Pengembangan Arahan Pengelolaan Hutan Berbasis Gugus Pulau di Provinsi Maluku

Abstract

Penelitian ini dilakukan dalam rangka menjawab sebagian dari tantangan pengelolaan hutan di Provinsi Maluku melalui pengembangan Arahan Pengelolaan Hutan Berbasis Gugus Pulau. Arahan pengelolaan hutan tradisional, lebih banyak mempertimbangkan aspek bio-fisik kawasan yang sesuai dengan daya dukung, daya tampung serta kelas-kelas kesesuaiannya. Untuk wilayah kepulauan seperti Provinsi Maluku yang wilayah daratannya berupa pulau-pulau kecil, arahan pengelolaan hutan tidak bisa semata-mata dibuat dengan pendekatan bio-fisik dari wilayah daratannya, tetapi perlu mempertimbangkan aspek lainnya, seperti aspek sosial, ekonomi dan waktu (trend). Pada kajian ini penulis mengembangkan pendekatan hybrid, yang merupakan kombinasi antara pendekatan biofisk, sosial, ekonomi dan waktu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan model arahan pengelolaan hutan lestari di Provinsi Maluku yang bersifat menyeluruh dengan pendekatan spasial dan temporal. Tujuan khusus dari penelitian ini untuk (1) membangun Kelas-kelas tipologi gugus pulau di Provinsi Maluku; (2) membentuk pola spasial tipologi gugus pulau yang dibangun; dan (3) Menganalisis Pola kecenderungan spasial (spatial trend) perubahan hutan. Kajian ini berangkat dari pengelompokkan gugus pulau yang telah ada sebelumnya. Akan tetapi, atas pertimbangan perubahan kondisi dari berbagai faktor dominan, kesederhanaan pengelompokkan gugus pulau serta aplikasi yang lebih difokuskan pada aspek kehutanan, maka studi ini melakukan proses reklasifikasi dengan pendekatan analisis diskriminan. Penggunaan analisis diskriminan ini bertujuan melakukan penyederhanaan gugus (kelas) dan mengukur relevansinya terhadap aspek pengelolaan hutan. Analisis diskriminan yang pertama dilakukan untuk menguji penetapan duabelas gugus pulau dengan menggunakan data biofisik, sosial dan ekonomi. Pengelompokkan juga dilakukan dengan pendekatan analisis klaster, untuk mengelompokkan unit-unit administrasi berdasarkan karakteristik alami dari setiap unit klaster yang dianalisis. Pendekatan ini digunakan untuk menemukan tipologi wilayah tanpa menghiraukan gugus pulau baru yang telah dihasilkan sebelumnya, Analisis ini dilakukan sebagai pendekatan alternatif dalam mengembangkan arahan pengelolaan hutan. Arahan pengelolaan hutan berbasis gugus pulau disetiap kelas sebagai hasil reklasifikasi sebelumnya dilakukan dengan pendekatan (1) spasial dan (2) temporal. Pendekatan spasial mencakup pembangunan kelas-kelas kemampuan lahan yang diturunkan dari beberapa faktor bio-fisik areal dari data-data statis, sedangkan pendekatan temporal dikakukan dengan membangun informasi “spatial trend” yang diturunkan dari data spasial runut waktu (time series), khususnya dari perubahan tutupan hutan menjadi non hutan selama 18 tahun pada periode 2000 dan 2018. Hasil analisis diskriminan menunjukan bahwa hanya lima gugus pulau yang memiliki perbedaan secara biofisik dan sosial ekonomi dengan tingkat akurasi yang tinggi. Peubah-peubah yang paling dominan dalam pembentukan wilayah diskriminan lima gugus pulau adalah luas tanaman pangan, luas gugus, produksi perikana tangkap dan produksi tanaman perkebunan. Tiga kelas kemampuan lahan diperoleh pada 5 tipologi gugus pulau yaitu rendah, sedang dan tinggi. Analisis perubahan tutupan lahan menunjukan bahwa dalam kurun waktu 18 tahun Provinsi Maluku telah kehilangan tutupan hutan ± 77,102 ha atau rata-rata ± 4,283.4 ha/tahun. Secara global luasan penutup lahan (land cover) yang hilang atau terdegradasi ± 422,805 ha atau rata-rata ± 23,489.06 ha/tahun. Analisis spatial trend dilakukan untuk menguj dan memonitor lokasi terjadinya degradasi lahan serta besarannya. Analisis spatial trend menghasilkan Lima kelas kategori yang menggambarkan kondisi perubahan yang terjadi pada tiap tipologi 5 Gugus Pulau, yaitu : kelas I kategori sangat rendah; kelas II rendah; kelas III sedang; kelas IV tinggi dan kelas V sangat tinggi. Trend ini menunjukan daerah dengan tingkat degradasi tinggi sampai sangat tinggi ada pada beberapa Kabupaten antara lain, Kabupaten Buru dan Buru Selatan, Seram bagian Barat, Maluku Tengah dan Kota Ambon. Berdasarkan hasil kajian diatas skenario pengelolaan hutan dapat dibuat sebagai berikut : a) Tipologi 1. Tipologi 1 memiliki kelas kemampuan lahan rendah, sedang dan tinggi. Selain itu tingkat kehilangan tutupan lahan hutan dan non-hutan yang terbesar. Tipologi ini lebih cocok untuk pemanfaatan hasil hutan non-kayu dan jasajasa hutan, antara lain sumber daya air, perlindungan plasma nutfah, ekowisata, dan kesehatan. Arahan pemanfaatannya di tingkat tapak direkomendasikan kepada pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konsevasi (KPHK) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL). Untuk kemampuan lahan sedang dan rendah dapat diusahakan aktifitas pemanfaatan sumberdaya hutan kayu dengan perencanaan yang terukur dan pengawasan yang ketat. Arahan tingkat tapak direkomendasikan ke Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dalam proses pengelolaan sumberdaya alam. Pemanfaatan sumberdaya hutan pada lahan kelas kemampuan lahan rendah diarahkan kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Perhutanan Sosial. b) Tipologi 2. Sama dengan Tipologi 1, tipologi ini memiliki 3 kelas kemampuan lahan lahan. Tipologi ini memili persentse luas kemampuan lahan rendah lebih besar dari tipologi 1 yaitu 54 % dari luas tipologinya. Dari aspek kelestarian, hal ini harus mendapat perhatian yang serius dalam perencanaan pemanfaatan lahan (hutan). Arahan pengelolaan lahan lebih mengarah ke jasa-jasa hutan dan hasil hutan non kayu. Arahan pemanfaatan di tingkat tapak direkomendasikan kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL). Selanjutnya untuk kemampuan tingkat sedang sampai rendah di kelolah oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Perhutanan Sosial. c) Tipologi 3 Tipologi ini hanya memiliki 2 kelas kemampuan lahan, rendah dan sedang. Luas lahan berkemampuan rendah hampir setengan dari luas tipologinya. Luasan tutupan lahan hutan yang hilang ± 8 %. Arahan pemanfaatan lahan pada tipologi ini yaitu hanya untuk hasil hutan non-kayu dan jasa-jasa lingkungan. Arahan pemanfaatan di tingkat tapak direkomendasikan kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL). Selanjutnya untuk kemampuan tingkat sedang sampai tinggi di kelolah oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Perhutanan Sosial d) Tipologi 4. Tipologi ini memiliki kesamaan dengan tipologi 3 hanya memiliki 2 kelas kemampuan, yaitu rendah dan sedang. Tipologi ini cukup ekstrem disebabkan karena ± 7213 % berada pada kelas kemampuan lahan rendah dan sisanya (2787 %) pada kelas kemampuan lahan sedang. Tipologi ini didominasi oleh tutupan lahan hutan ± 82 % dari luas tipologinya, dengan demikian aktivitas yang mengarah kepada degradasi hutan menjadi prioritas penting. Arahan pemanfaatan di tingkat tapak direkomendasikan kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL). e) Tipologi 5. Tipologi gugus pulau tetapi memiliki 3 kelas kemampuan lahan. Tutupan lahan hutan mencakup ± 50 % dari luas tipologinya. Aktivitas konversi lahan hutan ke non-hutan cukup tinggi. Tipologi ini memiliki kelas kemampuan lahan sedang lebih tinggi dari 2 kelas lainnya. Skenario pemanfaatan lahan diarahkan kepada hasil hutan non-kayu dan jasa-jasa hutan. Arahan pemanfaatan di tingkat tapak direkomendasikan kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL). Selanjutnya untuk kemampuan tingkat sedang sampai rendah di kelolah oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Perhutanan Sosial