Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis di Era Otonomi.

Abstract

Otonomi daerah telah memberikan banyak perubahan pada pengelolaan daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Perubahan ini merupakan implikasi disahkannya Undang-Undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan pembagian keuangan antar pusat dan daerah. Perubahan pada keuangan daerah sangat dirasakan terutama bagi daerah yang mendapatkan bagi hasil yang lebih besar dengan adanya otonomi daerah. Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu daerah yang mendapatkan dana bagi hasil yang cukup besar dari migas. Pendapatan yang besar tidak selalu berbanding lurus dengan percepatan pembangunan bahkan bisa menimbulkan konflik di daerah. Dengan dasar inilah penulis melakukan kajian “Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis di Era Otonomi” dengan tujuan: (1) menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan daerah setelah otonomi, (2) menganalisis kontribusi setiap mata anggaran pada APBD kabupaten Bengkalis, (3) menganalisis keadilan alokasi anggaran setelah otonomi daerah, (4) menganalisis perencanaan pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung program pembangunan daerah, (5) merumuskan alternatif penggunaan anggaran yang memberikan manfaat optimal kepada masyarakat. Sesuai dengan judul, lokasi kajian ini adalah Kabupaten Bengkalis, dengan sumber data sekunder dirangkum dari APBD Kabupaten Bengkalis dan laporan pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 1998/1999 – 2003. Metode kajian ini menggunakan analisa rasio dan konversi anggaran. Hasil kajian menyimpulkan bahwa selama otonomi pengelolaaan keuangan daerah Kabupaten Bengkalis belum dikelola dengan efektif dan alokasi anggaran yang belum berpihak kepada masya rakat (adil) serta belum inovatifnya pemerintah daerah dalam mengelola keuangan (dilihat dari pendapatan, belanja dan pembiayaan). Hasil kajian ini membenarkan kesimpulan awal bahwa pendapatan daerah yang besar tidak berbanding lurus dengan usaha percepatan pembangunan daerah. Terakhir, dari kajian ini dibuat rancangan strategi membangun keuangan daerah yang dilihat dari tiga aspek keuangan daerah yaitu: (1) pendapatan, (2) belanja dan (3) pembiayaan, yang melahirkan tiga strategi membangun keuangan daerah yaitu: (1) membangun sistem keuangan daerah, (2) mengoptimalkan dana luar dan (3) audit internal.