| dc.description.abstract | Pertumbuhan penduduk dan yang tiap tahun meningkat di Ibukota DKI Jakarta dipengaruhi oleh adanya tarik yang kuat yang dimiliki ibukota ini sebagai wilayah Megacity. Ketersediaan sarana dan prasarana serta sistem pelayanan tersedia di samping itu ketersediaan lapangan pekerjaan di wilayah perkotaan menjadi salah satu hal yang dapat menarik masyarakat dari luar untuk masuk dan bertumbuh di Kawasan Perkotaan. Seperti halnya di Kawasan DKI Jakarta terjadinya pertumbuhan penduduk setiap tahunnya salah satunya disebabkan oleh fenomena urbanisasi ke wilayah perkotaan selanjutnya dengan adanya ketersediaan lahan yang terbatas di wilayah ibukota maka penduduk mula bertumbuh di wilayah sekitar kota inti DKI Jakarta yakni di Kawasan Jabodetabek khususnya di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor pada beberapa tahun terakhir fenomena pertumbuhan penduduk di wilayah Jabodetabek semakin meningkat hal ini memerlukan perhatian cukup serius karena dapat menimbulkan dampak negatif yang dapat berdampak sosial serta dapat menurunkan kualitas lahan yang menyebabkan rentan terhadap bencana. Berdasarkan PERPRES 54 (2008) menegaskan bahwa kawasan Puncak memiliki fungsi sebagai daya dukung lingkungan hidup serta diarahkan kepada kegiatan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan lindung di KSN Jabodetabek. Sehingga dalam penyusunan RTRW di kawasan Puncak Kabupaten Bogor dianggap perlu memperhatikan fungsi lahan yang sesuai dengan daya dukungnya. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah membangun sistem pengendalian tata ruang berdasarkan hasil analisis daya dukung lahan di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor, melalui tujuan antara yaitu Mengidentifikasi perubahan tutupan lahan tahun 2019-2035 berdasarkan trend tutupan lahan, membandingkan keselarasan lahan berdasarkan kemampuan lahan dari hasil prediksi tutupan lahan tahun 2035 berdasarkan skenario trend tutupan lahan, merumuskan sistem pengendalian tata ruang sebagai rekomendasi arahan pengendalian penataan ruang berdasarkan hasil analisis daya dukung lahan di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor. Analisis perubahan penggunaan lahan existing dan proyeksi perubahan tutupan lahan tahun 2035 berdasarkan skenario kebijakan penggunaan lahan di Kawasan Puncak, analisis ini secara garis besar dapat dibagi menjadi empat tahap kegiatan yang menggabungkan antara metode teknik pengindraan jauh dengan pengembangan wilayah yakni analisis perubahan tutupan lahan kawasan puncak, prediksi perubahan tutupan lahan tahun 2035 berdasarkan trend penggunaan lahan, prediksi perubahan tutupan lahan tahun 2035 berdasarkan rencana tata ruang (RTRW Kabupaten Bogor tahun 2016-2036), dan prediksi perubahan tutupan lahan tahun 2035 berdasarkan kebijakan konservasi di kawasan Puncak. Prediksi perubahan tutupan lahan di Kawasan puncak tahun 2035 dilakukan dalam lima tahap yakni penyiapan dan penentuan perangkat lunak dan model aplikasi yang akan digunakan dalam prediksi, penentuan faktor pendorong perubahan tutupan lahan. Dalam penelitian ini faktor pendorong. Dalam ini akan menggunakan sub-model transisi dari semua penggunaan lahan menjadi lahan terbangun, menentukan faktor pendorong perubahan tutupan lahan dan transition potensial perubahan tutupan lahan, validasi model dan prediksi tutupan lahan tahun 2035 menggunakan skenario trend, Pola ruang RTRW dan skenario Konservasi. Metode analisis pengaruh perubahan tutupan lahan terhadap daya dukung lahan menggunakan model analisis keselarasan lahan terhadap kemampuan lahan yang ada di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor, metode ini kembangkan dengan mempertimbangkan kemampuan lahan pada suatu wilayah yang dianalisis dengan metode penentuan kelas kemampuan lahan berdasarkan kondisi fisik lahan. Secara garis besar analisis ini dapat dibagi menjadi 4 (empat) tahap yakni: penentuan kelas kemampuan lahan pada tingkat pengelolaan berdasarkan faktor penghambat kategori sub kelas yang mempengaruhi, tahap kedua menentukan sub kelas lahan berdasarkan kondisi, tahap ketiga evaluasi daya dukung lahan existing berdasarkan kemampuan lahan, tahap ke lima prediksi daya dukung lahan tahun 2035 berdasarkan hasil proyeksi tutupan lahan tahun 2035. Sistem pengendalian untuk rekomendasi arahan tata ruang berdasarkan hasil analisis daya dukung lahan di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor dianalisis dengan menggunakan sistem overlay peta antara keselarasan lahan dengan tutupan lahan eksisting dan skenario secara garis besar analisis ini di bagi menjadi tiga tahap yakni, perhitungan indeks Keselarasan lahan berdasarkan batas administrasi wilayah desa di Kawasan Puncak, pengelompokan desa berdasarkan indeks keseragaman perubahan tutupan lahan berdasarkan keselarasan lahan dengan menggunakan PATN, menganalisis karakteristik indikator yang mempengaruhi perubahan lahan terhadap indeks Keselarasan lahan berdasarkan administrasi desa di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor, Menentukan arahan pengendalian tata ruang di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor. Hasil perbandingan hasil analisis dari tiga skenario penggunaan lahan di Kawasan Puncak sangat kompleks antara satu dengan dan memiliki keterkaitan yang kuat. Perubahan tutupan lahan akan mengonversi tutupan lahan yang lain akan tetapi tidak tertutup kemungkinan lahan yang sudah terkonversi ikut mengonversi lahan yang lain yang pada akhirnya berakhir pada lahan terbangun. Proyeksi berdasarkan trend akan menimbulkan lahan terbangun yang cukup besar dan konversi lahan hutan menjadi tutupan lahan yang lain yang besar sedangkan proyeksi berdasarkan konservasi dapat menekan alih fungsi hutan dan pertumbuhan lahan terbangun pada tahun 2035. Dari perbandingan luas lahan di Kawasan Puncak yang sesuai dengan kemampuan lahan masih lebih besar dengan lahan yang tidak sesuai. Akan tetapi luasnya berbeda beda tiap skenario terlihat luas lahan yang sesuai paling besar yakni skenario Konservasi yakni 14014.04 hektar kemudian skenario pola ruang dengan 12589.93 hektar dan yang terakhir skenario trend 11426.26 hektar. Sedangkan luas lahan yang tidak sesuai terbesar pada skenario trend dengan 6942.96 hektar kemudian 5779.30 hektar dan skenario konservasi 4354.24 hektar. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa dengan adanya kebijakan penataan ruang berdasarkan RTRW maka ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan berdasarkan kemampuan lahannya dapat ditekan. Dari hasil simulasi penataan ruang menghasilkan arahan pengendalian tata ruang berupa insentif perlu dilakukan terhadap 17 desa yang ada di Kawasan puncak selain itu ada beberapa desa yang perlu diberikan disinsentif dan sanksi bagi pelanggar tata ruang. Sanksi ini di berikan dengan tujuan pengendalian pemanfaatan ruang | id |
| dc.description.abstract | Population growth and increasing every year in the capital DKI Jakarta which is built by the strong attraction that this capital has as a Megacity area. Support for facilities and infrastructure as well as service systems are available. Besides, urban areas in urban areas are one of the things that can attract people from outside to enter and grow in urban areas. As is the case in the DKI Jakarta area, the population growth every year is caused by the phenomenon of urbanization to urban areas, then with the limited land in the capital city, the population initially grows in the area around the core city of DKI Jakarta, namely in the Greater Jakarta Area, especially in the Puncak Area, Jakarta Bogor Regency. In recent years, the phenomenon of population growth in the Jabodetabek area has increased. This requires serious attention because it can have negative impacts that can have social impacts and can reduce the quality of land that causes disasters. Based on PERPRES No 60 (2020) asserts that the Puncak area has a function as environmental support capacity and is directed towards rehabilitation and revitalization of protected areas in the Jabodetabek KSN. So that in the preparation of the RTRW in the Puncak area of Bogor Regency it is deemed necessary to pay attention to land functions following it carrying capacity. The final objective of this study is to build a spatial control system based on the results of the analysis of the carrying capacity of the land in the Puncak area of Bogor Regency, through the intermediate objective of identifying changes in land cover in 2019-2035 based on land cover trends, comparing land alignment based on the land capability from the predicted results of cover. land in 2035 based on the land cover trend scenario, formulating a spatial control system as a recommendation for spatial planning control directions based on the results of the analysis of the carrying capacity of land in the Puncak area of Bogor Regency. Analysis of changes in existing land use and projections of changes in land cover in 2035 based on land use policy scenarios in the Puncak Area, this analysis can be broadly divided into four stages of activities that combine remote sensing technique methods with regional development, namely analysis of land cover changes in peak areas, prediction of land cover change in 2035 based on land use trend, prediction of land cover change in 2035 based on spatial planning (RTRW Bogor Regency 2016-2036), and prediction of land cover change in 2035 based on conservation policy in Puncak area. Prediction of land cover change in the peak area in 2035 is carried out in five stages, namely the preparation and determination of the software and application models that will be used in predicting, determining the driving factors for land cover change. In this study the driving factor. This section will use a sub-model of the transition from all land use to developed land, determine the driving factors for land cover change and potential transition of land cover change, model validation and prediction of land cover in 2035 using the Trend scenario, Spatial pattern RTRW and Conservation scenarios. The method of analyzing the effect of changes in land cover on the carrying capacity of the land uses a land alignment analysis model on the land capability in the Puncak area of Bogor Regency. This method was developed by considering the land capability in an area analyzed by the method of determining land capability classes based on the physical conditions of the land. Broadly speaking, this analysis can be divided into 4 (four) stages, namely: determining the land capability class at the management level based on the inhibiting factor of the sub-class category that affects, the second stage determining the sub-class of land-based on conditions, the third stage evaluating the carrying capacity of the existing land-based on the land capability, the fifth stage is predicting the carrying capacity of land in 2035 based on the projection of land cover in 2035. The control system for spatial planning recommendations based on the results of the analysis of the carrying capacity of the land in the Puncak area of Bogor Regency is analyzed using a map overlay system between land alignment and existing land cover and the scenario is broadly divided into three stages, namely, the calculation of the land suitability index. based on the administrative boundaries of the village area in the Puncak area, village grouping based on the uniformity index of land cover change based on land alignment using PATN, analyzing the characteristics of indicators that affect land changes on the land suitability index based on village administration in Puncak Area, Bogor Regency, Determining the direction of spatial control in Bogor Regency Peak Area. The results of the comparison of analysis results from three land-use scenarios in the Puncak area are very complex and have a strong relationship. Changes in land cover will convert other land covers, but the converted land may also convert other lands which will eventually end up in developed land. where projections based on trends will result in a large enough built-up land and conversion of forest land to another large land cover, while projections based on conservation can suppress forest conversion and developed land growth by 2035 From the comparison of the land area in the peak area which is by the capacity of the land, it is still larger with the land that is not suitable. However, the area is different for each scenario, it can be seen that the most suitable land area is the Conservation scenario, which is 14014.04 hectares, then the spatial pattern scenario is 12589.93 hectares and the last is the trend scenario with 11426.26 hectares. Meanwhile, the largest non-conforming land area is in the trend scenario with 6942.96 hectares then 5779.30 hectares, and the conservation scenario 4354.24 hectares. Based on the results of this comparison, it can be seen that with the existence of a spatial planning policy based on RTRW, the mismatch of land use based on the capacity of the land can be suppressed. The results of the spatial planning simulation results in spatial control directions in the form of incentives that need to be carried out for 17 villages in the peak area besides that several villages need to be given disincentives and sanctions for violators of spatial planning. These sanctions are given to control space. keywords: Land Change Scenarios, Land Carrying Capacity, Spatial Control | id |
