PENGARUH NON TARIFF MEASURES (NTMs) TERHADAP PERMINTAAN UDANG BEKU INDONESIA DI PASAR INTERNASIONAL

Abstract

SHAFIRA YAUMIL ASIFFA. Pengaruh Non-Tariff Measures (NTMs) terhadap Permintaan Udang Beku Indonesia di Pasar Internasional. Dibimbing oleh AMZUL RIFIN dan ANISA DWI UTAMI. Udang beku merupakan salah satu komoditas perikanan Indonesia dengan nilai perdagangan tertinggi mencapai 1,72 juta US$. Seiring dengan pergeseran preferensi konsumen global dari daging merah ke konsumsi daging putih, Indonesia berpeluang memanfaatkan potensi permintaan yang tinggi di pasar internasional. dang merupakan komoditas yang rentan terhadap kontaminasi dan kerusakan sehingga negara-negara pengimpor menerapkan tindakan non-tarif (NTMs) untuk melindungi konsumen dan memastikan kualitas produk. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak NTMs (SPS dan TBT) terhadap permintaan udang beku Indonesia di pasar internasional. Komoditas yang digunakan pada penelitian ini yaitu udang beku dengan Harmonized System 6 digit versi tahun 1996 yaitu HS 030613. Data yang digunakan yaitu data sekunder dengan jenis data panel dengan cross-section sebanyak 11 negara importir dan time series sebanyak 15 tahun pada tahun 2005-2019 dan dianalisis menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jenis NTMs memiliki dampak yang berbeda terhadap permintaan udang beku. SPS berdampak negatif yang artinya semakin banyak jumlah regulasi SPS yang diterapkan oleh negara importir, maka permintaan akan semakin turun. Jumlah regulasi SPS yang diterapkan oleh negara pengimpor sebanyak 211 item dengan 31 jenis kode dan penambahan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Jenis SPS yang paling banyak diterapkan yaitu A21 (30 item, batas toleransi residu atau kontaminasi kandungan tertentu) dan A31 (29 item, persyaratan pelabelan). Namun, pada tahun 2010-2020, kasus penolakan impor udang beku Indonesia di Amerika Serikat, sebagai negara importir utama udang beku, paling banyak disebabkan oleh kontaminasi bakteri patogen yang melebihi batas maksimum yang diatur dalam regulasi A41. Artinya, Indonesia sudah mampu memenuhi persyaratan regulasi SPS jenis A21 dan A31, namun belum mampu memenuhi jenis A41. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa regulasi yang paling banyak diterapkan bukan berarti menjadi hambatan yang paling besar bagi Indonesia. Sebaliknya, TBT berpengaruh signifikan positif terhadap permintaan impor udang beku Indonesia. Apabila jumlah regulasi TBT bertambah, maka permintaan udang beku Indonesia meningkat. TBT yang diterapkan sebanyak 93 item dan berjumlah 18 jenis. Jenis yang paling banyak diterapkan yaitu B31 (persyaratan pelabelan) dan B83 (persyaratan sertifikasi). Kasus penolakan udang beku Indonesia terkait TBT pun hanya terjadi satu kali pada tahun 2013 yang disebabkan oleh misbranding yang berkaitan dengan TBT jenis B31. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah mampu memenuhi persyaratan regulasi TBT yang diterapkan oleh negara importir. Langkah yang dapat diambil dari hasil penelitian ini yaitu kerja sama antara pemerintah dan pelaku budidaya untuk lebih fokus dalam pengendalian sanitasi karena permasalahan kontaminasi mikroorganisme (bakteri patogen) merupakan sebagian besar alasan udang beku Indonesia ditolak di negara importir dan pengembangan teknologi dalam pembenihan atau budidaya untuk meningkatkan hasil produksi dan sistem digitalisasi untuk efisiensi rantai pasok.

SHAFIRA YAUMIL ASIFFA. The Impact of Non-Tariff Measures (NTMs) on the Demand for Indonesian Frozen Shrimp in the International Market.. Supervised by AMZUL RIFIN and ANISA DWI UTAMI. Frozen shrimp is one of Indonesia's fishery commodities with the highest trade value, reaching 1.72 million US dollars. As global consumer preferences shift from red meat to white meat consumption, Indonesia has the opportunity to leverage the high demand potential in the international market. However, shrimp is a commodity vulnerable to contamination and damage, leading importing countries to implement non-tariff measures (NTMs) to protect consumers and ensure product quality. Therefore, this research aims to analyze the impact of NTMs (SPS and TBT) on the demand for Indonesian frozen shrimp in the international market. The study employs frozen shrimp as the commodity, specifically under the Harmonized System 6-digit version of 1996, HS 030613. Secondary panel data from 11 importing countries and a time series spanning 15 years (2005-2019) are used for analysis, employing panel data regression. The results of this research indicate that different types of NTMs have varying impacts on the demand for frozen shrimp. SPS has a negative impact, meaning that the more SPS regulations imposed by importing countries, the lower the demand for Indonesian frozen shrimp. The importing countries apply a total of 211 SPS regulations, classified into 31 types of codes, with a significant increase each year. The most frequently implemented SPS types are A21 (30 items, tolerance limits for specific residue or contamination) and A31 (29 items, labeling requirements). However, from 2010 to 2020, most cases of rejection of Indonesian frozen shrimp imports by the United States, the main importing country, were due to contamination by pathogenic bacteria exceeding the maximum limits set in regulation A41. This indicates that Indonesia has been able to meet the requirements of SPS regulations A21 and A31 but has not yet met the requirements of A41. Therefore, it can be concluded that the most frequently implemented regulations do not necessarily present the most significant barriers for Indonesia. On the other side, TBT has a significantly positive effect on the demand for Indonesian frozen shrimp imports. As the number of TBT regulations increases, the demand for Indonesian frozen shrimp also rises. The importing countries impose a total of 93 TBT regulations, categorized into 18 types. The most frequently applied types are B31 (labeling requirements) and B83 (certification requirements). Incidents of Indonesian frozen shrimp rejection related to TBT only occurred once in 2013, caused by misbranding associated with TBT type B31. Consequently, it can be concluded that Indonesia has been able to meet the requirements of TBT regulations imposed by importing countries. Based on the findings of this research, possible steps that can be taken include collaborative efforts between the government and shrimp cultivators to focus more on sanitation control since microbial contamination (pathogenic bacteria) is a significant reason for Indonesian frozen shrimp rejection by importing countries. Additionally, there should be further investment in breeding or cultivation technologies to increase production yields and the implementation of digitalization in the supply chain to enhance efficiency.