| dc.description.abstract | Keterlibatan perempuan di sektor bisnis meningkat signifikan dari segi jumlah. Tahun 2012, keterlibatan perempuan dalam bidang wirausaha sebanyak 58 persen, yang meningkat pada tahun 2021menjadi 64,5 persen. Meskipun demikian, para pengusaha perempuan ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang membuat bisnis sulit berkembang. Tingginya peranan UMK sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh kontribusi UMK perempuan, yang saat ini hanya menyumbang 9,1 persen terhadap PDB dan 5 persen terhadap ekspor. Kondisi UMK perempuan yang saat ini memiliki tingkat keberlangsungan yang rendah menyebabkan perfoma bisnis yang kurang baik karena belum adanya strategi pemasaran yang efektif dan dukungan kebijakan. Penelitian ini dilakukan untuk menyusun model keunggulan kompetitif dari sisi kemampuan pemasaran untukmeningkatkan performa bisnis UMK perempuan. Fokus penelitian ini adalah peningkatan keunggulan kompetitif dari sisi kapabilitas pemasaran untuk meningkatkan performa bisnis. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mix method) dengan pendekatan kuantitatif statistika dan pendekatan kausalitas sistem (hard system). Secara keseluruhan, penelitian ini menggunakan tujuh langkah sesuai dengan kerangka Soft SystemMethodology (SSM), System of System Methodology (SOSM), SEM PLS, Interpretive Structural Modeling (ISM), Strategic Assumption Surfacing and Testing (SAST), Validasi Pakar (Face Validity), Lean Business Canvas dan Analitic Network Process (ANP). Teknik pengambilan contoh wirausaha UMK menggunakan purposive sampling dengan kriteria usaha dimiliki atau dikelola perempuan. Berdasarkan analisis situasional usaha UMK di Jawa Barat didapatkan bahwa 96 persen responden memiliki skala usaha mikro dan telah mengelola usaha usaha antara 1 hingga 5 tahun. Kinerja bisnis UMK memiliki hubungan positif dengan keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif dipengaruhi oleh kapabilitas pemasaran dan political intervention yang memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan dengan kapabilitas pemasaran. UMK binaan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat (DKPP) didominasi (61%) perempuan dengan kategori produk yang dihasilkan berupa makanan/minuman kering (serbuk, keripik dan sejenisnya). DKPP sesuai dengan tupoksinya membina para UMK dengan produk menggunakan bahan baku utama kearifan lokal. Program yang telah dilaksanakan saat ini adalah pelatihan dan pendampingan yang berkaitan dengan manajemen usaha, pemasaran, pembuatan business plan, peningkatan kapasitas SDM dan pelatihan yangterkait dengan keamanan pangan. Model konseptual keunggulan kompetitif untuk meningkatkan performa bisnis pada UMK perempuan didasari beberapa permasalahan, yakni wirausaha memiliki keterbatasan sumber daya untuk melakukan inovasi produk, akses kepada pasar masih sulit untuk dikembangkan, kontinuitas bahan baku masih menjadi kendala, tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk melakukan pemahaman terhadap kebutuhan konsumen, informasi yang tidak sempurna terkait prosedur sertifikasi, program pemerintah hanya sebatas sosialisasi dan masih jarang yang bersifat pendampingan, dan akses yang terbatas terhadap bantuan pembiayaan dari lembaga keuangan ataupun pemerintah. Dari sisi pemerintah, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah tumpang tindihnya program pembinaan UMK dari berbagai sektor dan lembaga, tidak ada data yang pasti tentang UMK yang berada di wilayahnya, program dari tingkat nasional berbeda-beda, dan kurangnya koordinasi antar lembaga yang terkait dengan sertifikasi. Model konseptual yang disusun adalah pola strategi kebijakan. Kebijakan yang dapat menjadi faktor penguatan keunggulan kompetitif yang berdampak pada kinerja usaha perlu mempertimbangkan karakteristik perempuan. Model strategi kebijakan ini memperlihatkan empat perspektif yaitu aliran barang, aliran data dan informasi, aliran kompetensi, dan aliran kebijakan khusus. Rekomendasi rencana aksi yang dihasilkan berdasarkan bobot klaster adalah (1) kebijakan publik; (2) sumber daya (resource); (3) posisi pasar (market position) dan kinerja finansial (financial performance); dan (4) aktor. Dengan demikian, strategi kebijakan yang menjadi prioritas utama adalah perbaikan kebijakan publik untuk meningkatkan performa usaha UMK. Secara keseluruhan, kebijakan yang paling dipentingkan adalah regulasi integrasi program antar lembaga, sedangkan yang memiliki hasil paling rendah adalah peningkatan kapabilitas kepemimpinan. | id |
