Implementasi Kebijakan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Studi Kasus Kantor Pertanahan Kota Bogor

Abstract

Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan sebuah bentuk pendapatan negara yang masuk pada kas negara selain dari pembayaran pajak. Dalam proses PNBP harus dilakukan sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku. Tujuan dari proyek akhir ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses PNBP yang terjadi sehinga terjadi pengembalian PNBP, serta mengetahui bagaimana prosedur untuk pengajuan pengembalian PNBP. Peneliti menggunakan empat metode pengumpulan data yaitu studi pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kurangnya pengendalian internal pada proses PNBP, dalam prosedur yang digunakan oleh Kantor Pertanahan Kota Bogor tentang Pengembaian PNBP sudah sesuai dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Non-Tax State Revenue is a form of state income that enters the state treasury apart from tax payments. The PNBP process must be carried out in accordance with applicable procedures or rules. The aim of this final project is to find out how the PNBP process occurs so that PNBP refunds occur, as well as knowing the procedures for submitting PNBP refunds. Researchers used four data collection methods, namely literature study, observation, interviews and documentation with descriptive qualitative research. The results of the observations show that there is a lack of internal control in the PNBP process, in the procedures used by the Bogor City Land Office regarding PNBP Repayments which are in accordance with the regulations issued by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency (ATR/BPN).