dc.contributor.advisor | Irawan, Tony | |
dc.contributor.advisor | Pasaribu, Syamsul Hidayat | |
dc.contributor.author | Maulidya, Karina Rahmi | |
dc.date.accessioned | 2024-07-23T07:18:27Z | |
dc.date.available | 2024-07-23T07:18:27Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/154633 | |
dc.description.abstract | United Nations Development Program (UNDP) menyatakan pembangunan
tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita,
namun memiliki cakupan yang lebih luas yakni terkait dengan perbaikan kualitas
hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dari sisi
kualitas kesehatan dan pendidikan. Pada tahun 1990, UNDP mengeluarkan gagasan
dalam bentuk Human Development Index untuk mengukur keberhasilan suatu
daerah dalam upaya pembangunan kualitas hidup manusia yang kemudian
dipublikasikan secara verkala dalam laporan Human Development Report (HDR)
secara tahunan.
Ketimpangan seringkali tercermin dalam perbedaan nilai Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) antara kelompok- kelompok dalam masyarakat.
Ketimpangan dalam IPM dapat memperkuat siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan,
karena kelompok-kelompok yang sudah terpinggirkan memiliki akses terbatas
terhadap sumber daya dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
Wilayah perkotaan cenderung memiliki nilai IPM yang lebih tinggi dibandingkan
dengan pedesaan, karena akses yang lebih baik terhadap pendidikan, layanan
kesehatan, dan peluang ekonomi. Kelompok- kelompok dengan tingkat pendapatan
yang lebih tinggi juga cenderung memiliki nilai IPM yang lebih tinggi
dibandingkan dengan kelompok-kelompok dengan tingkat pendapatan yang lebih
rendah. Provinsi Lampung apabila dilihat secara spasial, memiliki dua kota dengan
nilai IPM yang lebih besar dari IPM provinsi dan nasional, serta gap yang cukup
tinggi antara kota dan kabupaten.
Penerapkan kebijakan fiskal melalui belanja pemerintah dan pengelolaan
keuangan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi ketimpangan
pembangunan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Fidella (2021) menyatakan
bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Rendahnya nilai IPM di Provinsi Lampung
serta ketimpangan antara kabupaten/kota menjadi dasar bagi penelitian ini untuk
menganalisis efisiensi belanja pemerintah daerah dalam fungsi pendidikan,
kesehatan, dan ekonomi terhadap masing-masing indeks pembentuk IPM di
Provinsi Lampung.
Tujuan dari penelitian ini adalah mengalisis efisiensi belanja pemerintah
daerah fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, dan fungsi ekonomi terhadap masing
masing komponen Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung dengan
menggunakan metode Stochastic Frontier Analysis (SFA). Hasil analisis regresi
data panel menunjukan bahwa belanja fungsi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi
masing-masing berpengaruh signifikan positif pada indeks pendidikan, kesehatan,
dan ekonomi. Selain itu, analisis SFA menunjukan bahwa penggunaan belanja
fungsi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kab/kota di Provinsi Lampung telah
efisien. | |
dc.description.abstract | The United Nations Development Program (UNDP) states that development
is not only about economic growth and per capita income, but it also has a broader
scope related to improving the quality of life and enhancing community welfare
through improvements in health and education quality. In 1990, UNDP introduced
the concept of the Human Development Index (HDI) to measure the success of a
region in its efforts to improve human quality of life, which is then published
annually in the Human Development Report (HDR).
Inequality is often reflected in the differences in HDI values between groups
within society. Disparities in HDI can reinforce cycles of poverty and inequality, as
marginalized groups have limited access to resources and opportunities to improve
their quality of life. Urban areas tend to have higher HDI values compared to rural
areas due to better access to education, healthcare services, and economic
opportunities. Higher-income groups also tend to have higher HDI values compared
to lower-income groups. Lampung Province has two cities with HDI values greater
than the provincial and national averages, and there is a significant gap between
cities and regencies.
Implementing fiscal policies through government spending and financial
management is one of the government's efforts to address development inequalities.
Research by Fidella (2021) states that government expenditures in the education,
health, and economic sectors have a significant impact on HDI. The low HDI values
in Lampung Province and the disparities between regencies/cities are the basis for
this study to analyze the efficiency of regional government spending in the
education, health, and economic functions on each HDI component in Lampung
Province.
The aim of this study is to analyze the efficiency of local government
spending in the education, health, and economic functions on each component of
the Human Development Index in Lampung Province using the Stochastic Frontier
Analysis (SFA) method. The results of the panel data regression analysis show that
spending on education, health, and economic functions has a significant positive
effect on the education, health, and economic indices, respectively. Additionally,
the SFA analysis indicates that the use of spending on education, health, and
economic functions by regencies/cities in Lampung Province has been efficient. | |
dc.description.sponsorship | - | |
dc.language.iso | id | |
dc.publisher | IPB University | id |
dc.title | Peran Belanja Pemerintah dalam Mengatasi Ketimpangan Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung | id |
dc.title.alternative | The Impact of Government Expenditure in Addressing Human Development Inequality in Lampung Province | |
dc.type | Tesis | |
dc.subject.keyword | ipm | id |
dc.subject.keyword | pengeluaran pemerintah | id |
dc.subject.keyword | sfa | id |