| dc.description.abstract | Salah satu strategi penuntasan masalah perdesaan adalah dengan
mengintegrasikan pembangunan antar desa, dengan mendayagunakan segala potensi
sumber daya secara optimal. Strategi ini disebut sebagai pembangunan kawasan
perdesaan dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 83.
Perhatian pemerintah dalam pembangunan kawasan perdesaan diindikasikan dengan
banyak dilakukannya pembangunan kawasan perdesaan di tingkat Pemerintah
Kabupaten. Kawasan-kawasan perdesaan yang dibangun di tingkat Kabupaten, ada
yang dipilih untuk diprioritaskan pembangunannya oleh Pemerintah Pusat. Kawasan
ini merupakan tanggung jawab bersama lintas Kementerian yang kemudian disebut
sebagai Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN). Dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dipilih 60
KPPN yang tersebar di Pulau Jawa dan Bali. Salah satu KPPN di Pulau Jawa berada
di wilayah Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.
KPPN Pandeglang memiliki potensi sumber daya yang sangat baik pada
sektor wisata dan perikanan di wilayah hilir, pertanian serta pengolahan produk
pertanian di wilayah tengah dan hulu, potensi ini sangat berguna untuk menopang
pembangunan dan perekonomian di daerah tersebut. Namun, sejak kawasan ini
dilanda bencana tsunami pada tahun 2018, disusul satu tahun kemudian dengan
bencana pandemi Covid-19, ternyata telah melumpuhkan perekonomian yang
berdampak pada terhambatnya pembangunan di kawasan tersebut. Dengan dasar
kejadian ini, maka menjadi menarik untuk melihat secara deret waktu perubahan
pembangunan KPPN, sebagai salah satu evaluasi pembangunan wilayah tersebut.
Selain itu, bencana yang terjadi di wilayah pesisir dapat menjadi pertimbangan untuk
memindahkan pusat kegiatan KPPN yang saat ini berada di wilayah tersebut. Dengan
latar belakang tersebut maka tujuan utama penelitian ini adalah untuk 1)
mengidentifikasi perkembangan desa-desa KPPN Pandeglang pasca bencana
tsunami dan selama Covid-19; 2) merekomendasikan lokasi pusat KPPN Pandeglang
yang mendongkrak pembangunan desa dan menjadi pusat pertumbuhan.
Penelitian ini menggunakan Analisis perbandingan rataan dan pertumbuhan
IDM, analisis deret waktu data tabular dan data spasial, analisis deret waktu pola
spasial menggunakan nilai indeks Moran, analisis perubahan autokorelasi spasial
antar desa KPPN menggunakan metode LISA dan analisis deskripsi. Data utama
yang digunakan adalah Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2015-2022 dari
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes
PDTT) serta peta dasar 2018 dari Badan Informasi Geospasial (BIG). IDM dan peta
dasar mencakup wilayah KPPN Pandeglang dan 3 kecamatan tetangganya.
Dapat disimpulkan secara umum wilayah penelitian memiliki status desa dari
tertinggal hingga mandiri dengan perkembangan yang cukup stabil, hal ini ditandai
dengan nilai indeks desa membangun setiap desa yang menunjukkan kenaikan yang
positif. Perubahan terjadi pada tahun-tahun bencana, namun pemulihan dapat segera
dilakukan. wilayah desa terdampak dua bencana lebih banyak di wilayah tengah dan
hulu yang berbasiskan pertanian. Kedua bencana juga menyebabkan perubahan
klaster yang sudah dibentuk menjadi acak, namun segera pulih setelah bencana
mereda, hal ini membuktikan desa-desa yang tergabung dalam KPPN memiliki
kemampuan untuk pulih lebih cepat dan saling menguatkan dibanding desa
sekitarnya yang tidak dibentuk menjadi KPPN. Rekomendasi agar pusat KPPN
Pandeglang berada di wilayah tengah, tepatnya Desa Banyuresmi, karena wilayah ini
yang paling rentan, dan jika menjadi fokus pembangunan maka pembangunan akan
menguatkan titik terlemah dari KPPN. Selain itu, wilayah tengah dan hulu
membutuhkan perhatian khusus, agar pemulihan pasca bencana tsunami dan Covid19 tidak hanya mengembalikan ke kondisi semula sebelum bencana, tapi juga dapat
membangun kembali kawasan ini menjadi lebih baik. | id |
