Analisis Persepsi dan Kelayakan Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan

Abstract

Di dalam penjelasan UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan bahwa kondisi ideal bagi lahan yang berfungsi sebagai hutan di suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) minimal 30 % dari luas daratannya. Propinsi Jawa Tengah ternyata hanya memiliki luas lahan yang berfungsi sebagai hutan ± 26.83 % dari daratan. Sebagai ilustrasi, luas Propinsi Jawa Tengah 3.154.412 Ha, luas kawasan hutan negara ± 648.819.03 Ha (19.94 %) dan luas hutan rakyat ± 224.462.66 Ha (6.89 %), sehingga masih kekurangan lahan yang berfungsi sebagai hutan seluas ± 30.949.46 Ha (3,17 %) (Mardiyanto. 2002). Angka luas lahan yang berfungsi sebagai hutan tersebut kemungkinan besar akan berkurang, karena penjarahan hutan sampai saat ini masih terus berlangsung. Mengenai kebutuhan bahan baku kayu di Propinsi Jawa Tengah, menurut data terakhir setiap tahunnya mencapai 6.600.000 m2 sedangkan kemampuan penyediaan bahan baku kayu hanya mencapai 2.300.000 m3/tahun. Sehingga terjadi kekurangan bahan baku kayu sebanyak 4.300.000 m3/tahun dengan rincian untuk mencukupi industri 1.400.000 m3/tahun dan untuk kebutuhan masyarakat sebanyak 2.900.000 m3/tahun.