Analisis Peraturan Perundang-Undangan Hutan Rakyat Pangan

Abstract

Dalam pengembangan hutan di Indonesia, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Berdasarkan peraturan kehutanan yang sudah ada, belum ada peraturan yang membahas secara rinci tentang hutan rakyat pangan. Oleh karena itu perlu adanya analisis terhadap Undang-undang terkait peran hutan rakyat untuk mendukung ketahanan pangan serta untuk mencari pengertian hutan rakyat pangan berdasarkan peraturan yang telah ada. Penelitian ini dilakukan guna untuk mengidentifikasi peraturan perundang-undangan hutan rakyat pangan, menganalisis potensi masalah dan evaluasi isi peraturan perundang undangan hutan rakyat pangan, menganalisis rencana tindak dari peraturan perundang-undangan serta menganalisis pengertian hutan rakyat pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah dianalisis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi Pustaka (Library Research). Metode analisis data yang digunakan terdiri dari inventarisasi regulasi, identifikasi dan klasifikasi regulasi, analisis regulasi serta rencana tindak terhadap regulasi tersebut. Sedangkan metode yang digunakan untuk analisis peraturan perundang undangan terdiri dari legalitas, kebutuhan dan ramah. Berdasarkan 40 peraturan perundang-undangan yang telah dianalisis diperoleh 60 regulasi yang harus dipertahankan dan 5 regulasi harus ada rencana tindak. Dengan jumlah regulasi yang dipertahankan sebanyak 60, maka secara keseluruhan regulasi dari kehutanan maupun dari pertanian dan pangan relatif baik. Berdasarkan analisis peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan diperoleh pengertian hutan rakyat pangan. Hutan rakyat pangan merupakan hutan yang memiliki luas minimal 0.25 ha dengan tanaman pertanian seperti sumber hayati, nabati maupun hewani yang layak dikonsumsi guna untuk menjamin kesejahteraan, terciptanya ketahanan, kemandirian dan ketahanan pangan bagi masyarakat sekitar hutan.