| dc.description.abstract | Pelaksanaan kebijakan pengembangan wisata alam di kawasan konservasi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW) masih menghadapi beberapa kendala, antara lain lemahnya integrasi pengelolaan ditinjau dari tiga aspek integrasi yaitu integrasi kebijakan, integrasi fungsional dan integrasi sistem (Kay and Alder 1999). Integrasi kebijakan pengelolaan taman nasional terkait pengembangan wisata alam dapat dilihat pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Pada tingkat nasional terdapat relatif banyak produk kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan kawasan dan pengembangan wisata alam, namun antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya belum bersinergi serta lemah dalam implementasinya. Pada tingkat provinsi dan kabupaten terdapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, namun rencana ini belum diimplementasikan secara efektif karena masih rendahnya tingkat koordinasi antara pemerintah daerah dan Balai TNBNW. Lemahnya integrasi secara fungsional terlihat dari adanya permasalahan penataan ruang kawasan TNBNW seperti alih fungsi kawasan untuk tujuan kuasa pertambangan, sedangkan lemahnya integrasi secara sistem ditunjukkan dengan belum terintegrasinya rencana mikro pengembangan wisata alam dengan rencana pengelolaan kawasan dan rencana pembangunan daerah.
Gejala di lapangan menunjukkan masih terdapat lembaga publik dan organisasi pelaksana kebijakan, pelaku wisata, masyarakat dan pihak terkait yang belum dapat menerjemahkan agenda kebijakan ke dalam implementasi program di lapangan. Situasi ini diduga disebabkan oleh kebijakan dan aturan perundang-undangan yang belum konsisten dan konsekuen terhadap kriteria konsep wisata alam yaitu 1) tujuan konservasi; 2) pendidikan/pembelajaran lingkungan; 3) partisipasi masyarakat; 4) manfaat ekonomi bagi masyarakat; 5) manfaat positif bagi kawasan. Ketidak sesuaian antara program wisata alam (policy statement), pelaksana kebijakan (policy delivery) dan implementasi program (policy outcomes) pada tingkat operasional menggambarkan implementasi kebijakan yang ada belum tepat mempertimbangkan integrasi sistem yang holistik.
Hasil penelitian menunjukkan analisis isi terhadap 46 dokumen kebijakan berdasarkan parameter kriteria wisata alam. Fokus pengaturan meliputi: perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya wisata untuk tujuan konservasi dan perlindungan, pelibatan masyarakat dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan wisata alam, menjadikan potensi sumberdaya alam sebagai sarana pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan lingkungan hidup, memberikan peluang bagi masyarakat mendapatkan keuntungan sosial, ekonomi dan budaya, serta wisata alam dapat memberikan azas manfaat bagi daya dukung pelestarian kawasan
Hasil analisa multidimensional scaling (MDS) menunjukkan implementasi kebijakan wisata alam pada aspek program kebijakan yang meliputi dimensi lembaga perencanaan; jenis perencanaan wisata alam; penguasaan data dan informasi; jenis pengelolaan kawasan; pihak pemanfaat; izin usaha; memiliki nilai..dst | id |
