Analisis Sengketa PPh Pasal 26 dan PPN atas Jasa Luar Negeri pada PT KSM

Abstract

Keberhasilan suatu negara dalam mengumpulkan pajak akan mendukung terealisasinya pembangunan nasional. Penulisan proyek akhir ini bertujuan untuk menganalisis sengketa PPh pasal 26 atas pembayaran bunga dan sengketa PPN atas penyerahan jasa persewaan kapal pada PT. KSM. Proyek akhir ini menggunakan metode analisis data berupa metode analisis kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penyusunan proyek akhir ini terdiri dari sumber data primer dan data sekunder. Proses analisis dalam penyusunan proyek akhir ini menggunakan pendekatan normatif yuridis. Penulisan proyek akhir melalui proses analisis sengketa pajak ini mendapatkan beberapa hasil/temuan baru. Pertama, pada sengketa PPh pasal 26 yang dihadapi oleh PT. KSM didapatkan hasil bahwa PT. KSM berhak mendapatkan fasilitas tarif tax treaty antara Indonesia dan Singapura. Kedua, pada sengketa PPN yang dihadapi oleh PT. KSM didapatkan hasil bahwa PT. KSM berhak mendapatkan fasilitas tidak dipungut PPN karena penyerahan jasa persewaan kapal di kawasan berikat termasuk dalam bagian penyerahan jasa tertentu yang tidak dipungut PPN.

The success of a country in collecting taxes will support the realization of national development. The aims of this final project is to analyze the dispute regarding Article 26 of Income Tax on interest payments and the VAT dispute on the provision of ship leasing service at PT. KSM. This final project uses data analysis methods in the form of qualitative analysis methods. The data sources used in the preparation of this final project consists of primary data sources and secondary data sources. The analysis process in the preparation of this final project uses a normative juridical approach. The writing of this final project through the process of tax dispute analysis has yielded several new findings. First, in the Article 26 Income Tax Dispute faced by PT. KSM, it was found that PT. KSM is entitled to the tax treaty rate facility between Indonesia and Singapore. Second, in the VAT dispute faced by PT. KSM, it was found that PT. KSM is entitled to the non-collection of VAT facility because the provision of ship leasing services in the bonded zone is included in the specific service provision category that is not subject to VAT.