Reviu Penerapan Sistem Pengendalian Mutu (SPM) pada Kantor Akuntan Publik HR

Abstract

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 terkait Akuntan Publik disebutkan KAP wajib mempunyai rancangan sistem pengendalian mutu umumnya disingkat RSPM yang sesuai dengan Standar Profesi Akuntan Publik umumnya disingkat SPAP. Salah satu kantor akuntan publik yang tercatat di Kemenkeu RI serta OJK yaitu Kantor Akuntan Publik HR yang telah mempunyai SPM yang disusun berdasarkan SPAP yang dikeluarkan oleh IAPI tahun 2013 dalam SPM No. 01. Tugas akhir ini mempunyai tujuan yakni untuk mengetahui dan melakukan perbandingan SPM menurut IAPI dengan Kantor Akuntan Publik HR dan membandingkan SPM pada Kantor Akuntan Publik HR secara tertulis dengan penerapan di lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan komparatif. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Setelah melakukan perbandingan SPM KAP HR dengan SPM IAPI didapatkan hasil adanya kesesuaian pada 6 unsur. Namun ada ketidaksesuaian pada 1 unsur. Sedangkan setelah dilakukan perbandingan SPM KAP HR secara tertulis dengan penerapannya di lapangan adanya kesesuaian dan juga ketidaksesuaian dalam kebijakan dan prosedur pada ketujuh unsurnya.

According to Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 2011 related to Public Accountants, it is stated that Public Accountants are required to have a quality control system design generally abbreviated as RSPM which is in accordance with the Public Accountant Professional Standards generally abbreviated as SPAP. One of the public accounting firms registered at the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and OJK is the HR Public Accountant Firm which already has an SPM prepared based on the SPAP issued by IAPI in 2013 in SPM No. 01. This final project aims to find out and compare SPM according to IAPI with HR Public Accounting Firm and compare SPM at HR Public Accounting Firm in writing with application in the field using descriptive and comparative approaches. The data collection techniques used are interviews, observations, documentation, and literature studies. After comparing SPM KAP HR with SPM IAPI, it was found that there was conformity in 6 elements. However, there is a discrepancy in 1 element. Meanwhile, after a written comparison of SPM KAP HR with its application in the field, there are conformities and also discrepancies in policies and procedures in the seven elements.