Kajian Ketersediaan Beras di Kalimantan Timur Sebagai Calon Ibu Kota Baru Indonesia: Pendekatan Sistem Dinamik

Abstract

Rice is an important and strategic commodity in East Kalimantan because it is a source of staple food for the majority of the population. However, the condition of rice availability in East Kalimantan is still experiencing a deficit until now. In 2019, domestic capacity was only 66.57 percent or experienced a rice supply shortage of 33.43 percent. This indicates that there is a fairly high gap between the supply and demand for rice in East Kalimantan. It is feared that this gap will be even greater if it is associated with the determination of East Kalimantan as a candidate for the Capital City, according to the National Medium-Term Development Plan (2020-2024). Related to this, it is hoped that the East Kalimantan government will be able to increase domestic supply so that it can meet the people's rice needs. Based on this description, it is necessary to conduct a study on the implementation of rice availability policies in East Kalimantan. Availability studies cannot be done partially, but must cover supply and demand aspects. The objectives of this study are (1) to develop a model of the rice availability system; (2) analyze the key factors in rice availability; and (3) formulating policy recommendations to increase the availability of rice in East Kalimantan as a candidate for the capital city.

Beras merupakan komoditas penting dan strategis di Kalimantan Timur (Kaltim) karena merupakan sumber bahan pangan pokok mayoritas penduduk. Namun, hingga saat ini kondisi ketersediaan beras di Kaltim setiap tahunnya masih mengalami kekurangan (defisit). Pada tahun 2019 kemampuan domestik hanya sebesar 66,57 persen atau mengalami kekurangan pasokan beras sebesar 33,43 persen. Hal ini mengindikasikan ada gap yang cukup tinggi antara kemampuan penyediaan dan permintaan beras di Kaltim. Gap ini dikhawatirkan akan semakin besar bila dikaitkan dengan penetapan Kaltim sebagai Calon Ibu Kota Negara (IKN), sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020- 2024). Terkait hal tersebut diharapkan pemerintah Kaltim mampu meningkatkan penyediaan domestik hingga dapat memenuhi kebutuhan beras masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut maka perlu dilakukan kajian mengenai implementasi kebijakan ketersediaan beras di Kaltim. Kajian ketersediaan tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus meliputi aspek penyediaan dan aspek kebutuhan. Tujuan kajian ini yaitu (1) menyusun model sistem ketersediaan beras; (2) menganalisis faktor-faktor kunci dalam ketersediaan beras; dan (3) merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan ketersediaan beras di Kaltim sebagai calon ibu kota. Model ketersediaan beras menggunakan pendekatan sistem dinamik diawali dengan menentukan tujuan sistem, menentukan kebutuhan sistem, menganalisis rumusan masalah, mengidentifikasi sistem, simulasi, validasi, uji sensitivitas hingga pembentukan skenario kebijakan. Pada penelitian ini mensimulasikan dalam kurun waktu 10 tahun kedepan (2020-2029) dengan tingkat validitas yang baik yakni nilai AME dan AVE dibawah 10 persen. Pengolahan data menggunakan bantuan perangkat lunak Powersim Studio 10. Model dinamik yang telah dikembangkan dapat mendeskripsikan kondisi ketersediaan beras di Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN baru. Berdasarkan hasil simulasi model menunjukkan peningkatan defisit ketersediaan beras ketika IKN pindah pada tahun 2025 atau kemampuan domestik turun dari 60,33 persen menjadi 44,8 persen, sehingga diperlukan kebijakan ketersediaan beras. Hasil uji sensitivitas menunjukkan faktor kunci dalam sistem ketersediaan beras di Kalimantan Timur adalah produktivitas, indeks pertanaman, luas lahan, randemen, cadangan pangan pemerintah, dan konsumsi perkapita masyarakat. Berdasarkan hasil simulasi skenario kebijakan, rekomendasi kebijakan terbaik adalah dengan menerapkan kebijakan secara utuh dan menyeluruh baik dari sisi penyediaan maupun sisi kebutuhan yakni skenario IX meliputi (1) peningkatan IP sawah irigasi melalui rehabilitasi jaringan irigasi; (2) peningkatan produktivitas sawah melalui pengaplikasian pupuk berimbang dan penggunaan varietas unggul bersertifikat; (3) penurunan konsumsi per kapita masyarakat melalui program diversifikasi pangan; dan (4) peningkatan cadangan pangan pemerintah melalui penambahan pasokan dari wilayah lain.