Model Kebijakan Pengelolaan Berkelanjutan Sampah Plastik Laut: Studi Kasus Teluk Jakarta

Abstract

Krisis pencemaran sampah plastik laut dan pengelolaannya telah menjadi perhatian global mengingat dampaknya yang mengkhawatirkan terhadap manusia dan lingkungan. Pengelolaan yang buruk mencemari laut dan kawasan pesisir, tanah, air, mengancam kesehatan, menimbulkan penyakit, mendegradasi kualitas bentang alam dan pantai dengan cakupan dampak yang luas. Pada saat yang sama, upaya untuk mengatasinya melalui instrumen regulasi, rencana aksi dan target capaian menghadapi tantangan di lapangan. Oleh karena itu, penelitian dilaksanakan dengan studi kasus Teluk Jakarta dan fokus terhadap tema kondisi eksisting pengelolaan dengan metode observasi lapangan dan sampling, peran pemangku kepentingan dengan metode Mactor, pengaruh variabel dalam sistem pengelolaan dengan metode Micmac, kesenjangan regulasi dengan metode analisis 5C Protocol, dan skenario kebijakan dengan metode Multipol. Kondisi eksisting pengelolaan sampah plastik di darat dan laut yang berdampak ke Teluk Jakarta masih dalam kategori belum baik. Ketiga zona yaitu zona barat, tengah dan timur secara aktif memproduksi sampah dari berbagai sumber, dengan variasi pola penyebaran dan jenis sampah plastik. Perilaku dan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya mendukung upaya pencegahan dan penanganan sampah plastik, sedangkan upaya eksisting lainnya belum optimal dengan kapasitas penanganan yang terbatas dan akumulasi sampah yang terus berlanjut menjadi tantangan bagi otoritas teluk. Soliditas pemangku kepentingan dalam menjalankan tugas dan koordinasi pengelolaan sampah plastik laut masih menjadi kendala dalam implementasi strategi pengelolaan. Meskipun terdapat beberapa aktor strategis dalam implementasi strategi pengelolaan, tetapi masih terdapat aktor berpengaruh tinggi dengan tingkat ketergantungan tinggi, yang meskipun strategis tetapi capaian kinerjanya memerlukan pengaruh atau dukungan dari aktor lain. Aktor divergensi dan ambivalensi berpotensi menimbulkan dinamika dalam pencapaian tujuan, dan ketidaksolidan, sehingga perlu memprioritaskan penanganan faktor divergensi agar tidak menghambat proses, dan meminimalkan potensi dinamika yang sulit dikendalikan jika faktor divergensi tidak tertangani dengan baik. Eksisting regulasi pengelolaan sampah plastik relatif telah mencukupi tetapi terdapat kesenjangan dalam implementasi. Analisis terhadap faktor konten, konteks, kapasitas, komitmen dan klien/koalisi menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan eksisting regulasi dalam implementasi. Tingkat kesenjangan implementasi regulasi disebabkan oleh beberapa pola interaksi antar faktor-faktor tersebut, yaitu i) konten - kapasitas, ii) konten - konteks, iii) konteks - kapasitas, iv) konten - konteks - kapasitas, v) keterkaitan dengan komitmen, dan keterkaitan dengan klien/koalisi. Variabel-variabel dalam pengelolaan sampah plastik Teluk Jakarta berkorelasi dan memiliki derajat pengaruh dan ketergantungan langsung dan tidak langsung. Dinamika interaksi antar variabel mempengaruhi tingkat kinerja dan kontribusinya terhadap sistem. Perbedaan posisi kelompok variabel menunjukkan peran dan karakteristik yang berbeda di masing-masing kuadran. Variabel dengan pengaruh kuat cenderung berpotensi menjadi faktor pendorong dan memiliki determinasi. Akselerasinya dapat mempengaruhi variabel lain, termasuk kelompok variabel yang memiliki pengaruh yang lebih rendah dan ketergantungan yang lebih tinggi (dependent). Variabel lainnya relatif tidak berpengaruh signifikan ke sistem (autonomous). Dinamika interaksi antar variabel terlihat dari pro dan kontra pada beberapa instrumen pengurangan sampah, kesenjangan implementasi kebijakan, keterbatasan fasilitas dan infrastruktur, dan kapasitas penanganan yang belum memadai, akumulasi dan penyebaran sampah plastik yang berasal dari sumber-sumber aktif. Variabel Dukungan yang menunjukkan pengaruh tidak langsung yang sangat kuat, mengindikasikan pengaruh dan peran pemerintah masih sangat dominan dalam sistem, dan di masa depan pengaruh tidak langsung menjadi pertimbangan dalam strategi penguatan sistem. Kunci untuk pengelolaan sampah yang lebih baik adalah terletak pada pengelolaan variabel kuadran influential and intermediate. Pengelolaan saat ini belum efektif dan membutuhkan kebijakan alternatif dalam penanganan sampah plastik laut di Teluk Jakarta. performa tertinggi program yang sesuai untuk seluruh kebijakan adalah i) monitoring dan evaluasi capaian rencana aksi Jakstrada DKI Jakarta 2018-2025, ii) implementasi perpres 83/2018 tentang penanganan sampah laut, dan iii) kawasan percontohan pengelolaan sampah plastik laut. Performa tertinggi selanjutnya diikuti oleh i) komitmen, skema dan kemitraan pendanaan untuk pengelolaan, ii) peningkatan sarpras di kawasan DAS, pesisir-laut-pulau, teluk dan kawasan penting, iii) integrasi penanganan sampah plastik di darat dan laut, iv) koordinasi peningkatan pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum, v) alternatif desain dan bahan plastik kemasan, vi) sistem edukasi masyarakat dan penguatan karakter, dan vii) konsistensi implementasi program reduce-reuse-recycle, pemilahan dari rumah, pengurangan plastik sekali pakai dan kantong plastik. Ketiga program tersebut adalah prioritas untuk pengelolaan sampah plastik laut di Teluk Jakarta, sementara ketujuh program selanjutnya menunjukkan urgensi dalam mendukung implementasi program prioritas. Pilihan yang terbaik untuk alternatif kebijakan pengelolaan yang lebih baik yaitu model pendekatan skenario 1 dengan kebijakan Konektivitas dan Smartzone, yaitu i) pengelolaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dan ii) pengembangan kawasan percontohan pengelolaan sampah plastik laut. Sedangkan pilihan terbaik untuk model pendekatan skenario 2 adalah melalui kebijakan Multiaktor dan Integrated yaitu i) pengelolaan berbasis multiaktor, dan ii) pengelolaan sampah di darat dan laut yang terintegrasi. Meskipun kebijakan Greenbay (pengelolaan sampah plastik melalui ekonomi sirkular) memiliki performa rendah untuk kedua skenario, tetapi kebijakan tersebut dapat dikombinasikan dengan kebijakan tertentu dengan mempertimbangkan urgensinya.

Given its alarming impact on humans and the environment, the challenge of marine plastic waste pollution and its management has become a global concern. Poor management pollutes the sea, coastal areas, land, and water, endangering human health, causing sickness, and degrading the quality of landscapes and beaches, among other things. Efforts to overcome them through regulatory tools, action plans, and performance targets, on the other hand, meet obstacles on the implementation. Therefore, the research concentrated on the themes of existing management conditions using field observation and sample methodologies, stakeholders' roles using the Mactor method, the influence of variables in the management system using the Micmac method, regulatory gaps using the 5C approach, and policy scenario using the Multipol method. The existing condition of plastic waste management on land and sea that has an impact on Jakarta Bay is still not in a good category. The three zones (west, middle, and east) actively produce waste from various sources, with variations in distribution patterns and types of plastic waste. The behavior and participation of the community has not fully supported the efforts of preventing and handling plastic waste, while other existing efforts have not been optimal with limited handling capacity and the accumulation of waste that continues to be a challenge for the bay authorities. Stakeholder solidity in carrying out tasks and coordinating the management of marine plastic waste is still an obstacle to implementing the management strategy. Although there are several strategic actors in the implementation of management strategies, there are still highly influential actors with a high level of dependence. Although strategic, their performance achievements require the influence or support of other actors. Divergence and ambivalence actors have the potential to create dynamics in systems and weak solidity in achieving goals, so it is necessary to prioritize the handling of divergence factors so as not to hinder the process and minimize the potential for dynamics that are difficult to control if the divergence factors are not handled properly. Existing regulation on plastic waste management are adequate, although there are some implementation gaps. The content, context, capacity, commitment, and client/coalition elements all suggest that there are regulatory gaps in implementation. Several patterns of interaction between these components create the level of regulatory implementation gap, including i) content - capacity, ii) content - context, iii) context - capacity, iv) content - context - capacity, v) linkage with commitment, and vi) connection with clients/coalition. The variables in the management of plastic waste in Jakarta Bay are interconnected, with direct and indirect degrees of influence and dependence. The level of performance and its contribution to the system are influenced by the dynamics of variable interaction. The difference in the position of the variable groups shows the different roles and characteristics in each quadrant. Variables with a strong influence tend to have the potential to be a driving factor and have determination. Its acceleration can have an impact on other variables, including those with a lower influence and higher dependence. Other variables have a negligible influence on the autonomous system. The dynamics of interaction between variables can be seen from the pros and cons of several waste reduction instruments; gaps in policy implementation; limited facilities and infrastructure; and inadequate handling capacity, accumulation, and distribution of plastic waste originating from active sources. The support variable, which shows a very strong indirect influence, indicates the influence and role of the government is still very dominant in the system, and in the future, indirect influence will be considered in the strategy of strengthening the system. The key to better plastic waste management lies in managing the influential and intermediate variables. The current management is not effective and requires alternative policies in handling marine plastic waste in Jakarta Bay. The highest performance programs that are appropriate for all policies are i) monitoring and evaluating the achievements of the 2018-2025 DKI Jakarta action plan (Jakstrada), ii) the implementation of Presidential Decree 83/2018 on handling marine waste, and iii) pilot areas for marine plastic waste management. The highest performance was followed by i) commitments, schemes, and funding partnerships for management, ii) improvement of infrastructure in watersheds, coastal-sea-islands, bays, and important areas, iii) integration of plastic waste management on land and sea sources, iv) coordination of improvement surveillance, capacities, and law enforcement, v) alternative designs and plastic packaging materials, vi) public education system and character building, and vii) consistency in implementing the programs of reduce-reuse-recycle, sorting from home, reducing single-use plastics and plastic bags. The three programs are priorities for marine plastic waste management in Jakarta Bay, while the next seven programs show the urgency to support the implementation of priority programs. The best option for better management policy alternatives is the scenario 1 approach model with Connectivity and Smartzone policies, namely i) management based on information and communication technology, and ii) developing pilot areas for marine plastic waste management. Meanwhile, the best choice for the scenario 2 approach model is through the Multiaktor and Integrated policies, namely, i) multiaktor based management, and ii) integrated land and sea waste management. Although Greenbay's policy (management of plastic waste through a circular economy) has low performance for both scenarios, it can be combined with certain policies by considering the urgency.