Strategi Pengembangan UKM Di Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar Melalui Program Kupedes PT. BRI (PERSERO)

Abstract

Pembiayaan usaha kecil menengah di Kabupaten Kampar provinsi Riau masih belum terdistribusi dengan baik. Hal ini terindikasi dari penyaluran kredit usaha rakyat di Riau baru sekitar Rp. 159 miliar. Realisasi ini dinilai masih rendah, sebab pemerintah pusat telah menyiapkan dana jaminan sebesar Rp. 1,4 triliun. Dengan dana ini perbankan dapat menyalurkan kredit hingga 14 triliun. Di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, perkembangan penyaluran dana bergulir bagi usaha kecil menengah binaan Dinas Koperasi dan UKM dengan sumber dana bagian perekonomian Setda kabupaten Kampar, masih bleum terdistribusi secara merata dan mengalami kemacetan. Pada periode 2002 s/d tahun 2008, realisasi dana untuk 59 usaha kecil menengah di Kecamatan Kampar Kiri adalah sebesar Rp. 1.279.500.000 dengan bunga kredit sebesar Rp. 227.257.500 dengan target angsuran sebesar Rp. 1.201.941.111. Namun, kenyataannya realisasi angsuran hanya sebesar Rp.735.620.141, karena terjadi kemacetan pengembalian tunggakan sebesar Rp.466.320.970 (Khaswarina, 2008). Masalahnya adalah bagaimana proses dan dampak Kupedes PT. Bank Rakyat Indonesia terhadap peningkatan ekonomi daerah dan masyarakat di Kecamatan Kampar Timur dan bagaimana strategi dan program pengembangan Kupedes PT. Bank Rakyat Indonesia di Kecamatan Kampar Timur. Metode yang dilakukan meliputi analisis deskriptif dan analisis SWOT. Hasil kajian ini diharapkan dapat melahirkan rekomendasi strategi dan program peningkatan kinerja Kupedes secara efektif agar usaha kecil di Kecamatan Kampar Timur dapat terus berkembang. Dampak pemberian Kupedes pada responden dengan pinjaman kurang dari 10 juta adalah meningkatkan aset dan volume penjualan (debitur kredit lancar), meningkatkan penyerapan tenaga kerja (debitur kredit lancar), memperluas pasar (debitur kredit macet), dan meningkatkan pendapatan rata-rata per bulan. Dampak krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 masih memberikan dampak negatif pada perekonomian negara. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006, jumlah penduduk miskin mencapai 39,05 Juta jiwa atau sekitar 17,75 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kampar propinsi Riau bekerjasama dengan pihak Perbankan telah melakukan upaya untuk menanggulangi kemiskinan. Melalui Program Ekonomi Kerakyatan (KEK) pemerintah Kabupaten Kampar yaitu melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kampar bekerjasama dengan PT. Bank Rakyat Indonesia menyalurkan dana kredit bagi masyarakat untuk perkembangan usaha kecil tersebut terhadap responden dengan jumlah pinjaman Rp.10-30 juta adalah peningkatan aset (debitur kredit lancar), peningkatan penyerapan tenaga kerja (debitur kredit lancar), dan peningkatan pendapatan rata-rata per bulan. Sementara responden dengan jumlah pinjaman Rp. 30-50 juta 5 mengalami peningkatan aset riil dan volume penjualan (debitur kredit lancar), penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan rata-rata per bulan. Proses kebijakan pemberian Kupedes dalam peningkatan ekonomi masyarakat adalah dengan melalui beberapa tahapan. Tahapan awal yang dilakukan oleh calon peminjam (debitur) yaitu mengajukan permohonan Kupedes kepada Bank Rakyat Indonesia Unit. Petugas kredit yang melayani calon peminjam yang mengajukan permohonan pinjaman akan menjelaskan tentang kredit tersebut dan syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk melakukan pendaftaran pemohon pinjaman. Berdasarakan analisis SWOT strategi optimalisasi pemanfaatan Kupedes di Kecamatan Kampar Timur terdapat empat tindakan yang harus dilakukan , yaitu : (1) meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap kredit perbankan, (2) meningkatkan pengawasan dan penyaluran dana dari pihak Bank Rakyat Indonesia dalam pemanfaatan kredit oleh debitur, (3) memberikan reward bagi para debitur yang membayar angsuran tepat waktu, dan (4) meningkatkan motivasi dalam konsistensi para debitur dalam pengembalian pinjaman dan mengembangkan usaha yang layak. Rekomendasi program yang diajukan adalah menambah jaringan kerja yang menjangkau daerah-daerah potensial untuk dapat dikembangkan, adanya bimbingan teknis kepada para debitur untuk dapat memahami prosedur yang dilakukan oleh pihak bank, mengunjungi kediaman debitur untuk meninjau jalan kerja usahanya, berdiskusi tentang perkembangan usaha debitur secara rutin atau pada saat debitur membayar angsuran tiap bulannya, pemantauan dan pengawasan secara rutin, pemberian kredit kepada kegiatan produktif yang bukan usaha spekulatif, peningkatan IPTW (Insentif Pembayaran Tepat Waktu), undian berhadiah yang dibagikan kepada debitur yang telah selesai mengembalikan pinjaman secara tepat waktu dan pelatihan dan bimbingan teknis sehingga seluruh debitur dapat mengembangkan usahanya.