Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Potensi Wisata Alam di Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna

Abstract

Kecamatan Lohia memiliki beragam obyek wisata dengan keunikan sumber daya alam sehingga dapat menjadi modal utama untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata. Berdasarkan potensi yang dimiliki dan pemanfaatannya saat ini, maka tingkat pengelolaannya diperkirakan ada perbedaan antar obyek wisata. Oleh karena itu, untuk mengetahui prioritas pengembangan obyek wisata dan upaya-upaya yang perlu dilakukan, maka perlu dilakukan penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah: (1) menentukan klasifikasi potensi pengembangan obyek dan daya tarik wisata alam di Kecamatan Lohia; (2) menganalisis persepsi, motivasi dan preferensi wisatawan serta peran masyarakat dan pengelola terhadap ODTWA di Kecamatan Lohia; (3) merumuskan arahan pengembangan destinasi wisata alam di Kecamatan Lohia. Metode analisis data yang digunakan meliputi penilaian potensi pengembangan obyek dan daya tarik wisata alam dilakukan dengan sistem skoring dan pembobotan berdasarkan pedoman Analisis Daerah Operasi-Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (ADO-ODTWA) yang disusun oleh Ditjen PHKA (2003). Persepsi, motivasi, dan preferensi dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan disajikan dalam bentuk tabel maupun grafik dan analisis SWOT digunakan untuk menganalisis araha pemgembangan ODTWA di Kecamatan Lohia. Hasil penilaian menunjukkan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA) Kecamatan Lohia berada dalam klasifikasi potensial dan sangat potensial. Wisata alam Pantai Meleura, Danau Napabale, Danau Motonuno berada pada klasifikasi sangat potensial, sedangkan wisata alam Puncak Wakila dan Gua Liang Kabori berada pada klasifikasi potensial untuk dikembangkan. Obyek wisata alam dalam klasifikasi sangat potensial merupakan obyek wisata yang direkomendasikan atau diutamakan dalam pengembangannya, sedangkan Obyek wisata dalam klasifikasi potensial dapat dikembangkan setelahnya karena diperlukan banyak perencanaan dalam penataan kawasan dan pengembangan kedepannya. Mayoritas motivasi wisatawan untuk berkunjung ke Obyek wisata alam Kecamatan Lohia yaitu mengisi waktu luang dan menikmati pemandangan obyek. Persepsi pengunjung mengenai aksesibilitas tergolong dalam kategori sangat baik, untuk sarana prasarana keseluruhan ODTWA dalam kategori sedang, dan pelayanan pengunjung dalam kategori sangat baik. Preferensi pengunjung terhadap aspek sarana prasarana dan promosi merupakan aspek yang sangat penting untuk dikembangkan. Arahan strategi pengembangan dari masing-masing ODTWA Kecamatan Lohia ditentukan berdasarkan faktor internal dan eksternal yang dimiliki. Alternatif strategi pengembangan ODTWA Puncak Wakila adalah: (1) pengembangan Obyek wisata disesuaikan dengan potensi ODTWA; (2) membuat transformasi produk wisata untuk peluang usaha dan promosi wisata melalui media yang jelas dan mudah diakses, seperti sosial media; (3) kerja sama dengan lembaga (perguruan tinggi dalam bentuk penelitian untuk pengembangan wisata; (4) sinergisme penggunaan anggaran dalam pengelolaan antara Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa untuk pengembangan atraksi wisata; (5) penentuan daya dukung kawasan wisata untuk meminimalisir kerusakan akibat aktivitas wisata. (6) monitoring dan evaluasi dampak wisata; (7) kolaborasi pengelolaan antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat perlu ditingkatkan dalam merencanakan sampai dengan implementasi serta menjaga kelestarian wisata. Alternatif strategi pengembangan ODTWA Pantai Meleura adalah: (1) membuat transformasi produk wisata untuk peluang usaha dan promosi wisata melalui media yang jelas dan mudah diakses; (2) penataan ruang dan pemanfaatan ruang secara optimal sebagai kawasan aktivitas pengunjung selama berkunjung; (3) pengembangan regulasi dan pengelolaan ODTWA; (4) peningkatan standar sarana prasarana yang layak untuk menarik dan memberi kepuasan kepada para pengunjung; (5) monitoring dan evaluasi dampak wisata untuk mengatasi kerusakan obyek akibat pemanfaatan daya dukung yang berlebihan; (6) pengelolaan pengunjung dilakukan menggunakan interpretasi yang menarik untuk menjaga kelestarian kawasan; (7) menciptakan kondisi keamanan yang kondusif baik di dalam maupun luar kawasan ODTWA. Alternatif strategi pengembangan ODTWA Gua Liang Kabori adalah: (1) meningkatkan dan memelihara mutu daya tarik wisata; (2) peningkatan pengelolaan pengunjung melalui pelayan informasi dan interpretasi serta peningkatan keselamatan pengunjung; (3) pembinaan masyarakat untuk pelayan pengunjung dengan menyediakan dan menampilkan berbagai produk wisata tradisional; (4) monitoring dan evaluasi dampak kegiatan wisata; (5) pelaksanaan pengelolaan secara kolaboratif antar pemerintah daerah, cagar budaya dan masyarakat yang terintegrasi; dan (6) meningkatkan kualitas sarana prasarana dengan mengutamakan kealamian dan kelestarian lingkungan. Alternatif strategi pengembangan ODTWA Danau Napabale adalah: (1) menciptakan transformasi produk wisata untuk peluang usaha dan publikasi sebagai promosi wisata melalui media yang jelas, dan mudah diakses; (2) kolaborasi dalam pengelolaan ODTWA, adanya kerja sama antara pihak yang berkepentingan dimulai dari perencanaan sampai implementasi; (3) sinergisme penggunaan anggaran dalam pengelolaan antara Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa untuk pengembangan atraksi wisata; (4) optimasi perencanaan pengelolaan yang efektif sesuai dengan potensi ODTWA; (5) monitoring dan evaluasi dampak kegiatan; dan (6) pembinaan masyarakat sekitar kawasan untuk mencapai tujuan pengelolaan ODTWA dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alternatif strategi pengembangan ODTWA Danau Motonuno adalah: (1) menciptakan transformasi produk wisata untuk peluang usaha dan publikasi sebagai promosi wisata melalui media yang jelas dan mudah diakses; (2) peningkatan pengelolaan pengunjung melalui pelayan informasi dan interpretasi serta peningkatan keselamatan pengunjung; (3) meningkatkan website pariwisata yang ada serta melakukan pembaruan informasi serta konten pada website tersebut; (4) sinergisme penggunaan anggaran dalam pengelolaan antara Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa untuk pengembangan atraksi wisata; (5) monitoring dan evaluasi dampak kegiatan wisata; (6) pelaksanaan pengelolaan secara kolaboratif antar pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat yang terintegrasi; dan (7) penetapan status kawasan untuk mengurangi kerusakan akibat pemanfaatan secara berlebihan.