Pembangunan Ekonomi Hijau Berbasis Tata Kelola Risiko Lingkungan Perdesaan di Wilayah Ekosistem Gambut Provinsi Riau
Date
2024Author
Fahly, Ardika Perdana
Fauzi, Akhmad
Juanda, Bambang
Rustiadi, Ernan
Metadata
Show full item recordAbstract
Paradigma ekonomi hijau dalam pembangunan nasional merupakan komitmen yang diambil pemerintah dalam mencegah masifnya degradasi lingkungan sembari meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca, ditetapkannya Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 menjadikan Pembangunan Rendah Karbon sebagai salah satu program prioritas nasional dalam transisi menuju pembangunan ekonomi hijau dengan tujuan mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah emisi dan mengurangi eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Penerapan paradigma pembangunan ekonomi hijau memerlukan perhatian yang serius khususnya pada tingkatan pemerintah daerah dan perdesaan.
Sektor kehutanan khususnya pada subsektor lahan gambut memiliki kontribusi yang signifikan terhadap emisi gas rumah kaca (GRK), yang kemudian berdampak pada fenomena perubahan iklim dan risiko lingkungan. Penelitian terkait pembangunan ekonomi hijau dan tata kelola risiko lingkungan khususnya pada wilayah dengan karakteristik lahan bergambut masih jarang dilakukan. Provinsi Riau sebagai salah satu daerah yang memiliki wilayah Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang luas serta menjadi provinsi prioritas target restorasi menjadi lokus penelitian ini dengan tujuan yang ingin dicapai untuk: 1) Mengevaluasi keberlanjutan pembangunan daerah kabupaten yang memiliki ekosistem gambut; 2) Menganalisis risiko lingkungan perdesaan di wilayah ekosistem gambut; dan 3) Menganalisis strategi pembangunan ekonomi hijau berbasis tata kelola risiko lingkungan perdesaan di wilayah ekosistem gambut.
Penelitian ini menggunakan beberapa metode analisis, yaitu multidimensional scalling (MDS) dengan program RAPFISH untuk mengevaluasi keberlanjutan eksisting pembangunan daerah kabupaten yang memiliki ekosistem gambut, metode multikriteria dan multilokasi dengan PROMETHEE untuk menganalisis risiko lingkungan pada perdesaan di wilayah ekosistem gambut, dan metode MULTIPOL untuk menganalisis strategi pembangunan ekonomi hijau berbasis tata kelola risiko lingkungan perdesaan di wilayah ekosistem gambut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan daerah kabupaten yang memiliki ekosistem gambut di Provinsi Riau sebagian besar masih belum dapat dikatakan berkelanjutan dari segala dimensi berkisar antara kurang (less sustainable) dan cukup (moderately sustainable) di setiap kabupaten, hanya ada satu kabupaten saja dengan status berlanjut (sustainable) pada dimensi kelembagaan. Kemudian hasil analisis yang diuji dengan menggunakan dimensi rendah karbon menunjukkan bahwa hampir semua kabupaten kurang berkelanjutan sedangkan Provinsi Riau sudah berkomitmen melaksanakan konsep pembangunan ekonomi hijau yang salah satu tujuannya mengurangi emisi karbon.
Perdesaan di wilayah ekosistem gambut Provinsi Riau sebagian besar berada pada tingkat risiko lingkungan yang tinggi (6 dari 9 kabupaten). Kriteria yang mempengaruhi dimensi risiko lingkungan menunjukkan beragam variasi di setiap kabupaten. Analisis sensitivitas menunjukkan bahwa atribut kekeringan, pengelolaan sampah, dan kearifan lokal memiliki interval stabilitas yang lebih lebar, sehingga menentukan kekokohan peringkat risiko lingkungan.
Strategi pembangunan ekonomi hijau berbasis tata kelola risiko lingkungan perdesaan di wilayah ekosistem gambut dengan nilai rerata skor tertinggi pada skenario speed (S2) dibandingkan dengan skenario gradual (S1) dan skenario moderat (S3). Alternatif kebijakan dengan skor tertinggi diantara ketiga skenario, yaitu pengendalian kerusakan ekosistem gambut (P2). Hasil analisis menunjukkan bahwa aksi dengan skor tertinggi adalah mengembangkan perhutanan sosial pada perdesaan di wilayah ekosistem gambut. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan acuan pemerintah pusat dan daerah terutama dalam merencanakan pembangunan ekonomi hijau khususnya pada wilayah dengan karakteristik memiliki ekosistem gambut. The green economy paradigm in national development is a commitment made
by the government to prevent massive environmental degradation, while boosting
economic growth. In efforts to reduce greenhouse gas emissions, Presidential
Regulation No. 18 of 2020 on the National Medium-Term Development Plan for
2020-2024 designates Low Carbon development as a national priority program in
the transition towards green economic development, aiming to sustain economic
and social growth through low-emission development activities and reduce
excessive exploitation of natural resources. The implementation of the green
economic development paradigm requires serious attention, especially at regional
and rural government levels.
The forestry sector, especially the peatland subsector, significantly
contributes to greenhouse gas (GHG) emissions, impacting climate change and
environmental risks. Research related to green economic development and
environmental risk governance, particularly in areas with peatland characteristics,
remains rare. Riau Province, one of the regions with extensive Peatland
Hydrological Units (KHG) and a priority target for restoration, is the focus of this
research. The aims of this research are to: 1) evaluate the sustainability of regional
development in regencies with peatland ecosystem areas; 2) analysed rural
environmental risks in peatland ecosystem areas; and 3) analysed green economic
development strategies based on rural environmental risk governance in peatland
ecosystem areas.
This research uses several analytical methods, namely Multidimensional
Scaling (MDS) with Rapfish algorithm to evaluate the sustainability of existing
regional development in regency that have peatland ecosystem, the PROMETHEE
method to assess rural environmental risks in peatland ecosystem areas, and the
MULTIPOL method to analyze green economic development strategies based on
rural environmental risk governance in peatland ecosystem areas.
Collections
- DT - Human Ecology [544]