Strategi Meningkatkan Penyerapan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Abstract

Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) adalah salah satu sumber pendapatan daerah dari sumber daya alam sektor kehutanan. Namun demikian, pemerintah daerah saat ini memiliki kendala dalam memanfaatkan dana tersebut. Dalam kurun 2017-2019, dari Rp2.47 triliun yang disalurkan pemerintah kepada provinsi, masih ada sisa sebesar Rp1.4 triliun. Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi penerima DBH DR terbesar di Indonesia. Jumlah dana yang diterima rata-rata Rp170 miliar per tahun atau 23 persen dari total nasional. Meski demikian, serapan anggarannya masih rendah yaitu 31.24 persen. Hal ini berdampak pada besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan terhambatnya kinerja program prioritas seperti rehabilitasi hutan dan lahan.

Penelitian ini bertujuan 1) Mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan dan implementasi DBH DR, 2) Mengidentifikasi dan menganalisis penyebab rendahnya DBH DR berdasarkan persepsi stakeholder, dan 3) Merumuskan strategi meningkatkan penyerapan DBH DR pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian dilakukan di Jakarta dan Kalimantan Timur pada April hingga Desember 2022 melalui studi literatur, wawancara dan survey. Survey dilakukan kepada stakeholder kunci dari Pusat, Pemda, dan masyarakat untuk mengetahui persepsi mereka dan diolah dengan aplikasi NVivo 12.

Hasil penelitian menunjukkan, DBH DR yang dimiliki Provinsi Kalimantan Timur cukup tinggi, namun masih terkendala dari sisi penyerapan anggaran yang belum maksimal. Belum maksimalnya serapan menyebabkan adanya sisa DBH DR dan menjadi SiLPA serta tidak tercapainya beberapa output prioritas seperti capaian rehabilitasi hutan dan lahan. Faktor yang mempengaruhi penyerapan DBH DR antara lain peraturan teknis DBH DR dinilai belum mengakomodir kebutuhan daerah, lambatnya proses pemetaan nomenklatur kegiatan, dan penggunaan DBH DR yang belum tepat sasaran.

Guna mengatasi rendahnya serapan DBH DR di Provinsi Kalimantan Timur, kebijakan atau regulasi menjadi faktor penting dalam mendorong perencanaan DBH DR yang baik dan memberikan ruang bagi pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan DBH DR. Namun demikian, prasyarat substansi kebijakan tersebut harus dapat mengakomodir kebutuhan daerah dan sinkron dengan ketentuan perundang-undangan yang lain. Di sisi lain, untuk menghasilkan perencanaan yang maksimal dalam menyerap DBH DR, dibutuhkan SDM yang memiliki pengetahuan dan kemampuan mengenai peraturan DBH DR. Strategi meningkatkan penyerapan DBH DR pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah 1) Sinkronisasi kebijakan dan tata waktu perencanaan DBH DR di tingkat pusat dan daerah, 2) Penggunaan DBH DR diarahkan untuk membiayai kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat seperti perhutanan sosial dan prioritas pembangunan daerah lainnya, dan 3) Meningkatkan kapasitas SDM pengelola DBH DR di daerah terkait peraturan teknis yang berlaku.