dc.description.abstract | Kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah penting saat ini di Indonesia, sehingga menjadi fokus perhatian bagi pemerintah Indonesia. Masalah kemiskinan ini sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional, karena berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Upaya penanggulangan kemiskinan yang kurang maksimal disebabkan karena kelemahan dalam implementasi, maupun konsep penanggulangan kemiskinan yang ada. Oleh sebab itu, upaya pemerintah mengurangi kemiskinan terus menerus dilakukan, dan kini yang sedang dikembangkan yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPMMandiri). Beberapa masalah dalam pelaksanaan program PNPM MP ini, yaitu keterlambatan pencairan anggaran, keterlambatan penyelesaian kegiatan, kemampuan organisasi dalam rangka menjalankan visi dan misi organisasi, kemampuan sumber daya pelaksana PNPM MP, sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam menyelenggarakan tugas-tugas operasional PNPM MP. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan PNPM Mandiri dinilai belum efektif dan prosesnya dapat diukur dengan menggunakan konsep efektivitas. Fenomena pelaksanaan pembangunan perkotaan berbasis pemberdayaan masyarakat memerlukan kemampuan dari institusi terkait. Beragamnya jenis dan peran institusi juga menuntut adanya efektivitas dalam menjalankan roda organisasi.
Penelitian ini bertujuan (1) Menganalisis hubungan efektivitas organisasi internal PNPM MP dan peran stakeholder terkait dalam pelaksanaan PNPM MP Kota Depok (2) Menganalisis peran stakeholder terkait dalam pelaksanaan PNPM MP Kota Depok. (3) Menganalisis tingkat pengaruh efektivitas organisasi dan stakeholder terkait dalam mengoptimalkan peran dan partisipasinya dalam pembangunan perkotaan melalui keberhasilan program PNPM Mandiri Kota Depok (4) Menyusun strategi kebijakan pengelolaan organisasi PNPM MP dan penanggulangan kemiskinan dalam pembangunan wilayah Kota Depok
Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan data primer berupa kuesioner dan hasil wawancara responden yang ditentukan dengan teknik purposive sampling, sedangkan data sekunder berasal dari Bappeda dan Badan Pusat Statistik Kota Depok. Strategi pengelolaan atau penguatan kegiatan pengentasan kemiskinan dalam pembangunan wilayah Kota Depok disusun dengan cara mensintesiskan hasil olahan dari empat tujuan penelitian sebelumnya. Pertimbangan dalam menyusun strategi tersebut diantaranya menyangkut aspek faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi, hubungan dan pengaruh efektivitas organisasi PNPM MP dan peran stakeholder terhadap keberhasilan program PNPM MP, peran stakeholder dalam kegiatan PNPM MP, analisis SWOT kegiatan PNPM MP dan analisis RPJM Kota Depok.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sumber daya manusia, sarana dan prasarana, tujuan organisasi dan pelayanan, kepemimpinan, struktur organisasi mempunyai pengaruh yang sedang terhadap efektivitas organisasi secara keseluruhan. Peran stakeholder tidak berpengaruh nyata terhadap
iv
keberhasilan program PNPM MP. Keberhasilan program kegiatan yang dicapai termasuk dalam kategori tinggi. Hasil perolehan analisis diketahui bahwa efektivitas organisasi dengan peubah sumber daya manusia, dan struktur organisasi mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan program PNPM MP. Pihak yang mempunyai kepentingan dan pengaruh paling tinggi pada kegiatan PNPM MP adalah pemerintah daerah (Bappeda) dan kelompok swadaya masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan tidak bisa dilepaskan dalam kerangka pengembangan wilayah dimana masyarakat merupakan subyek utama dalam kegiatan pembangunan. Pengembangan wilayah dapat berhasil jika didukung dengan pembangunan sumberdaya manusia. Semakin baik kualitas sumberdaya manusianya akan semakin baik menjadi penggerak pembangunan di wilayahnya.
Pendekatan strategi yang dapat direkomendasikan dalam pengelolaan atau penguatan kegiatan pengentasan kemiskinan: (1) perlu ditingkatkan lagi efektivitas organisasinya dengan cara meningkatkan kualitas kepemimpinan dan memfasilitasi sarana prasana kegiatan serta pelayanan kepada masyarakat; (2) Meningkatkan peran stakeholders, terutama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjalin kerjasama yang lebih mengedepankan adanya ruang partisipasi serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan; (3) Pemerintah daerah secepatnya membentuk tim koordinasi pengentasan kemiskinan Kota Depok agar segala permasalahan yang terkait dengan keberlangsungan kegiatan pembangunan dapat ditangani secara bersama-sama; (4) Peningkatan kegiatan ekonomi yang berpihak pada masyarakat miskin. Pemberdayaan masyarakat (PNPM MP) sangat erat hubungannya dengan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah Kota Depok, karena pemberdayaan masyarakat (PNPM MP) merupakan model pendekatan pembangunan yang fokus pada upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah dengan partisipasi para pihak dan mengembangkan potensi yang ada dari masyarakat. | id |