bersih. Hal ini mendorong meningkatnya pengambilan air tanah oleh pemilik sumur bor karena mempunyai nilai ekonomi, sedangkan pengelolaan sumberdaya air tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan sumberdaya alam lainnya. Oleh karena itu, diperlukan model kebijakan pengelolaan air tanah dengan pendekatan multikriteria untuk menguji efektivitas berbagai kebijakan dan tindakan terhadap skenario, termasuk menentukan kerangka kerja dari pilihan tindakan, kebijakan, dan skenario terbaik. Tujuan penelitian secara umum untuk membuat model kebijakan pengelolaan air tanah sebagai upaya mewujudkan pengelolaan yang berkelanjutan. Tujuan tersebut dicapai melalui beberapa tujuan khusus, yaitu indentifikasi kondisi tutupan lahan menggunakan software ArcGIS dan Rstudio, ketersediaan pada cekungan air tanah dan volume air yang didistribuskan, menggunakan analisis perbandingan ketersediaan dan kebutuhan dengan pertumbuhan penduduk. Valuasi terhadap perubahan tutupan lahan menggunakan Resource Equivalency Analysis (REA). Peran pemangku kebijakan melalui Focus Group Discusion (FGD) untuk mengidentifikasi kebijakan pengelolaan sebagai upaya mensimulasikan beberapa pilihan kebijakan dalam mendesain model. Model disimulasikan dalam dua skenario yaitu evaluation of actions with respect to policies/evaluasi program terhadap kebijakan dan evaluation of policies with respect to scenario/evaluasi kebijakan terhadap skenario dengan pemilihan implementasi model menggunakan Multicriteria Policy (MULTIPOL). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi terhadap perubahan tutupan lahan merupakan skema dukungan yang dapat diintegrasikan sebagai alat pengendalian. Kebijakan pendayagunaan dengan memperhatikan potensi dalam mengoptimalkan pendayagunaan secara berkelanjutan sehingga tidak berlebihan dalam pengambilan karena didukung dengan pemantauan, pengawasan, rehabilitasi dan konservasi berbasis kompensasi sumberdaya. Model kebijakan pengelolaan air tanah memfasilitasi kepentingan berbagai pihak dengan menghadirkan skenario pilihan alternatif beserta arah kebijakan yang diperlukan dalam program dan pelaksanaan. Kerangka ini memberikan fleksibilitas sehingga data dan informasi harus dipersiapkan pada setiap situasi di masa depan untuk setiap kebijakan.