Keberlanjutan institusi kesepakatan konservasi masyarakat di Taman Nasional Lore Lindu Provinsi Sulawesi Tengah

Abstract

Permasalahan utama dalam merancang institusi pengelolaan hutan adalah masalah keberlanjutan institusi itu sendiri untuk mengatasi kerusakan ekosistem. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana keberlanjutan institusi Kesepakatan Konservasi Masyarakat (KKM) dalam pelestarian ekosistem Taman Nasional Lore Lindu (TNLL)?. Tujuan tersebut dijabarkan dalam beberapa kajian: 1) menjelaskan situasi ketergantungan masyarakat lokal terhadap sumberdaya hutan di TNLL, 2) mendeskripsikan struktur institusi KKM, 3) mengevaluasi keberlanjutan dan kinerja institusi KKM, 4) menjelaskan peran para pihak dalam pelestarian ekosistem TNLL. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-studi kasus dengan menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif berdasarkan kebutuhan masing-masing kajian. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan pengelolaan TNLL tidak bisa dipisahkan dengan ruang hidup masyarakat lokal dalam memenuhi kebutuhannya. Masyarakat lokal tidak hanya memiliki motivasi atas dasar kebutuhan material yang tinggi terhadap sumberdaya di TNLL tetapi juga memiliki motivasi sosial yang tinggi dan bahkan memiliki motivasi moral yang sangat tinggi, sehingga mereka patut dipertimbangkan dalam pengelolaan TNLL. Bagi masyarakat lokal, nilai tertinggi preferensi kegunaan hutan di TNLL adalah kegunaan hutan untuk perlindungan dan pengaturan tata air. Akan tetapi, di zona rehabilitasi dan zona pemanfaatan terdapat nilai tertinggi preferensi masyarakat lokal yang tidak dapat disertakan dengan pengelolaan TNLL, yakni preferensi yang tinggi untuk tetap berkebun di zona rehabilitasi dan mengambil kayu untuk kebutuhan lokal di zona pemanfaatan. Bundel hak masyarakat lokal terhadap sumberdaya TNLL yang dinegosiasikan dalam KKM meliputi adalah hak akses, hak pemanfaatan, hak pengelolaan secara terbatas dan hak eksklusi, tidak memiliki hak pengalihan tetapi hak-hak itu dapat diwariskan, sehingga posisi masyarakat lokal terhadap sumberdaya TNLL adalah sebagai pemilik terikat. Penelitian ini mengungkapkan bahwa institusi KKM di desa yang masyarakatnya homogen cenderung memiliki keberlanjutan tinggi sedangkan di desa heterogen yang memiliki banyak suku pendatang cenderung memiliki keberlanjutan sedang bahkan rendah. Tindakan kolektif masyarakat lokal yang konsisten menjalankan KKM ditentukan oleh adanya kepentingan bersama terhadap perlindungan sumber air di TNLL dan pencegahan bencana akibat kerusakan hutan. Institusi KKM yang memiliki keberlanjutan tinggi dapat mengatasi masalah perambahan hutan. Tidak adanya prinsip monitoring yang murah dan penerapan sanksi menyebabkan sumberdaya tersebut menjadi rusak. Prinsip keberlanjutan institusi yang tidak berjalan optimal pada institusi KKM adalah prinsip pengaturan kolektif, prinsip pengakuan hak dalam mengatur dan prinsip keterkaitan dalam sistem pengelolaan. Hambatan keberlanjutan..dst