Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Kasus pada Konflik Agraria di Kalijaya-Selasari)

Abstract

UU P3H ditetapkan untuk menanggapi maraknya kasus perusakan hutan yang terorganisasi melalui tindakan pembalakan liar dan pemanfaatan kawasan hutan tanpa atau tidak sesuai izin oleh kelompok yang terorganisasi. Namun, UU P3H diketahui telah digunakan sebagai landasan hukum untuk menjerat petani-petani yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena implementasi penegakan hukum UU P3H pada tahun 2020 di Kalijaya-Selasari, mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dari pengimplementasian UU P3H, dan mengidentifikasi perbandingan antara kandungan substansi UU P3H dengan implementasinya dalam peristiwa konflik agraria di wilayah Kalijaya-Selasari melalui pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini berupa penelitian kualitatif deskriptif dengan metode wawancara terhadap street level bureaucrats, penyidik aparat kepolisian, dan pihak penerima dampak kebijakan serta diperkuat dengan data sekunder. Hasil menunjukkan bahwa tidak ditemukan pertentangan/bias antara kandungan substansi UU P3H dengan implementasinya dalam contoh kasus di Kalijaya-Selasari. Namun implemenasi UU P3H pada contoh kasus di Kalijaya-Selasari tidak berjalan efektif dikarenakan faktor-faktor penghambat dalam pra-implementasinya