| dc.description.abstract | Efisiensi sistem logistik maritim sangat penting dalam upaya meningkatkan daya
saing ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan secara spasial di Indonesia khususnya
di wilayah Indonesia bagian timur. Biaya transportasi laut yang tinggi, pengelolaan tarif yang
belum efisien, konektivitas darat yang buruk, illegal fee, jadwal kapal yang tidak teratur,
moda transportasi terbatas, fasilitas infrastruktur pelabuhan yang minim, dan layanan
informasi pelabuhan belum tersedia merupakan potret permasalahan logistik maritim di
Provinsi Maluku Utara.
Tujuan penelitian ini dilakukan untuk (1) menganalisis peran ekonomi kelautan
dalam perekonomian wilayah Provinsi Maluku Utara; (2) mengkaji kinerja logistik maritim
terhadap perekonomian daerah di Provinsi Maluku Utara; (3) mengevaluasi faktor-faktor
yang
mempengaruhi biaya logistik maritim di Provinsi Maluku Utara; (4) mendesain
kebijakan pengembangan ekonomi logistik maritim di wilayah Provinsi Maluku Utara.
Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Jenis data yang digunakan yaitu data
primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan focus group
discussion (FGD). Sedangkan data sekunder yaitu PDRB Provinsi Maluku Utara, jumlah
tenaga kerja buruh pelabuhan, jumlah barang bongkar muat, Tabel Input-Output Provinsi
Maluku Utara tahun 2012 diperoleh dengan teknik dokumentasi. Metode analisis yang
digunakan yaitu analisis Input-Output ekonomi-ekologi, Stochastic Frontier Analysis,
analisis prospektif MICMAC, dan sistem dinamik.
Hasil analisis Tabel Input-Output 2016 menunjukkan sektor perikanan,
pertambangan bijih logam, dan konstruksi merupakan sektor unggulan bidang ekonomi
kelautan dan prioritas untuk dikembangkan dalam perekonomian daerah di Provinsi Maluku
Utara. Sektor perikanan mampu menyuplai kebutuhan daerah lain dengan nilai ekspor
sebesar Rp 929,17 juta atau 23,73% dari total permintaan. Sektor pertambangan bijih logam,
industri makanan dan minuman, angkutan laut, dan penyediaan makan minum merupakan
sektor ekonomi yang memiliki potensi pengembangan cukup besar di Provinsi Maluku Utara
berdasarkan hasil pengganda output. Berdasarkan hasil analisis I-O ekonomi-ekologi, untuk
menghasilkan satu juta rupiah output sektor perikanan dibutuhkan areal mangrove seluas
15,30 hektar. Sektor industri pengolahan lainnya, jasa reparasi pemasangan mesin, dan
peralatan merupakan sektor ekonomi yang paling tinggi menghasilkan dampak eksternalitas
yaitu
limbah air COD sebesar 1,9591 mg/L dan limbah udara CO sebanyak 45,6644 μg/Nm3.
Biaya logistik maritim yang tinggi tidak menguntungkan bagi pembangunan
perekonomian wilayah kepulauan Provinsi Maluku Utara. Hasil dari model stochastic
frontier menunjukkan bahwa biaya bongkar muat barang dan biaya transportasi laut yang
tinggi dapat mengurangi pendapatan per kapita daerah pulau. Semakin tinggi biaya bongkar
muat barang sebesar Rp 1, maka PDRB per kapita menurun sebesar Rp 1,5021. Demikian
dengan biaya transportasi laut, jika terjadi kenaikan biaya transportasi laut sebesar Rp
dapat menurunkan PDRB per kapita sebesar Rp 0,8729. Nilai rata-rata efisiensi teknis
sebesar 0,704 menggambarkan bahwa kinerja ekonomi logistik maritim di hampir seluruh
daerah pulau belum efisien.
Keterisolasian wilayah pulau dari pusat pasarnya menyebabkan rantai logistik
maritim yang panjang, berimplikasi terhadap biaya transaksi menjadi lebih tinggi. Biaya
angkutan laut merupakan komponen logistik yang memiliki persentase yang paling besar
CHA
Kep
MU
sain
w
belu
mod
info
Prov
dala
terh
kebi
Met
prim
disc
tena
Mal
digu
anal
pert
kela
Utar
sebe
indu
sekt
berd
men
15,3
pera
pere
fron
ting
mua
pula
1, d
sebe
daer
mar
angk
yaitu
sebesar 57,32% dari total biaya transaksi dalam sistem logistik maritim Provinsi
Maluku Utara. Hasil identifikasi menunjukkan biaya transaksi ekonomi yang tinggi dalam
sistem logistik maritim sangat dipengaruhi oleh faktor infrastruktur pelabuhan,
ketidakpastian muatan, cuaca, perilaku, skala ekonomi pulau, dan regulasi. Sehingga
pengembangan infrastruktur pelabuhan seperti peningkatan kapasitas dermaga, ketersediaan
teknologi alat bongkar muat barang, gudang pendingin, dan sumberdaya manusia maritim
handal sangat dibutuhkan untuk mengurangi inefisiensi.
Biaya angkutan laut yang mahal dikarenakan jumlah barang yang diangkut relatif
lebih besar dari jumlah barang yang akan dimuat (empty backhaul), sehingga beban biaya
transportasi dikenakan lebih tinggi di awal keberangkatan kapal.
Kebijakan penurunan biaya angkutan laut cukup strategis untuk menurunkan tingkat
inflasi pulau dan dapat mendorong laju kenaikan PDRB Provinsi Maluku Utara. Hasil
perhitungan menunjukkan kebijakan subsidi biaya angkutan laut sebesar 20% dapat
menurunkan biaya pengangkutan dari Rp 850 ribu per ton menjadi Rp 680 ribu per ton
sehingga tingkat harga barang menurun sebesar 3,65%.
Penurunan biaya angkutan laut sebesar 20% juga berdampak positif terhadap
kenaikan PDRB Provinsi Maluku Utara sebesar 0,000007% dan nilai ekonomi logistik
maritim sebanyak 0,00008% di tahun 2022. Peningkatan nilai PDRB yang kecil
mengindikasikan bahwa dalam jangka pendek, efek penurunan inflasi dari sektor transportasi
kurang berdampak besar terhadap ekonomi wilayah pulau sehingga dibutuhkan faktor
pengungkit lain yang dapat berdampak terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi wilayah.
Rekomendasi kebijakan yang dipilih untuk menekan biaya logistik maritim yang
tinggi di wilayah kepulauan Provinsi Maluku Utara yaitu (1) meningkatkan alokasi anggaran
subsidi untuk biaya operasional kapal yang melayani jalur pelayaran ke wilayah pulau-pulau
kapal tol laut) untuk menunjang pertumbuhan ekonomi; (2) meningkatkan kapasitas muatan
kapal melalui peningkatan skala ekonomi produksi di wilayah pulau-pulau. | id |
