Analisis Kelembagaan Rehabilitasi Mangrove Karangsong Indramayu Jawa Barat

Abstract

Kawasan pesisir Desa Karangsong mengalami kerusakan akibat abrasi yang dipicu oleh konversi hutan mangrove menjadi kawasan tambak yang terjadi sejak tahun 1960-an. Kondisis pesisir Karangsong tanpa hutan mangrove pada akhirnya mengakibatkan kerusakan tanggul tambak akibat abrasi dan penurunan hasil produksi budidaya serta hasil tangkapan ikan dan udang di sekitar pesisir akibat daya dukung lahan yang semakin menurun, sehingga menjadi dampak buruk yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Upaya pemulihan kawasan pesisir melalui aksi bersama rehabilitasi mangrove yang dilakukan oleh Kelompok Pantai Lestari sejak Tahun 2008, telah berhasil membentuk kembali hutan mangrove di pesisir Desa Karangsong yang kemudian dikelola dan dijadikan lokasi ekowisata. Manfaat ekologi maupun ekonomi dapat dirasakan baik oleh pengelola maupun masyarakat sekitar. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Karangsong Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor pendorong terbentuknya aksi bersama rehabilitasi kawasan mangrove Karangsong, menganalisis perubahan hak kepemilikan, menganalisis aktor dan tata kelola/kelembagaan kawasan mangrove, serta menganalisis biaya transaksi dalam menerapkan kelembagaan berkelanjutan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap key informan dan survey terhadap responden yang dipilih secara purposive. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif melalui analisis property rights, analisis stakeholder, content analysis, dan analisis biaya transaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendorong Kelompok Pantai Lestari melakukan aksi bersama dalam rehabilitasi mangrove Karangsong berasal dari faktor eksternal dan internal. Dari faktor eksternal yaitu adanya kerusakan pesisir Karangsong dan dukungan dari stakeholders lain serta dari faktor internal yaitu penurunan penghasilan, penyelamatan asset, willingness to invest serta pengetahuan dan pengalaman berorganisasi para pendiri Kelompok Pantai Lestari. Perubahan hak kepemilikan telah terjadi pada kawasan mangrove yang direhabilitasi dari open access menjadi group/communal property. Kejelasan status lahan menjadi salah satu faktor keberhasilan rehabilitasi mangrove. Kelompok Pantai Lestari yang didukung oleh pemerintah Desa Karagsong, Diskanla dan Pertamina menjadi aktor kunci dalam upaya pemulihan kondisi mangrove di pesisir Karangsong. Desain kelembagaan yang berkelanjutan menitikberatkan pada peningkatan dalam sinergitas dan koordinasi antar stakeholders serta keterlibatan masyarakat setempat melalui pemberdayaan. Estimasi biaya transaksi yang dibutuhkan untuk dapat menerapkan kelembagaaan pengelolaan kawasan mangrove berkelanjutan di Karangsong adalah sebesar Rp. 516.426.000,- per tahun yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan sosialisasi, koordinasi, pemberdayaan masyarakat dan pengawasan kawasan.

The coastal area of Karangsong Village was damaged due to abrasion triggered by the conversion of mangrove forests into pond areas that occurred since the 1960s. Coastal without mangrove forest eventually resulted in damage to pond embankments due to abrasion as well as decline in cultivation yields due to the decreasing carrying capacity of the land. The decline of fish and shrimp catches around the coast became the bad impact felt by the fishermen. Efforts to restore coastal areas through collective action of mangrove rehabilitation conducted by Kelompok Pantai Lestari since 2008 have succeeded in reshaping mangrove forest in coastal Karangsong village which then managed and used as location of ecotourism. Ecological and economic benefits are gained both by the managers and the surrounding community. This research was conducted in Karangsong Village, Indramayu District, Indramayu Regency, West Java. The purposes of this research are to analyze the factors driving collective action of rehabilitation of Karangsong mangrove area, to analyze the change of property rights, analyze the actors and the governance / institutional of mangrove area, and to estimate transaction costs in applying the sustainable institution. Data collection was conducted through interviews key informants and survey using questioneryrespondents selected purposively. The analysis method used is qualitative descriptive analysis through Property rights analysis, Stakeholder analysis, Content analysis, and transaction cost analysis.. The result of research indicate that the driving factor of Kelompok Pantai Lestari collective action of rehabilitation of Karangsong mangrove comes from external and internal factors. From external factors are the damage of coastal Karangsong and support from other stakeholders. From internal factors such as decreasing income, asset rescue, willingness to invest as well as knowledge and experience of organizing the founders of Kelompok Pantai Lestari. Change of property rights has occurred in the rehabilitated mangrove area from open access to group / communal property. Clarity of land status becomes one of the success factors of mangrove rehabilitation. Kelompok Pantai Lestari that supported by Karagsong Village Government, Diskanla and Pertamina became key actors in efforts to restore mangrove conditions on the coast of Karangsong. The sustainable institutional design focuses on improving the synergy and coordination among stakeholders as well as the involvement of local communities through empowerment. Estimated transaction costs required to apply sustainable mangrove area management in Karangsong is Rp. 516,426,000, - per annum used for financing socialization, coordination, community empowerment and regional control.