Hubungan Partisipasi Masyarakat, Keselarasan Perencanaan, dan Kinerja Pembangunan : Studi Kasus Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstract

Perencanaan pembangunan wilayah yang baik memerlukan partisipasi masyarakat yang sebagai subyek pembangunan karena perencanaan yang baik diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di tempat tinggalnya. Suara masyarakat harus diperhitungkan sebagai sebuah fase kunci dalam perencanaan, khususnya dalam merencanakan dan pelibatannya dalam tahap pengambilan keputusan pembangunan wilayah. Perencanaan partisipatif ini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pembangunan. Meskipun demikian, berbagai penelitian terkait hubungan partisipasi masyarakat, yang diukur secara kualitatif individual, dan kinerja pembangunan wilayah menunjukkan hasil yang bervariasi, bahkan ada yang memiliki hubungan negatif atau tidak memiliki hubungan sama sekali. Perencanaaan pembangunan mencakup perencanaan aspek spasial, aktivitas di atas ruang tersebut, dan penganggaran. Untuk memberikan hasil yang terbaik, perencanaan atas ketiga aspek tersebut harus selaras dan memiliki keterkaitan yang tinggi dengan perencanaan spasial sebagai pengarah dari perencanaan pembangunan dan penganggaran. Namun berbagai penelitian di Indonesia menunjukkan ketidakselarasan antara rencana tata ruang dan rencana pembangunan atau rencana pembangunan dan penganggaran. Belum ada penelitian yang holistik terkait keselarasan ketiga kebijakan perencanaan tersebut. Topik penelitian ini dipilih untuk mengisi keterbatasan pengetahuan terkait dengan fakta empiris yang kuantitatif atas efektivitas partisipasi publik, dan kesesuaian perencanaan spasial, aktivitas pembangunan dan penganggaran bagi kinerja wilayah, Sekaligus untuk membuktikan bahwa internalisasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan akan meningkatkan kinerja wilayah. Selain itu, penelitian ini diharapkan memperkaya metode penelitian dan cara pengukuran yang digunakan atas topik sejenis. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah: (1) melakukan analisis hubungan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan kinerja pembangunan wilayah; (2) melakukan analisis peran keselarasan perencanaan sebagai mediasi dari hubungan partisipasi masyarakat dan kinerja pembangunan wilayah; dan (3) mendeskripsikan tipologi perencanaan partisipatif yang memiliki kinerja pembangunan baik Penelitian dilakukan pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada bulan Februari hingga November 2019. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian dengan alasan bahwa Provinsi tersebut mendapat penghargaan sebagai provinsi dengan perencanaan terbaik dan diberikan terkait Anugerah Pangripta Nusantara 2017 oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dengan meneliti provinsi ini, diharapkan diperoleh sebuah tipologi perencanaan partisipatif yang akan meningkatkan kinerja pembangunan, secara khusus terkait infrastruktur dan pemukiman. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan campuran dengan model sequential explanatory, penelitian diawali dengan pendekatan kuantitatif untuk menguji hubungan antar peubah laten menggunakan metode Structural Equation Model Partial Least Square. Peubah laten yang diteliti adalah partisipasi masyarakat, keselarasan perencanaan, dan kinerja pembangunan wilayah (yang diukur dari output sektor infrastuktur dan pemukiman). Kemudian dilakukan penelitian kualitatif untuk membuktikan, memperdalam dan memperluas hasil penelitian kuantitatif, menggunakan metode multi value Qualitative Comparative Analysis (mvQCA) dan analisis cluster. Analisis data kualitatif dilakukan guna menghasilkan tipologi perencanaan partisipatif yang memperhitungkan keselarasan perencanaan spasial, program, dan penganggaran. Hasil penelitian, dengan menggunakan indikator yang kuantitatif, menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan positif partisipasi masyarakat dan kinerja pembangunan. Hal ini disebabkan oleh faktor sumber daya perencana yang mumpuni dari pemerintah kecamatan di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY. Namun saat peubah keselarasan perencanaan dimasukkan dalam analisis, hubungan keduanya menjadi tidak signifikan, sebagai akibat dari proses dan hasil partisipasi masyarakat yang belum memadai. Penekanan pada teknis prosedural dari perencanaan menegasikan hubungan signifikan positif partisipasi masyarakat dan kinerja pembangunan. Analisis lebih lanjut menggunakan metode mvQCA dan analisis cluster, diperoleh tipologi perencanaan partisipatif yang menghasilkan kinerja infrastruktur dan pemukiman wilayah yang baik, yaitu perencanaan berbasis teknologi informasi. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah bahwa guna meningkatkan partisipasi masyarakat dan peran keselarasan perencanaan dalam meningkatkan kinerja pembangunan wilayah diperlukan kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY untuk : (1) perbaikan proses partisipasi masyarakat melalui penggunaan teknologi informasi dalam tukar menukar informasi; (2) perbaikan keselarasan perencanaan dengan pelibatan pakar tata ruang dalam musrenbang kecamatan, disediakannya pedoman rinci bagi masyarakat dalam menyampaikan usulan jenis dan lokasi kegiatan, mewajibkan usulan DAK Reguler adalah berasal dari musrenbang kecamatan; dan (3) penerapan perencanaan partisipatif berbasis teknologi informasi, dan (4) perlunya instrumen baru dalam pengukuran keselarasan perencanaan dengan memperhitungkan hasil partisipasi masyarakat.

Regional development planning requires community participation as the subject of development because good planning is intended to meet the basic needs of the community where they live. Public voice must be taken into account as a key phase in planning, particularly in planning and its involvement in the regional development decision-making stage. This participatory planning will increase the efficiency and effectiveness of development management. However, various studies related to community participation, as measured qualitatively individually, and regional development performance show diversed results, in some cases, even have a negative or no relationship at all. Development planning includes planning for spatial aspects, activities on the space, and budgeting. In order to provide the best results, planning on these three aspects must be aligned and have a high degree of linkage with spatial planning as a guide for development planning and budgeting. However, various studies in Indonesia show inconsistencies between spatial planning and development plans or development plans and budgeting. There has been no holistic research related to the alignment of the three planning policies. This research topic was chosen to fill the limitations of knowledge related to quantitative empirical facts on the effectiveness of public participation, and the alignment of spatial planning, development activities and budgeting for regional performance, as well as to prove that internalizing community participation in the planning process will improve regional performance. In addition, this research is expected to enrich the research methods and measurement methods used on similar topics. Based on the background description, the objectives of this study are: (1) to analyze the relationship between community participation in regional development planning and performance; (2) analyzing the role of planning alignment as a mediation of the relationship between community participation and regional development performance; and (3) describe a typology of participatory planning that has good development performance The research was conducted in the Province of Yogyakarta Special Region (DIY), from February to November 2019. This location was chosen as the research location since the province was awarded as the province with the best planning and was awarded the 2017 Pangripta Nusantara Award by the Ministry of National Development Planning/Bappenas. By examining this province, it is hoped that an integrative planning typology will be obtained that will improve development performance, in term of infrastructure and housing performance. The approach used in this study is a mixed approach with a sequential explanatory model. The study begins with a quantitative approach to examine the relationship between latent variables using the Structural Equation Model Partial Least Square method. The latent variables studied were community participation, planning alignment, and regional development performance (as measured by the output of the infrastructure and housing sectors). Then a qualitative research was carried out to prove, deepen and expand the results of quantitative research, using the multi value method of Qualitative Comparative Analysis (mvQCA) and cluster analysis. Qualitative data analysis was carried out in order to produce a participatory planning typology that takes into account the alignment of spatial planning, programs and budgeting. The results of the study, using quantitative indicators, show that there is a positive significant relationship between community participation and development performance. This is due to the factor of qualified planning resources from the sub-district government within the DIY Provincial Government. However, when the planning alignment variable is included in the analysis, the relationship between the two variable becomes insignificant, as a result of inadequate community participation processes and results. The emphasis on procedural and rational planning negates the significant positive relationship between community participation and development performance. Further analysis using the mvQCA method and cluster analysis, obtained a participatory planning typology that produces good infrastructure and settlement performance, information technology-based planning. The implications of the results of this study are that in order to increase community participation and the alignment role of planning in improving regional development performance, district/city government policies in the DIY Provincial Government are needed to: (1) improve the process of community participation through the use of information technology in the exchange of information; (2) improvement of planning alignment with the involvement of spatial planning experts in sub-district musrenbang, provision of detailed guidelines for the community in submitting proposals for types and locations of activities, requiring that regular DAK proposals come from sub-district musrenbang; and (3) the application of participatory planning based on information technology, and (4) the need for new instruments in measuring the alignment of planning by taking into account the results of community participation.