Determinan Tingkat Pengangguran Regional di Jawa Barat: Model Geographically Weighted Panel Regression

Abstract

Pembangunan merupakan proses perubahan yang meningkatkan suatu sistem sosial masyarakat ke arah yang lebih baik dan berkesinambungan, tujuan terpenting dari proses pembangunan adalah meningkatkan standar kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan serta memperluas pilihan ekonomi dan sosial yang membebaskan masyarakat dari sifat ketergantungan (Todaro dan Smith, 2011). Tetapi pada aplikasinya proses pembangunan akan menghadapi beberapa permasalahan yang sangat kompleks salah satunya pengangguran. Pengangguran merupakan isu strategis yang menjadi target Rencana Pembangunan setiap wilayah, sehingga mendapat perhatian khusus baik dari pembuat kebijakan maupun akademisi. Kondisi pengangguran yang tinggi dapat memunculkan dampak sosial dan terjadinya ketidakefisienan ekonomi. Hasil empiris menggunakan uji Breusch-Pagan LM dan Pesaran’s CD LM sebesar 2.2 X 10-16 di bawah 0.05 persen menunjukkan adanya heterogenitas spasial sehingga menyebabkan perbedaan determinan tingkat pengangguran secara regional di Provinsi Jawa Barat tidak sama. Faktor permintaan dan penawaran tenaga kerja merupakan faktor yang penting dipertimbangkan dalam penyusunan regulasi oleh semua pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu perlu dirumuskan penyebab pengangguran dengan melibatkan aspek kewilayahan untuk menghindari perkiraan yang bias dan tidak efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan tingkat pengangguran regional di Provinsi Jawa Barat. Karena keragaman karakteristik antar wilayah, maka penelitian ini menggunakan analisis Geographically Weighted Panel Regression (GWPR). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi dan kabupaten/kota Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan semua variabel bebas yang digunakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran regional di Jawa Barat. Berdasarkan Wilayah pengembangan tingkat pengangguran Wilayah Cekungan Bandung, dipengaruhi oleh rasio ketergantungan, serapan tenaga kerja di sektor manufaktur, serapan tenaga kerja di sektor jasa dan rata-rata lama sekolah. Wilayah Priangan Timur tingkat pengangguran dipengaruhi oleh tingkat partisipasi angkatan kerja, serapan tenaga kerja di sektor manufaktur dan upah minimum regional. Wilayah Ciayumajakuning tingkat pengangguran dipengaruhi oleh tingkat partisipasi angkatan kerja, rasio ketergantungan dan serapan tenaga kerja di sektor manufaktur. Wilayah Purwasuka hanya tingkat partisipasi angkatan kerja yang tidak mempengaruhi tingkat pengangguran. Wilayah Bodebek semua variabel dalam model mempengaruhi tingkat pengangguran. Wilayah Sukabumi dan sekitarnya hanya tingkat partisipasi angkatan kerja yang tidak mempengaruhi tingkat pengangguran. Berdasarkan penelitian ini dapat diberikan beberapa rekomendasi. Pertama, keseriusan pemerintah daerah mengurangi angka pengangguran dengan lebih banyak Kerjasama pada pengembangangan sektor riil agar dapat mengatasi kebutuhan lapangan kerja dengan menggiatkan kembali program pelatihan kerja kepada angkatan kerja usia produktif dan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat umum. Kedua, menarik minat investor pada sektor manufaktur dan jasa ke wilayahnya dengan memberi kemudahan perijinan dan akses sebagai insentif pajak retribusi. Ketiga, peningkatan kapasitas pendidikan sebagai investasi wilayah adalah salah satu faktor penting yang berperan dalam pengentasan tingkat pengangguran di level regional. Dimana pembuat kebijakan setempat harus mendorong peningkatan kapasitas tingkat sumber daya manusia yang merata di daerah dengan memberikan beasiswa serta mampu menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan tinggi yang mudah di akses oleh seluruh masyarakat dan didukung oleh regulasi yang baik. Terakhir, perlunya sinergi dan komunikasi antar pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan untuk bersama mengurangi pengangguran agar tidak terjadi gelombang pengangguran di wilayah lain.

Development is a process of change that improves a social system for the better and the most important goal of the development process is to increase the standard of living and welfare of the community, reduce poverty and expand economic and social choices that build from dependence (Todaro and Smith, 2011). But in its application the development process will face several very complex problems, one of which is unemployment. Unemployment is a strategic issue that is the target of each region's Development Plan, so it gets special attention from both policy makers and academics. High unemployment conditions can lead to social impacts and economic inefficiency. Empirical results using the Breusch-Pagan LM and Pesaran's CD LM tests of 2.2 X 10-16 below 0.05 percent indicate spatial heterogeneity, causing regional differences in the determinants of unemployment rates in West Java Province. The demand and supply factors for labor are important factors to be considered in the preparation of regulations by all district/city governments in West Java Province, therefore it is necessary to formulate the causes of unemployment by involving regional aspects to avoid bias and inefficient estimates. This study aims to analyze the determinants of the regional unemployment rate in West Java Province. Due to the diversity of characteristics between regions, this study uses Geographically Weighted Panel Regression (GWPR) analysis. This study uses secondary data sourced from the Central Statistics Agency (BPS) of Provinces and districts/cities of West Java. The results showed that all the independent variables used had a significant effect on the regional unemployment rate in West Java. Based on the development area, the unemployment rate in the Cekungan Bandung Region is influenced by the dependency ratio, labor absorption in the manufacturing sector, labor absorption in the service sector and the average length of schooling. In the Priangan Timur region, the unemployment rate is influenced by the labor force participation rate, labor absorption in the manufacturing sector and the regional minimum wage. In the Ciayumajakuning region, the unemployment rate is influenced by the labor force participation rate, dependency ratio and labor absorption in the manufacturing sector. In Purwasuka only the labor force participation rate does not affect the unemployment rate. Bodebek area all variables in the model affect the unemployment rate. In Sukabumi dan Sekitarnya, only the labor force participation rate does not affect the unemployment rate. Based on this research, several recommendations can be given. First, the seriousness of the local government to reduce the unemployment rate with more cooperation in the development of the real sector in order to address the need for employment by re-activating job training programs for the productive age workforce and entrepreneurship training for the general public. Second, attracting investors in the manufacturing and service sectors to the region by providing easy licensing and access as a levy tax incentive. Third, increasing education capacity as a regional investment is one of the important factors that play a role in alleviating the unemployment rate at the regional level. Where local policy makers must encourage capacity building at the level of human resources that is evenly distributed in the region by providing scholarships and being able to prepare higher education facilities and infrastructure that are easily accessible by the whole community and supported by good regulations. Finally, the need for synergy and communication between local governments as policy makers to jointly fight unemployment so that there is no wave of unemployment in other regions.