| dc.description.abstract | Sebuah karakteristik pembangunan di Indonesia adalah bahwa pembangunan tersebut mengedepankan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Disamping itu pembangunan dilaksanakan atas dukungan negara yang relatif kuat dan mandiri, yang melakukan pengendalian-pengendalian terhadap hampir seluruh aspek kehldupan masyarakat sipil Pembangunan semacam ini pada akhimya melahirkan berbagai ekses, salah satunya ad.alah memaraknya sengketa tanah sejak tahun 1980-an. Sengketa-sengketa tanah itu dapat dilihat sebagai sebentuk perlawanan masyarakat kecil yang menolak unruk dirugikan oleh pembangunan yang tidak semena-mena. Satu hal yang menarik adalah, gejala pendampingan ral-yat pemilik/pengguna tanah yang dilakukan oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH). OBH sendiri tidak Jain adalah organisasi non pemerintah ( omop ), yang dihadang oleh berbagai masalah dalain k:iprahnya. Mashlah-masalah itu muncul baik dari kekuatan ekstemal yakni negara, maupun dari kondisi internal organisasi. Karena itu dapat dikemukakan bahwa dalam menangani kasus kasusnya, k:iprah OBH dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pada sengketa tanah faktor-faktor yang berpengaruh adalah: pertama, faktor-faktor yang terkait dengan kondisi sengketa tanah yaitu: ketimpangan kondisi sosial, politis, ekonomi para pihak asli dalam sengketa, kondisi lokasi sengketa dan interpretasi hakim pada pokok persengketaan. Kedua, faktor-faktor yang terkait dengan kondisi keorganisasian OBH, yaitu: visi, beban kerja, kondisi keuangan, dan kompatil>ilitas OBH dengan mitra kerjasamanya. Ketiga. faktorfaktor yang terkait dengan sikap beberapa kalangan antara lain kelompok mahasiswa dan pers. Namun sikap tersebut sangat dioatasi oleh kekuatan represif negara. Bahkan, sesungguhnya bekerjanya faktor-faktor tersebut di atas secara umumjuga dipengaruhi oleh kekuatan negara Orde Baru di Indonesia. | id |
