Analisa tata ruang dan dampak ekonomi basis wilayah studi kasus Propinsi Kalimantan Tengah

Abstract

Pembangunan wilayah Propinsi Kalimantan Tengah pada dasarnya menghadapi persoalan tata ruang wilayah dan berbagai defisiensi struktural dalam sistem ekonomi wilayah Keadaan dan masalah pokok yang dihadapi diantaranya letak dan lokasi wilayah yang tergolong frontier dan teri-solir dari pusat-pusat pertumbuhan Nasional, sistem ekonomi yang hipostrukturil dengan dominasi peranan sektor kehutanan, luasnya kawasan pengusahaan hutan dan sistem hutan yang menciptakan kebocoran pendapatan kerja wilayah serta kebocoran dalam wilayah akibat kurangnya areal pertanian eksploitasi dan kesempatan konsumsi pangan pangan dan rendahnya teknologi usahatani, rendahnya demand potensial karena rendahnya kepadatan penduduk, dan langkanya sistem perhubungan darat yang membatasi keterkaitan fungsional dan integrasi tata ruang antar sub wilayah. Analisa struktur ekonomi dan tata ruang wilayah Kalimantan Tengah perlu didahului penelaahan peranan dan dampak sektor kehutanan yang merupakan salah satu sektor ekonomi utama. Sektor kehutanan secara agregat (propinsi) tergolong sebagai sektor basis ekonomi wilayah baik berdasarkan indikator pendapatan maupun tenaga kerja wilayah. Besarnya efek pengganda untuk setiap unit pendapatan dan penyerapan tenaga kerja sektor kehutanan terhadap ekonomi wilayah cukup besar yaitu untuk pendapatan jangka pendek Rp 8.53 pendapatan jangka panjang Rp 14.95 dan tenaga kerja sebesar 22.33. Indeks relatif surplus pendapatan sektor kehutanan sebesar 7.18 hingga 17.37 persen dari pendapatan wilayah, sedangkan indeks relatif surplus tenaga kerja sebesar 3.44 hingga 6.02 persen untuk TKI termasuk TKWNAP, masing-masing dari angkatan kerja yang ada. Derajat basis sektor dari pendapatan sektor kehutanan dibandingkan sektor-sektor ekonomi lainnya adalah tertinggi selama Pelita III kecuali tahun 1981 berada di bawah sektor perikanan. Dari pengkajian derajat basis wilayah, sektor kehutanan paling vital dalam menghasilkan surplus pendapatan wilayah dari tahun 1979 hingga tahun 1981 namun tahun 1982 berada di bawah sektor perdagangan/restoran/ perhotelan dan perikanan, sedangkan tahun 1983 berada di bawah sektor perdagangan/restoran/perhotelan. Dampak pertumbuhan pendapatan sektor kehutanan terhadap pertumbuhan pendapatan wilayah rata-rata per tahun bernilai negatif yaitu untuk Analisa jangka pendek Rp 27 268.031 juta dan untuk analisa jangka panjang Rp 47 878.232 juta. Dampak menurunnya penyerapan tenaga kerja sektor kehutanan rata-rata per tahun mempersempit lapangan kerja sekitar 101 389 orang. …