| dc.description.abstract | Hutan merupakan sumber daya alam potensial milik rakyat yang dititipkan kepada negara dalam pengelolaannya. Manfaat hutan tidak hanya untuk dinikmati oleh generasi saat ini saja tetapi juga harus dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang secara lestari.
Selama kurang lebih 25 tahun pengusahaan hutan oleh swasta, banyak diantara pemegang HPH belum mampu menunjukkan mengelola hutannya secara lestari dan cenderung berorientasi pada pemanfaatan ekonomi jangka pendek. Prilaku pemegang HPH ini salah satunya disebabkan oleh adanya ketidakpastian hak pemilikan (property right) atas hutan sebagai asset perusahaan. Kejelasan yang dimaksud adalah perpanjangan masa konsesi dan kepastian bagi pemegang HPH untuk menanggung nilai hutan yang siap ditebang.
Dalam Standar Akuntansi Keuangan No. 32 tentang Akuntansi Kehutanan, hutan sebagai modal alam tidak secara nyata dimasukkan sebagai biaya tetap pengusahaan hutan. Dengan demikian biaya total yang ditanggung oleh perusahaan HPH lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan. Analisis discounted cash flow dengan kriteria investasi B/C rasio yang digunakan untuk menilai kelayakan usaha pengusahaan hutan alam menjadi bias karena asumsi-asumsi yang membatasinya tidak dipenuhi. Hal ini akan menyebabkan hasil analisa kelayakan pengusahaan hutan alam menunjukkan kondisi yang berbeda dengan kenyataan di lapangan, yaitu pengusahaan hutan layak secara finansial tetapi hutan hutan tidak dilestarikan.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkkan dampak penerapan analisis discounted cash flow dengan kriteria investasi B/C rasio yang tidak dipenuhi asumsinya terhadap kelayakan usaha pengusahaan hutan alam dan upaya pemegang HPH untuk melestarikan hutan. | id |
