Dampak Perlindungan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kemiskinan di Indonesia

Abstract

Kemiskinan merupakan permasalahan yang selalu menjadi isu strategis karena sulit terpecahkan hampir di setiap negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, akan tetapi tren penurunan kemiskinan dari tahun ke tahun mengalami perlambatan, bahkan setelah tahun 2011 penurunan tingkat kemiskinan kurang dari 0,5% tiap tahunnya. Salah satu program perlindungan sosial untuk menanggulangi risiko dari kemiskinan adalah Program Kelurga Harapan (PKH). PKH merupakan program bantuan tunai bersyarat yang ditargetkan kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan mensyaratkan ketentuan pendidikan dan kesehatan. Rata-rata laju kenaikan anggaran PKH semenjak program tersebut dilaksanakan pada tahun 2007 hingga tahun 2019 adalah sebesar 35,32% per tahun. Akan tetapi pada periode yang sama rata-rata laju penurunan kemiskinan adalah 0,49% per tahun. Kondisi ini menjelaskan adanya ketimpangan antara anggaran program penanggulangan kemiskinan yang dikucurkan dengan hasil yang diperoleh. Kenaikan anggaran pengentasan kemiskinan melalui PKH harusnya mampu diikuti dengan tingkat kemiskinan yang jauh lebih kecil. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi kondisi kemiskinan serta perkembangan perlindungan sosial PKH di Indonesia; (2) menganalisis pengaruh perlindungan sosial PKH terhadap kemiskinan di wilayah KBI dan KTI dalam jangka pendek dan jangka panjang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan data cross section dan time series. Data cross section yang digunakan merupakan 25 provinsi penerima bantuan PKH yang terbagi atas 2 wilayah yaitu Kawasan Barat Indonesia (KBI) berjumlah 15 provinsi dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan jumlah 10 provinsi. Sedangkan data time series yang digunakan merupakan data tahunan mulai 2012 hingga 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan System Generalized Methods of Moment (SYS-GMM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya tingkat kemiskinan didominasi oleh provinsi di wilayah KTI, akan tetapi dilihat dari jumlah penduduk miskin yaitu 76% terkonsentrasi di wilayah KBI, terutama di pulau Sumatra dan Jawa. KBI mampu menurunkan kemiskinan rata-rata lebih cepat dibandingkan di KTI. Selama periode 2012 sampai dengan 2019 penurunan kemiskinan di KBI sebesar 1,58% per tahun, sedangkan di KTI penurunannya sebesar 0,67% per tahun. Laju penurunan jumlah penduduk miskin di KTI lebih lambat sehingga persentase kemiskinannya terbilang masih tinggi. Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi yang memiliki persentase kemiskinan sekaligus jumlah penduduk miskin tertinggi di KTI. Selama periode 2012-2019, bantuan PKH yang telah diberikan sebesar 81% untuk wilayah KBI dan 19% untuk KTI. Porsi bantuan untuk KBI jauh lebih besar dari jumlah bantuan untuk KTI. Hal ini disebabkan karena besarnya jumlah penduduk miskin di KBI menjadi alasan bagi pemerintah dalam menetapkan KPM bantuan PKH lebih banyak terkonsentrasi di KBI dibandingkan KTI. Pada tahun 2019 PKH telah menjangkau 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan alokasi anggaran 32,65 triliun rupiah PKH berpengaruh signifikan menurunkan kemiskinan walaupun dampak PKH tidak secara langsung menurunkan angka kemiskinan. Terdapat transmisi melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan pada jangka panjang. Hasil estimasi jangka panjang menunjukkan bahwa PKH berdampak signifikan dalam pengurangan kemiskinan. Dengan demikian PKH merupakan program yang bisa dipertimbangkan keberlanjutannya dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Kata kunci: Indonesia, kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial

Poverty is a problem that has always been a strategic issue because it is difficult to solve in almost every developing country, including Indonesia. The poverty rate in Indonesia has decreased, but the trend of poverty reduction from year to year has slowed, even after 2011 the decline in the poverty rate was less than 0,5% per year. One of the social protection programs to reduce the risk of poverty is the Family Hope Program (PKH). PKH is a conditional cash transfer program targeted at very poor households (RTSM) by requiring education and health provisions. The average rate of increase in the PKH budget since the program was implemented from 2007 to 2019 is 35,32% per year. However, in the same period, the average rate of poverty reduction was 0,49% per year. This condition explains the disparity between the poverty reduction program budget disbursed and the results obtained. The increase in the poverty alleviation budget through PKH should be able to be followed by a much lower poverty rate. This study has several objectives: (1) identify poverty conditions and the development of PKH social protection in Indonesia; (2) analyze the effect of PKH social protection on poverty in the Kawasan Barat Indonesia (KBI) and Kawasan Timur Indonesia (KTI) areas in the short and long term. The data used in this study is secondary data with cross-section and time-series data. The cross-section data used are 25 provinces receiving PKH assistance which are divided into 2 regions, KBI with 15 provinces and KTI with 10 provinces. While the time-series data used is annual data from 2012 to 2019. The method used in this study is the System Generalized Methods of Moment (SYS-GMM). The results showed that the high poverty rate was dominated by the provinces in the KTI region, but seen from the number of poor people, 76% were concentrated in the KBI area, especially on the islands of Sumatra and Java. KBI can reduce poverty on average faster than in KTI. During the period 2012 to 2019, the reduction in poverty in KBI was 1,58% per year, while in KTI the decline was 0,67% per year. The rate of decline in the number of poor people in KTI is slower so the percentage of poverty is still high. East Nusa Tenggara and West Nusa Tenggara are provinces that have the highest percentage of poverty as well as the number of poor people in KTI. During the period 2012-2019, 81% of PKH assistance has been provided for KBI areas and 19% for KTI. The portion of aid for KBI is much larger than the amount of aid for KTI. This is because the large number of poor people in KBI is the reason for the government in determining KPM PKH assistance is more concentrated in KBI than KTI. In 2019 PKH has reached 10 million beneficiary families (KPM) with a budget allocation of 32,65 trillion rupiahs.

PKH has a significant effect on reducing poverty even though the impact of PKH does not directly reduce poverty. There is transmission through improving the quality of education and health in the long term. The long-term estimation results show that PKH has a significant impact on poverty reduction. Thus PKH is a program that can be considered for its sustainability in reducing poverty in Indonesia.

Keywords: Indonesia, poverty, education, health, social protection