Strategi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Berkelanjutan di Kabupaten Tanggamus: Studi Kasus Gapoktan Beringin Jaya dan Sidodadi

Abstract

Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) memberikan akses kepada masyarakat untuk mengelola hutan secara legal, dan memperkuat hak-hak mereka serta mengurangi konflik atas sumber daya hutan. Namun, program ini belum berhasil mencapai tujuannya. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik sosial, kelembagaan dan ekologi pengelolaan hutan masyarakat, menganalisis kontribusi pendapatan dalam pengurusan hutan masyarakat dan memberikan rekomendasi untuk strategi pengurusan HKm. Penelitian ini menggunakan metode survei, observasi lapangan, dan studi literatur. Sampel dipilih dengan menggunakan purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi implementasi praktek HKm, metode analisis kontribusi pendapatan untuk menganalisis kontribusi HKm terhadap pendapatan petani, metode analisa pemangku kepentingan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola HKm, dan metode analisis SWOT untuk memberikan rekomendasi untuk strategi pengelolaan HKm. Studi ini menemukan bahwa aspek sosial dan kelembagaan dari program HKm belum berjalan dengan baik. Proses pengambilan keputusan dari berbagai aspek dianggap terlambat, masalah transparansi dan keterbukaan di Gapoktan, mekanisme organisasi yang lemah dan kurangnya koordinasi, dan dominasi laki laki dalam organisasi dalam pembuatan keputusan. Dari sudut pandang ekologi, telah terjadi penurunan spesies tumbuhan dan hilangnya beberapa spesies endemik di sebagian besar daerah hutan dianggap terkait dengan aktivitas manusia. Pada saat yang sama, aspek ekonomi menunjukkan bahwa hanya 15% anggota yang mendapat manfaat dari HKm atau berkembang, sedangkan sisanya tidak memperoleh manfaat ekonomi yang signifikan atau tidak berkembang. Studi ini merekomendasikan restrukturisasi ulang kelembagaan kelompok, pelatihan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, implementasi agroforestry dan skema organik untuk pertanian kopi, pemasaran HHBK secara efektif. Partisipasi pemangku kepentingan utama yaitu KPHL Batu Tegi dan Kota Agungutara, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung harus aktif berpartisipasi dalam pengelolaan HKm. Rekomendasi ini dapat memberikan arahan kepada implementasi program HKm yang tepat

The Community Forestry (HKm) programme allows local communities to legally manage forests to strengthen their rights and reduce conflicts over forest resources. However, the programme has not been successful in achieving its objectives. This study aims to identify social, institutional and ecological practices of community forest management, analyse income contribution in community forest management and provide recommendations for HKm management strategies. This research used survey method, field observation, and literature study. Samples were selected using purposive sampling. The data analysis method used in this research is qualitative descriptive analysis to identify the implementation of community forest practices, income contribution analysis method to analyse income contribution, stakeholder analysis method to identify who is responsible for managing HKm, and SWOT analysis method to provide recommendations for HKm management strategies. This study found that the social and institutional aspects of the HKm programme have not gone well. Decision-making processes from various aspects are considered late, transparency and openness issues in Gapoktan, weak organisational mechanisms and lack of coordination, and male dominance in organisations and decision-making. From an ecological perspective, there has been a decline in plant species and the disappearance of some endemic species in most forest areas is thought to be related to human activities. At the same time, the economic aspect shows that only 15% of members benefit from HKm or are prosperous, while the rest have not gained significant economic benefits or are not prosperous. This study recommends re-structuring group institutions, coaching, and increasing the capacity of human resources, implementing agroforestry and organic schemes for coffee cultivation, marketing NTFPs effectively. The involvement of key stakeholders namely KPHL Batu Tegi and Kota Agungutara, the Forestry Service of Lampung Province must actively participate in HKm management. These recommendations can lead to effective implementation of the HKm programme